Buruh Perkebunan Sawit dan Kontroversi Sertifikasi RSPO

Oleh: Saurlin Siagian, Vereinte Evangelical Mission (VEM), dan pendiri Hutan Rakyat Institute

Pengantar

Judul buruh perkebunan sawit “Indonesia” kurang pas, karena lokasinya saja di indonesia, pemiliknya adalah korporasi dan individu-individu global yang kewarganegaraan pemiliknya lintas negara, oleh karena itu tuduhan dan wacana nasionalisme dalam diskusi kritis sawit menjadi tidak relevan. Menurut sebuah berita harian lokal di Indonesia, ada trend para pemilik kebun sawit skala besar di Indonesia mengganti kewarganegaraan menjadi warga negara asing, khususnya Singapura, kecuali bagi mereka yang terlibat langsung dan aktif dalam politik praktis domestik (Batak Pos, 30 Agustus 2013).

Kritik sosial dan lingkungan terhadap sawit ditengarai oleh umumnya pebisnis tertentu sawit, sarat dengan muatan persaingan dagang antara Indonesia dan Malaysia, dan atau antara sawit dengan komoditi lain penghasil minyak nabati, seperti kacang, jagung, dll. Produksi minyak sawit indonesia pada tahun 2012, sebesar 25, 4 juta ton, meningkat dari 23,9 juta ton tahun 2011, dan 21 juta ton pada tahun 2009, jauh melampaui produksi Malaysia. Minyak sawit juga dianggap memiliki kandungan besar, hingga 25 %, dibanding komoditi minyak nabati lainnya itu (Agribusiness Large-Scale Land Acquisitions and Human Rights in Southeast Asia, FPP, 2013).

Terdapat sebesar 50 persen tanah untuk perkebunan sawit dari seluruh peruntukan tanah untuk perkebunan di indonesia, seperti karet, coklat, kopi dan kelapa yang mencapai 21,6 juta hektar di seluruh indonesia (2013), dan sawit akan melewati luasan untuk semua komoditi itu pada tahun 2014 yang akan mencapai luas 12 juta hektar (Indriaswati Saptaningrum, idem)

Tulisan ini menyoal tentang situasi buruh perkebunan ditengah kehadiran RSPO, memberikan penilaian terhadap proses sertifikasi yang dilakukan oleh badan sertifikasi, dan memberikan masukan seperti apa memecahkan persoalan perburuhan di perkebunan sawit, khususnya di Indonesia.

Fakta Umum Berkaitan dengan Buruh Sawit

Pertama, Usaha perkebunan sawit (hulu industri sawit) adalah jenis usaha dengan kebutuhan tenaga kerja fisik yang tinggi (labour intensive), terkhusus pada saat pembukaan lahan, penanaman dan pemanenan. Rata-rata 1 orang bekerja untuk 10 hektar kebun sawit. Secara logis, buruh perkebunan sawit di Indonesia berjumlah sekitar 1 juta buruh untuk bekerja di lahan seluas 10 juta hektar. Belum ditemukan teknologi khusus untuk menggantikan tenaga manusia khususnya dalam pemanenan. Malaysia punya mesin pemanen tetapi hanya mampu untuk memanen sawit dengan umur 4 – 6 tahun. Dibeberapa tempat pemanenan dibantu oleh Kerbau, seperti di kebun milik Sinar Mas di Lereh, Papua. Di beberapa kebun di daerah rawa-rawa, pada saat laut pasang, atau sungai banjir, pemanenan sawit dibantu dengan memakai sampan.

Kedua, umumnya buruh tinggal di perumahan yang diciptakan khusus berada ditengah perkebunan, dengan jarak puluhan kilometer dari akses publik terdekat (Jalan, Sekolah, Pasar/market, rumah sakit). Konsekuensi dari hal diatas adalah Tidak tersedianya akses terhadap sekolah yang terjangkau oleh buruh, tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai di perkebunan. Aktivitas sehari hari diperkebunan sawit jauh dari jangkauan dan perhatian media publik, dan pemerintah setempat, sehingga memberikan peluang semakin besarnya terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak perkebunan.

Perumahan atau barak-barak buruh membutuhkan listrik sendiri dan air bersih sendiri (otonom). Kompleks barak atau perumahan buruh ini berbeda fasilitasnya dengan kompleks perumahan yang dimiliki oleh staf, misalnya dalam hal ketersediaan air bersih dan listrik. Sumber listrik untuk perumahan atau barak biasanya adalah listrik mandiri dengan memakai gengset besar berbahan bakar solar. Sebagai contoh, staf di perkebunan Lereh, Sinar Mas, di Papua menikmati listrik 24 jam, sementara untuk buruh hanya menikmati listrik hingga jam 12 malam.

Kekhususan inilah yang membuat pemerintah orde lama dan era awal perkebunan menerapkan upah buruh itu terdiri dari uang kas dan catu 11. Catu 11 terdiri dari 11 macam kebutuhan dasar buruh yang tidak bisa didapatkan sehari hari di perkebunan karena fasilitas publik yang jauh. Catu 11 atau sebelas item materi, terdiri dari beras, gula, teh, ikan, pakaian, bbm/bahan bakar, minyak makan, garam, sabun, kacang ijo, dan susu. Sistem yang terlihat ideal ini tidak diterapkan lagi oleh perkebunan perkebunan di Indonesia.

Ketiga, status buruh di dalam perkebunan adalah buruh kontrak yang direkrut dengan memakai perusahaan/agen outsourching, sekitar 70 s/d 80 persen, dan hanya 20 s/d 30 persen sebagai pekerja tetap. Sekelompok buruh direkrut dari daerah berbeda yang jauh lebih miskin. Rekrutmen tenaga kerja masa kini di perkebunan tidak mengutamakan aspek pendidikan. Buruh Perkebunan milik Sinar Mas di Lereh, Jayapura, misalnya, banyak direkrut dari daerah yang relatif miskin di Timor. Pulau Nias kini terkenal sebagai sumber segar tenaga kerja ke berbagai perkebunan sawit di Sumatra hingga Kalimantan. Buruh perkebunan secara rutin juga bersumber dari warga transmigran dari kantong kantong miskin pulau Jawa.

Laporan-laporan tentang Buruh Perkebunan Sawit di Indonesia

Banyak laporan kritis tentang buruh perkebunan telah dipublikasikan, namun belum mendapat pengakuan yang jujur dari perusahaan perkebunan dan pemerintah. Kondisi buruh yang memprihatinkan karena digaji tidak layak, banyaknya buruh yang tidak terdokumentasi, hingga buruh anak diperkebunan yang bertentangan dengan UU No 1 tahun 2000 tentang ratifikasi konvensi ILO 182, dan Kepres no 59 tahun 2002, tentang penghapusan bentuk terburuk pekerjaan anak, yang salah satu diantaranya adalah anak yang bekerja di perkebunan.

Tahun 2002, Menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Menakertrans) mengadakan penelitian tentang pekerja anak di perkebunan sawit, dan mewawancarai 75 pekerja anak dengan umur antara 9 hingga 17 tahun. Studi melaporkan: 85 persen bekerja sebagai pengumpul buah brondolan, pengangkut tandan sawit ke lokasi pengumpulan, dengan berat sekitar 10 kg dengan jarak sekitar 250 meter. 75 persen dari mereka tidak punya sarung tangan, dan kebanyakan mengalami luka dan melepuh. Sekitr 90 persen tidak pernah ikut training, 68 persen pernah mengalami stress berat karena kecapekan yang luar biasa, rata rata bekerja lebih dari 4 jam per hari, tanpa ada waktu break. Lebih dari setengah anak anak itu harus berjalan antara setengah hingga satu jam untuk menempuh tempat bekerja dari rumah. ( Exploitative Labor Practices in the Global Palm Oil Industry, Accenture for Humanity United p 38).

Lentera Rakyat, sebuah lembaga non pemerintah, melakukan studi kasus terhadap beberapa perkebunan skala besar di Labuhan Batu pada tahun 2010-2011, menemukan bahwa buruh tidak mendapatkan hak normatif sesuai undang undang perburuhan di indonesia: seperti upah layak, hak berorganisasi, hak atas upah layak, pendidikan dan kesehatan. Untuk mengatasi kelompok tani yang berkonflik dengan perkebunan sawit, perusahaan seringkali menggunakan massa buruh sebagai tameng, mempersenjatai buruh untuk melawan massa petani. Perusahaan kerap menciptakan konflik horijontal di lapangan (The Loss of Reason, Lentera, 2011).

Banyaknya jenis jenis hukuman terhadap buruh perkebunan, uniknya terdapat peraturan-peraturan terhadap buruh illegal seperti tukang brondol, yang artinya keberadaan mereka diakui tetapi tidak ada kemauan baik melegalkannya. Status buruh perkebunan yang mayoritas tidak terdokumentasi merupakan salah satu masalah paling krusial di perkebunan di seluruh Indonesia (Berjuta-juta dari Kebun Sawit, Saurlin dkk, 2011).

Sistem perburuhan klasik diperkebunan sawit secara sadar melanggengkan adanya buruh tidak terdokumentasi, sehingga perusahaan bisa mengelak dari kewajibannya untuk memenuhi hak hak buruh, seperti buruh harian lepas dan kernet. Dari laporan Saurlin dkk (2011), dapat disimpulkan, satu-satunya kelompok yang memiliki dokumen lengkap dengan hak hak yang terjamin dan terlindungi berada pada level staf. Sementara buruh tetap yang dikenal dengan SKU (Syarat Kerja Umum), meskipun memiliki dokumen yang lengkap, masih saja hak-haknya tidak dijamin sebagai buruh. Setiap saat bisa dipindahkan atau dipecat, dan diberbagai kasus juga tidak memiliki kontrak. Level yang sama sekali tidak memiliki dokumen di perkebunan adalah Buruh Harian Lepas (Casual workers) dan Kernet (Helper). Mereka umumnya adalah anggota keluarga pekerja tetap (SKU), dan anggota keluarga BHL.

Salah satu sistem klasik yang berlaku puluhan tahun diberbagai perkebunan sawit tua adalah sistem kepangkatan dan golongan yang secara sistemik disengaja untuk membuat buruh tetap sebagai buruh dengan upah murah. Gambar berikut ini menunjukkan sistem tak masuk akal mengenai kenaikan tingkat dan golongan seorang buruh dari terendah hingga tertinggi dalam strata buruh yang membutuhkan waktu hingga 224 tahun.

Sumber: Berjuta Juta dari Kebun Sawit, Saurlin dkk, 2011

Hukuman berupa dipindahkan (transfered) ke perkebunan lain terlihat sepele, tetapi pada kenyataannya adalah salah satu bentuk hukuman yang berat. Jika seseorang dipindahkan dari satu kebun ke kebun yang lain dengan jarak tempuh 20 hingga 30 kilometer dari rumah tempat tinggal buruh (keluarga) yang bersangkutan, maka tujuan pemindahan itu patut diduga untuk membuat buruh yang bersangkutan mengundurkan diri dengan sendirinya. Tidak jarang pemindahan selalu berujung pada pemecatan ( The Loss of Reason, p30-34)

Studi tentang Buruh anak di Perkebunan Sawit di dua kabupaten (Sanggau dan Sambas, Kalimantan Barat), terhadap warga transmigran dari Jawa, yang dilakukan oleh Save The Children (STC), 2011, mewawancarai 512 orang anak-anak yang berumur antara 9 s/d 18 tahun (338, atau 66% anak laki-laki, dan 178, atau 34% perempuan), yang bekerja di Perkebunan, menyimpulkan bahwa 85 persen anak-anak yang bekerja di perkebunan mengaku diajak oleh orang tua yang bekerja di perkebunan, sisanya melamar ke mandor kebun.

Jenis pekerjaan mereka adalah membrondol, atau memunguti butiran buah sawit yang berada dipiringan sawit, tetapi ada juga yang bekerja mendodos, bongkar muat, dan penyemprotan. Rata rata bekerja antara 4 hingga 8 jam perhari, melewati ketentuan yang ditetapkan dalam UU 23/2002 tentang perlindungan anak: yakni untuk jenis pekerjaan ringan, anak anak maksimal bisa bekerja 3 jam per hari. Mereka berstatus anak putus sekolah sebanyak 50 persen, dan 50 persen lagi masih bersekolah. Sebagai catatan, pemerintah kedua kabupaten membantah adaya pekerja anak ini (Shalahuddin cs,Laporan Studi Mengenai Buruh Anak di Perkebunan Kelapa Sawit di 2 Kabupaten (Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas), Save The Children, 2011)

Sebuah LSM berbasis di Amerika, Accenture for Humanity United merilis laporan berjudul Exploitative Labor Practices in the Global Palm Oil Industry tahun 2012, melaporkan hingga 2 juta pekerja tak punya dokumen imigrasi, yang mayoritas dari Indonesia, bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Mereka sehari hari menghadapi tindak brutal dari kepolisian, kekerasan dari sekuriti kebun, selain seringkali mendapati denda yang besar, pemenjaraan, dan hukuman (p34-36)

Menurut Serge Marti, Pemerintah Indonesia secara sadar ingin tetap menerapkan upah rendah terhadap buruh, dan juga mengantisipasi kehadiran buruh dari negara negara yang jauh lebih miskin untuk bekerja di perkebunan pada masa yang akan datang (Marti, Serge. 2008. Losing Ground, p18).

RSPO dan Sertifikasi

Meredam berbagai kritik sosial dan lingkungan, tahun 2003 RSPO didirikan. RSPO adalah salah satu terobosan penting kelompok industri untuk mencoba mengintegrasikan nilai nilai ham dan lingkungan dalam siklus industri sawit (Siagian, Unmasking the RSPO, 2011), dibuktikan dengan prinsip dan kriteria, serta indikator RSPO yang sejalan dengan nilai nilai ham dan perlindungan lingkungan. Sejak tahun 2008, RSPO mulai mengeluarkan sertifikat, label yang menyatakan suatu produk bebas dari pelanggaran sosial dan lingkungan (Idem).

Hingga Nopember 2012, Sertifikat berkelanjutan telah dikeluarkan oleh RSPO kepada 139 pabrik, dan 5,5 juta ton CPO telah bersertifikasi dari lahan seluas 1 juta hektar (Minutes of GA 8, RSPO). Apakah artinya ini bagi kondisi perkebunan di lapangan?

Tahun 2010, penulis mengunduh satu laporan sertifikasi yang dikeluarkan oleh TUV Nord Indonesia, rekanan RSPO, dari website resmi RSPO. Laporan ini memperlihatkan bagaimana para pihak yang dimaksud dalam prinsip dan kriteria RSPO, tidak mencerminkan para pihak yang sesungguhnya dilapangan. TUV melakukan assesmen selama 5 hari terhadap 3 pabrik kelapa sawit dari 29 yang dimiliki oleh PTPN IV, dan 3 perkebunan yang mencakup luas 687 hektar (Pabatu estate, Dolok Ilir estate, and Pulu Raja estate).

TUV Nord Indonesia (TNI)adalah sebuah perusahaan sertifikasi anggota TUV Germany Group, based in Essen, Germany yang memperoleh lisensi dari RSPO. TUV Nord melakukan assessment dalam rangka proses mendapatkan sertifikasi berkelanjutan dari RSPO kepada PTPN IV. PTPN IV adalah salah satu perkebunan milik negara yang memiliki 29 perkebunan sawit dan 12 PKS di Sumatera Utara.

Terlihat dalam laporan bahwa partisipan dari pertemuan stakeholder terdiri dari Pemerintah Daerah, Bupati, Kepala Polisi, Koramil, hingga Pemuda Pancasila. Terlihat juga nama-nama wartawan dari media lokal yang tidak terbit secara nasional. Buruh disebutkan diwakili oleh perwakilan dari SPSI dan kontraktor atau pemilik CV yang merekrut buruh outsourching.

Dalam kesimpulannya, TNI menyimpulkan: “TNI has performed a comprehensive certification assessment of PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) and concludes that its operations comply with the RSPO Principles and Criteria Indonesia National Interpretation”.

Dengan membaca secara sekilas saja hasil laporan assesmen ini, kelihatan bahwa para pihak yang diundang adalah pihak yang tidak berhubungan langsung dengan permasalahan yang ada dilapangan seperti masalah buruh harian lepas dan pekerja tidak terdokumentasi.

Buruh Perkebunan Sawit butuh perlakuan afirmatif

Buruh di perkebunan sawit ibarat tiang utama penyangga keberlanjutan proses industrialisasi komoditi unggulan Indonesia ini. Tetapi, dalam rantai industri ini, buruh adalah pihak yang paling tidak mendapat tempat, baik di level domestik, maupun di level para pemangku lintas negara seperti RSPO. Satu setengah juta jiwa buruh di kebun skala besar milik swasta dan pemerintah di Indonesia, tidak jelas hak-hak normatifnya.

Perkebunan sawit berada puluhan kilometer dari jangkauan akses akses publik. Kekhususan karakter pekerjaan diperkebunan sawit, seperti pekerjaan beresiko tinggi, jauh dari pemantauan publik, sulitnya akses informasi, pendidikan, suplai makanan, dan kesehatan ke pedalaman-pedalaman dimana perkebunan perkebunan menempatkan pekerjanya, membuat perlunya sistem khusus yang menjamin buruh memperoleh hak hak dasarnya.

Belum ada pihak yang peduli dengan kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh buruh perkebunan ini. Di level nasional, belum ada pembicaraan publik, apalagi kebijakan khusus untuk mengakomodasi kepentingan khusus buruh perkebunan ini. Institusi inisiatif swasta semacam BKS-PPS (Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera), juga belum berkeadilan dalam menetapkan upah, yang di beberapa kabupaten, justru lebih rendah dari upah yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah berperan krusial untuk menaruh perhatian dan membuat semacam badan khusus untuk mengawasi tindakan tindakan perkebunan terhadap buruhnya.

Sementara inisiatif di level multi pihak lintas negara semacam RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), hanya masih perhatian parsial seperti penghentian buruh anak dan perbudakan di perkebunan sawit.

Penuhi Hak hak Normatif Buruh

RSPO perlu berinisiatif membuat rumusan baru upah layak untuk buruh yang bekerja di perkebunan sawit, rumusan itu harus berdasarkan penelitian kebutuhan ril dilokasi-lokasi perkebunan.

Buruh harus diberdayakan dan dibangun di bawah serikat buruh yang independen dan berpihak kepada buruh perkebunan. Serikat buruh mainstream yang ada sekarang terbukti puluhan tahun belum menjalankan tugasnya untuk membantu buruh perkebunan untuk mendapatkan hak haknya. Dengan jalan itu, maka hak hak minimal normatif buruh bisa terpenuhi seperti kejelasan status hubungan kerja, upah yang layak, kesehatan, pendidikan dan pensiun.

RSPO sebagai forum labelisasi yang kampanye mendorong pemenuhan hak hak sosial dan lingkungan, harus mendukung serikat buruh dan memberikan ruang bagi serikat buruh untuk terlibat menentukan aspirasinya sendiri. Issu kebebasan berorganisasi menjadi salah satu issu krusial diperkebunan sawit. Sangat sulit bagi perkebunan menerima kehadiran serikat buruh perkebunan yang baru. Buruh dimutasi ketempat yang mustahil untuk dilakukan, sehingga secara perlahan memaksa buruh bersangkutan untuk mengundurkan diri. Dalam revisi prinsip dan kriteria RSPO dalam GA istimewa awal tahun 2013 yang lalu, RSPO telah memasukkan pelarangan pekerja anak dan perbudakan di perkebunan sawit, tetapi belum diikuti upaya organik untuk mengimplementasi prinsip prinsip itu.

Menghentikan pemakaian outsourching dalam melakukan rekrutment tenaga kerja, yang sejalan dengan keputusan pemerintah. Perusahaan seharusnya melakukan rekrutmen sendiri, serta menghentikan penggunaan buruh sebagai tameng konflik dengan petani lokal.

 

Reference :
Chao, Sophie, cs, Agribusiness Large-Scale Land Acquisitions And Human Rights in Southeast Asia, Updates from Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Cambodia, Timor-Leste and Burma, Published by Forest Peoples Programme, August 2013.
Shalahuddin, Odi cs, Laporan Studi Mengenai Buruh Anak di Perkebunan Kelapa Sawit di 2 Kabupaten (Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas), Save The Children, 2011
Marti, Serge. 2008. Losing Ground. The Human Rights Impacts of Oil Palm Plantation
Expansion in Indonesia. A Report. Friends of the Earth, LifeMosaic and Sawit Watch.
Siagian, Saurlin cs, The Loss of Reason, Human Rights Violations in the Oil-Palm Plantations in Indonesia, A report based on Case Studies in Labuhan Batu, The Study carried out by Lentera Rakyat, with support of BftW Germany, 2011
Siagian, Saurlin cs, Berjuta Juta dari Kebun Sawit, kertas kerja laporan tentang Buruh Perkebunan Sawit, didukung oleh Kelompok Pelita Sejahtera, Lentera, dan Sawit Watch.
Exploitative Labor Practices in the Global Palm Oil Industry, Prepared by Accenture for Humanity United, 2012