Pentingnya Penelitian Kasus – kasus Agraria

Memahami pentingnya penelitian lebih lanjut tentang kasus-kasus agraria yang kerap terjadi di Sumatera Utara, Hutan Rakyat Institute (HaRI) mengadakan diskusi tematis bertajuk “Desain Riset Agraria” yang diadakan di meeting room Jangga House, pada tanggal 18 Februari 2014. “Penting untuk meneliti lebih dalam tentang kasus-kasus ini,” kata Saurlin Siagian, moderator diskusi tematis, dalam salam pembukanya.

Diskusi dihadiri oleh 15 orang yang berasal dari berbagai kalangan baik itu praktisi, akademisi dan NGO (Non Government Organization). Diskusi dimulai dengan perkenalan diri oleh masing-masing peserta diskusi kemudian dilanjut dengan perkenalan Hutan Rakyat Institute, lembaga riset yang menjadi penggagas diskusi. Setelah sesi perkenalan, diskusi memasuki agenda utamanya yaitu pembahasan desain riset agraria.

Beberapa peserta terlibat tukar pendapat yang cukup menarik. Iswan Kaputra (Bitra Indonesia) menyatakan bahwa riset agraria sangat penting untuk dilakukan, Iswan memandangnya dari sisi historis. “Daerah subur Sumatera sudah sejak lama dikuasai perkebunan asing, bahkan semenjak Indonesia belum merdeka,” jelasnya.

Tongam Panggabean, seorang praktisi di bidang advokasi, menyatakan bahwa riset agraria penting diadakan mengingat riset seperti ini masih minim dilakukan di Sumatera Utara, padahal konflik tanah tengah terjadi dimana-mana. Tongam berharap ada dokumentasi ilmiah terhadap kasus-kasus konflik tanah yang ada di Sumatera Utara, terutama yang terkait perampasan hak petani miskin oleh perusahaan-perusahaan besar.

Sebagai output dari diskusi, para peserta sepakat untuk membentuk sebuah lingkar studi agraria, yang membahas secara ilmiah masalah-masalah agraria di Sumatera Utara. Lingkar studi ini diharapkan mampu mewadahi diadakannya riset pribadi dan riset kolektif terkait agraria yang dinilai penting untuk dilakukan. ***

“Kami senang jika ada kritik ilmiah mengenai dampak perkebunan sawit bagi lingkungan dan penegakan HAM terkait praktek perburuhan. Supaya ekspansi perkebunan sawit tidak meninggalkan kesengsaraan bagi masyarakat”, Rektor Universitas Darma Agung,Prof.dr.Binsar Panjaitan, M.Pd saat membuka dialog publik “Menguji Komitmen dan Praktek Perkebunan Sawit Anggota RSPO di Hermina Center UDA Kamis, 7 November 2013.

“RSPO harus meninjau dan merevisi Prinsip dan Kriteria dengan memasukkan pembaharuan seperti: tidak ada pembukaan(HCS) hutan karbon yang tinggi, tidak ada pembukaan lahan gambut atau penanaman di gambut, pelaporan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, menetapkan batas waktu bagi anggota untuk mensertifikasi semua perkebunannya dan petani yang terkait dan kriteria yang ketat untuk pengolahan TBS kelapa sawit dan perdagangan yang diproduksi oleh non-anggota, untuk mengeluarkan pasokan ilegal dan mengajukan rencana terikat waktu untuk kebijakan keberlanjutan pemasok”, Wirendo Sumargo, Greenpeace, dalam makalah “Certifying Destruction”.

“Banyak pihak memandang bahwa RSPO sangat maju dalam membangun prinsip dan kriteria khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap buruh. Namun prinsip dan kriteria tersebut semata-mata hanya mekanisme diatas kertas tanpa pembuktian berbasis fakta lapangan”, Kartika Natalia, HARI, dalam makalah “Koeli Berkelanjutan”.

“Transparansi dan pelibatan masyarakat yang sangat minim memicu konflik yang mengakar”, Carlo Lumbanraja, Sawit Watch, Bogor.

“Sistem hubungan kerja yang tidak jelas, upah yang tidak layak, pekerja anak merupakan beberapa isu dalam sektor perkebunan sawit”, Hariati Sinaga, Universitas Kassel, Jerman.

Penulis :
Tim Hutan Rakyat Institute

 

Pada 24 Februari 2014, Hutan Rakyat Institute (HaRI) mengadakan sebuah diskusi kritis yang mengusung topik, “Studi Kasus Desa Pergulaan Versus PT. London Sumatera Indonesia Tbk”. Diskusi ini diselenggarakan atas kerjasama HaRI dengan Laboratorium Antropologi FISIP USU (Universitas Sumatera Utara). Diskusi diadakan di aula ruang sidang FISIP USU.

Dalam diskusi ini, Wina Khairina selaku pembicara menyampaikan hasil studi kritisnya terhadap kasus konflik tanah di Desa Pergulaan. Kasus dibedah secara antropologis, disertai dengan pendekatan hukum advokasi. Perpaduan ini membuat kasus yang diteliti mudah dipahami secara struktural dan mendalam. Makalah yang disampaikan Wina Khairina merupakan ringkasan dari tesis magisternya sendiri ketika menyelesaikan studi S2-nya di jurusan Antropologi Sosial, Universitas Negeri Medan.

Diskusi dihadiri oleh sejumlah mahasiswa, perwakilan beberapa NGO, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan perwakilan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. HaRI telah mengundang PT. London Sumatera Indonesia Tbk, namun tak seorangpun perwakilan perusahaan yang datang ke lokasi diskusi.

Rencananya, diskusi kritis hasil kerjasama HaRI dan Lab. Antropologi FISIP USU ini akan dilaksanakan tiga bulan sekali, dengan topik terkait hak-hak masyarakat lokal.

Penulis :
Andri E. Tarigan