Pelaksanaan Diskusi Publik “Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012

Medan, 9 September 2014– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012” di aula Kantor wilayah hukum dan HAM, Sumatera Utara, Medan. Diskusi publik ini merupakan bagian dari agenda Dengar Keterangan Umum (Public Hearing)  Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan untuk wilayah Sumatera yang akan berlangsung tanggal 10 sampai 12 September wilayah (region), Sumatera (Sumatera Utara) yang juga bertempat di Aula Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut.

Dalam sambutannya, Eko Cahyono dari Sajogyo Institute (SAINS), salah satu NGO (Non Government Organization) yang turut mendukung kegiatan ini menyatakan bahwa Inkuiri Nasional ini merupakan upaya bersama organisasi masyarakat sipil yang dipimpin Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap kasus pelanggaran HAM terkait hak masyarakat adat di kawasan hutan.

Ditambahkannya, kegiatan Nasional Inkuiri ini sangatlah penting dan strategis karena pertama, adanya mandat Komnas HAM untuk menampilkan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Hukum Adat tidak hanya kasus per kasus tapi juga secara nasional yang dibagi ke dalam beberapa wilayah (region) yakni Jawa (Banten), Bali Nusa Tenggara (NTB), Sumatera, Kalimantan (Kalimantan Barat), Sulawesi (Sulawesi tengah), Maluku dan Papua. Kedua, Nasional Inkuiri mempunyai syarat keterlibatan masyarakat dari berbagai level karena harapannya pelibatan masyarkat secara menyeluruh nantinya akan ada pendidikan publik dan kampanye besar-besaran tentang pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM masyarakat hukum adat. Ketiga, Nasional Inkuiri ini penting melibatkan NGO karena prosesnya tidak hanya publik hearing dan dialog publik tapi juga ada pendampingan agar para korban mampu menyampaikan dengan baik apa yang mereka alami selama ini.

Diskusi publik yang berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB ini menghadirkan narasumber Sandrayati Moniaga (Komisioner Komnas HAM), Prof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak (pakar antropologi sosial dan guru besar Unimed)  Abdon Nababan (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – AMAN), Dr. Rosnidar Sembiring, SH, M.Hum (pakar hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), Saur Tumiur Situmorang (Komisioner Komnas Perempuan) Rachman dan sebagai moderator Delima Silalahi (aktivis NGO) serta diikuti oleh sekitar 150 peserta dari perwakilan NGO, akademisi, mahasiswa, perwakilan pemerintah dan masyarakat adat dari desa Pandumaan-Sipituhuta dan BPRPI.

Dalam pemaparannya, Prof. Bungaran Antonius Simanjuntak menyatakan bahwa putusan MK No. 35 tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hutan adat adalah bukan hutan adat merupakan momen perjuangan masyarakat adat yang ini belum mendapatkan penyelesaian masalah yang serius. Ditambahkannya, faktanya perampasan hak-hak masyarakat adat telah berlangsung sejak lama tanpa adanya penyelesaian yang adil akibat kebijakan negara yang pro modal dan korupsi di jajaran lembaga negara khususnya Kementerian Kehutanan.  Putusan MK ini sesungguhnya semakin menguatkan fakta buruk adanya pengelolaan yang salah dalam mengelola hutan negara dan hutan adat yang selama ini diklaim milik negara. Reformasi birokrasi dan penuntasan korupsi di tubuh instansi pemerintahan juga dipandang perlu segera dilakukan.

Rosnidar Sembiring menyatakan bahwa putusan MK ini memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat hukum adat yakni sebagai subyek hukum atau penyandang hak-hak adat. Artinya mereka memiliki hak dan mandat yang sama dengan warga negara yang lain. Dengan mandat ini, masyarakat hukum adat dapat terlibat dalam putusan politik dan hukum dalam upaya mengembalikan hak-haknya yang selama ini diabaikan. Beliau menambahkan memang jika dulu hutan adat adalah bagian dari hutan negara sekarang tidak demikian lagi. Namun hendaknya tidak berhenti di titik itu, perlu tindak lanjut konkrit pasca keputusan tersebut antara lain adanya revisi terhadap regulasi-regulasi sektoral lainnya terutama terkait pengaturan kehutanan, dan jika diperlukan mencabut undang-undang yang bertentangan dengan semangat keputusan MK tersebut.  Selain itu, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas di tingkat daerah melalui pembuatan peraturan daerah tentang pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

Sandrayati Moniaga menambahkan bahwa perlu ada mekanisme yang baik untuk menindak lanjuti keputusan MK tersebut. Dalam momentum kepemimpinan nasional yang baru, tim Nasional inkuiri yang dipimpin oleh Komnas HAM akan mengusulkan kepada para para pengambil kebijakan terutama presiden untuk melakukan harmonisasi atas berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengkaji undang-undang yang terkait agraia dan melakukan revisi karena tidak mungkin ada penyelesaian yang adil tanpa ada pembenahan hukum.

Sementara itu, Abdon Nababan menekankan bahwa gerakan masyarakat adat yang selama ini berlangsung sesungguhnya adalah upaya untuk melawan penjajahan (dekolonialisasi). Dikatakannya, kolonialisasi yakni suatu kondisi yang diciptakan oleh penguasa dimana ada keberpihakan negara (pemerintah) kepada kekuatan modal atau korporasi masih berlangsung yang mengakibatkan keterjajahan bagi masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan gerakan yang kuat dan dorongan kepada pemerintah supaya memenuhi hak-hak masyarakat adat. Putusan MK nomor 35 tahun 2012 ini bisa dianggap sebagai peluang bagi gerakan masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 10 hingga 12 september akan berlangsung Dengar Keterangan Umum Masyarakt Hukum Adat untuk Region Sumatera yang akan dipimpin oleh Komisioner Inkuiri Nasional yang berasal dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, unsur akademisi dan pakar yang memahami isu hak asasi manusia, hak-hak masyarakat hukum adat, kehutanan, hukum agraria. Tim ini akan memeriksa kasus terkait hak adat di kawasan hutan sehingga dapat memberikan gambaran secara umum kepada publik tentang pelanggaran HAM yang terjadi.

Diharapkan dengan dilaksanakannya Nasional Inkuiri menjadi pembelajaran bagi publik agar upaya penyelesaian masalah hak-hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dapat dipahami masyarakat umum dan tidak terjadi lagi pelanggaran HAM pada masa akan datang. Selain itu, adanya percepatan Pengukuhan kawasan hutan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 No. 35/PUU-X/2012 tersebut.

Kontak :
Yossa Nainggolan (Komnas HAM) – 087781224382
Tongam Panggabean (seksi Publikasi Panitia Lokal Nasional Inkuiri) – 085278301512