PROYEK MP3EI : AKSELERASI PEMBANGUNAN ATAU PEMISKINAN ?

Hutan Rakyat Indonesia (HaRI), Sajogyo Institute, Departemen Antropologi FISIP USU bekerjasama menyelenggarakan Seminar dan Diskusi Kritis “Proyek Mp3EI : Akselerasi Pembangunan Atau Pemiskinan” dilaksanakan di Aula Ruang Sidang FISIP USU pada hari Selasa, 28 Oktober 2014 pada pukul 09.00 – 17.00 Wib. Seminar di hadiri oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari Akademisi USU dan UNIMED, Pusat Studi HAM UNIMED, LSM, Organisasi Petani, Organisasi Mahasiswa, dan media.

HaRI3

Seminar menghadirkan 4 narasumber yaitu : Dian Yanuardi (Sajogyo Institute), Muhammad Arsyad Siregar (Kepala Seksi Ekonomi – Bappeda Sumatera Utara), Dr. Fikarwin Zuska MA (Ketua Departemen Antropologi FISIP USU), dan Saurlin Siagian MA (Konsultan Lingkungan VEM). Kegiatan di laksanakan dengan 2 panel yang di moderasi oleh Wina Khairina M.Si dan Dr. Fikarwin Zuska MA.

Muhammad Arsyad Siregar (Bappeda Sumut) mengakui bahwa “MP3EI ini adalah program mega proyek yang top down. MP3EI memprediksikan bahwa akan terjadi peningkatan PDB dari US$ 700 Milyar pada tahun 2010, menjadi US$ 1,2 Trilyun pada tahun 2014, dan di prediksikan akan meningkat lagi menjadi US$ 3,8 – 4,5 Trilyun pada tahun 2025. Beliau memaparkan bagaimana secara makro pembangunan akan semakin baik dengan MP3EI dan mendorong pembangunan manusia. Masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap APBD pemerintah agar APBD bisa berpihak pada masyarakat”.

Dian Yanuardi memaparkan informasi bagaimana “program MP3EI yang berorientasi bisnis ini dilaksanakan sebagai pembangunan di Indonesia, yang tidak memberi ruang pada masyarakat untuk terlibat didalam pembangunan. Fakta-fakta lapangan di Indonesia menunjukkan bahwa krisis sosial dan ekologis meluas bahkan sebelum MP3EI akan dilaksanakan”.

Dr. Fikarwin Zuska, MA menyampaikan bahwa “dalam proses pembangunan MP3EI sangat miskin partisipasi, pembangunan di dominasi oleh kelompok dominan, kelompok rentan baik perempuan, masyarakat adat, petani, nelayan dan lain sebagainya mengalami diskriminasi, top down, paternalistik, dan dipinggirkan didalam pembangunan. Pemerintah tidak mau belajar kepada masyarakat bagaimana pembangunan yang bisa dilakukan bisa berbasis pada komunitas serta mendorong modal sosial masyarakat”.

Saurlin Siagian MA menyebutkan “dibutuhkan solusi kedepan terkait MP3EI adalah bagaimana menghadirkan manusia didalam proyek ini, melibatkan buruh, memastikan aspek lingkungan ada di dalam proyek ini. Aspek sosial, lingkungan hidup dan ekonomi pembangunan. Intinya adalah mengakselerasi dan memperluas kepemilikan tanah yang sangat timpang saat ini, karena ini telah menimbulkan ratusan konflik agraria, dan Sumatera Utara salah satu penyumbang terbesar. Ribuan hektar tanah di kuasai setidaknya 6 pemilik modal besar di Sumatera Utara, namun sedikit sekali petani yang menguasai tanah. Tanpa melibatkan manusia dan lingkungan, maka MP3EI ini harus di hentikan. Pemerintahan Jokowi – JK yang baru harus memiliki visi yang jelas didalam pembangunan yang berkeadilan ke depan”.