Public Hearing di 7 Wilayah Terkait Pelanggaran HAM Masyarakat Hukum Adat

IMG_6716-1200x300

Jakarta, 19 Agustus 2014 – Setelah hampir tiga bulan melakukan pengumpulan data dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, tim Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan akan melaksanakan—‘dengar keterangan umum—public hearing. Pelaksanaan ‘dengar keterangan umum’merupakan metode inti dari Inkuiri Nasional. Pelaksanaan ‘dengar keterangan umum’ memungkinkan para pihak (pemangku Hak dan pemangku Kewajiban) saling bertemu dalam satu forum. Hal ini dimungkinkan karena ’dengar keterangan umum’ akan melibatkan para saksi, saksi korban, saksi ahli dan para pemangku kewajiban yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat.

‘Dengar Keterangan Umum’ akan dilaksanakan selama tiga hari di setiap wilayah. Pelaksanaan ‘dengar keterangan umum’ dimulai 27 Agustus hingga 28 November di beberapa wilayah (region), yaitu Sumatera (Sumatera Utara), Jawa (Banten), Bali Nusa Tenggara (NTB), Kalimantan (Kalimantan Barat), Sulawesi (Sulawesi tengah), Maluku, Papua. Dengar Keterangan Umum pertama akan diadakan di Palu tanggal 27-29 Agustus. Selain di tujuh wilayah tersebut, akan dilaksanakan juga ‘dengar keterangan umum’ nasionaldi Jakarta dengan konsentrasi para pemangku kewajiban dan penyusun regulasi pada awal Desember. Dalam ‘dengar keterangan umum’ nasional juga akan secara khusus membahas pelanggaran hak masyarakat hukum adat dengan perspektif Gender.

‘Dengar keterangan umum’ akan dipimpin lima orang Komisioner Inkuiri Nasional yang berasal dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, unsur akademisi dan pakar yang memahami isu hak asasi manusia, hak-hak masyarakat hukum adat, kehutanan, hukum agraria serta hukum HAM. Berdasarkan wilayah ‘dengar keterangan umum’ para komisioner akan memeriksa 41 kasus terkait hak ulayat di kawasan hutan. Jumlah kasus yang diperiksa didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan Tim sehingga dapat memberikan gambaran secara umum kepada publik tentang pelanggaran HAM yang terjadi. Diharapkan dengan dilaksanakannya ‘dengar keterangan umum’ menjadi pembelajaran bagi publik agar upaya penyelesaian masalah hak-hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan dapat dipahami masyarakat umum dan tidak terjadi lagi pelanggaran HAM pada masa akan datang.

Hal tersebut dipaparkan dalam Konferensi Pers dengan topik “Pelaksanaan Public Hearing di 7 Wilayah Terkait Pelanggaran HAM Masyarakat Hukum Adat” yang diselenggarakan Selasa (19/8) di Jakarta. Konferensi Pers ini menghadirkan narasumber Sandrayati Moniaga (Komisioner Komnas HAM), Abdon Nababan (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – AMAN), Noer Fauzi Rachman (Sajogyo Institute) dan sebagai moderator Arimbi Heroeputri (Komnas Perempuan)

Sandra Moniaga menekankan bahwa Inkuiri Nasional ini diselenggarakan Komnas HAM – dengan dukungan Komnas Perempuan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Sayogyo Institute, HuMa, ELSAM dan berbagai lembaga lainnya –  merupakan tanggapan atas pengaduan-pengaduan masyarakat hukum adat dan realitas tentang meluas dan sistemiknya permasalahan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka. Pelapor Khusus untuk Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Komnas HAM tersebut menyampaikan bahwa Inkuiri Nasional dirancang sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama 12 K/L tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan dan untuk menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 No. 35/PUU-X/2012. Dikeluarkannya keputusan ‘MK 35’ pada 16 Mei 2013 merupakan salah satu momentum yang relevan dalam upaya pemulihan status dari hutan ‘negara’ kembali kehutan ‘adat’.

Menurut Abdon Nababan, melalui penyelenggaraaan dengar keterangan umum di 7 region akan memberikan legitimasi sosial dan moral sekaligus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta lapangan pelanggaran HAM masyarakat adat yang telah dikumpulkan oleh Komnas HAM melalui inkuiri nasional  selama ini. AMAN juga mengharapkan agar temuan-temuan dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Komnas HAM bisa membantu Pemerintah baru untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan menemukan jalan untuk rekonsiliasi nasional antara masyarakat adat dengan Negara yang sudah abai atas hak-hak konstitusional masyarakat adat.

Noer Fauzi Rachman menyatakan pemerintah baru Jokowi-JK telah mengagendakan pembentukan badan independen untuk mengurus konflik agraria wilayah adat, sinkronisasi perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat, melanjutkan legislasi RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat, memasukkan jaminan hak-hak masyarakat adat dalam RUU lainnya, memperlancar pembentukan desa-desa adat. Inkuiri Nasional Masyarakat Adat merupakan upaya menyusun dari bawah bagaimana kondisi wilayah adat yang berada dalam hutan negara, untuk mengusulkan kebijakan dan pengaturan yang layak dijalankan pemerintahan baru, agar permasalahan pelanggaran HAM yang sistemik dan meluas yang mengenai masyarakat adat dapat diselesaikan. Ini cara baru negara hadir melindungi rakyatnya.