Expert Meeting Pemetaan Pelanggaran HAM dalam Konflik Agraria di Sumatera Utara

Pentingnya membedah, menganalisa serta merumuskan secara mendalam mengenai pola pelanggaran HAM dalam konflik agraria di Sumatera Utara menjadi tripoin dasar munculnya ‘ Expert Meeting Pemetaan Pelanggaran HAM dalam Konflik Agraria di Sumatera Utara ’ yang diadakan di Koki Sunda Jalan Hasanuddin No.1 Medan, 25 Februari 2015 lalu.

Kerjasama antara 2 lembaga riset serta dukungan Komnas HAM, diskusi kritis yang diprakarsai oleh Hutan Rakyat Institute (HaRI) dan Agrarian Resource Center (ARC) ini dihadiri oleh 30 an orang partisipan dari berbagai kalangan baik itu praktisi, akademisi dan NGO (Non Government Organization) juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Diskusi dibagi menjadi 2 termin yang dipandu langsung oleh direktur Hutan Rakyat Institute (HaRI), Wina Khairina. Dimana termin pertama diawali dengan perkenalan oleh semua partisipan dan kedua lembaga inisiator pertemuan. Selanjutnya perkenalan singkat mengenai HaRI dihantarkan oleh Saurlin Siagian selaku sekretaris eksekutif.

Dianto Bachriadi dari Komnas HAM memberi bingkai bagaimana enam dekade ketimpangan pangan masalah penguasaan tanah di Inonesia, dilanjutkan melihat bagaimana peran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam penuntasan konflik agraria di wilayahnya lalu ditutup Budi Agustono yang menggambarkan bagaimana sejarah konflik agraria di Sumatera Utara berawal sebagai bagian dari termin pertama.

            Manambus Pasaribu dari BAKUMSU memberi analogi mengapa konflik agraria terus berlanjut. ‘Barang siapa menguasai tanah, maka dialah yang menguasai kehidupan’ ujarnya. Manambus menambahkan tidak adanya lembaga negara yang secara khusus bertugas menuntaskan kasus-kasus konflik agraria menjadi salah satu penyebab penyelesaian konflik agraria tidak pernah selesai.

            Suwardi dari IKOHI sumut melihat bagaimana di tingkatan lokal, pemerintah daerah tidak pernah berbicara mengenai HAM dalam konteks konflik agraria. Lebih jauh di tingkat nasional, Suwardi berpendapat bahwa peristiwa 65-67 yang dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat harus ditindaklanjuti.

            Abdul Halim sendiri mengamati bagaimana kekuatan gerakan sosial kini justru semakin melemah ditengah realita konflik agraria yang semakin meningkat.

Termin kedua diawali Harun Nuh dari BPRPI menjelaskan bagaimana pengalaman rakyat penunggu memperjuangkan tanah adat mereka. Harun berpendapat bahwa tanah adat harus direbut, dikelola dan dipertahankan. Zubaidah SPI narasumber terakhir memaparkan bagaimana perjuangan SPI di Asahan yang sudah berhasil merebut kembali tanah mereka.

          Rangkaian acara tersebut ditutup dengan pemberian cendera mata berupa buku dan sertifikat kepada narasumber yang diserahkan langsung oleh Saurlin Siagian mewakili Hutan Rakyat Institute (HaRI). Erwin Sipahutar

Share :