Workshop Awal Pemetaan Pelanggaran HAM dalam Kasus Konflik Agraria di Sumatera Utara

Bertempat di Mess GKPS Medan, Workshop Awal Pemetaan Pelanggaran HAM dalam Kasus Konflik Agraria di Sumatera Utara yang diinisiasi oleh HaRI (Hutan Rakyat Institute) dan ARC (Agrarian Resource Center) dengan supervisi Komnas HAM, berlangsung selama 2 hari sepanjang Kamis-Jum’at, 26-27 Februari 2015 lalu.

Workshop yang membedah dan menganalisa 7 (tujuh) kasus konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara sekaligus untuk merumuskan metode, tehnik dan interview guide pengambilan data secara partisipatif. Kegiatan ini mempertemukan para pegiat isu agraria di wilayah Sumatera Utara, diantaranya pelaku advokasi kebijakan agraria, peneliti agraria, antropolog, organisasi rakyat serta LSM yang menjadi lembaga support dalam riset yang akan di lakukan. Lembaga support tersebut di antaranya Bakumsu, DPW SPI Sumut, BPRPI, Yayasan Bitra Indonesia, IKOHI Sumut dan HaRI sendiri.

Bedah kasus atas 7 (tujuh) kasus konflik agraria yang terpilih antara lain kasus Padang Halaban, Ramunia, Bandar Betsi, Silimakuta, Mencirim, Asahan, dan Kampung Klambir. Identifikasi awal menunjukkan informasi terkait sejarah konflik, pola konflik, beragam bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM berat yang terjadi di tujuh kasus tersebut, serta kondisi kekinian yang di hadapi oleh komunitas korban. Dengan di fasilitasi oleh Wina Khairina (Direktur HaRI), ketujuh kasus tersebut di persentasekan oleh lembaga-lembaga yang akan memfasilitasi penelitian lanjutan pemetaan pelanggaran HAM berat dalam kasus konflik agraria di Sumatera Utara yang akan di selenggarakan oleh HaRI dan ARC dengan supervisi Komnas HAM.

Dianto Bachriadi dari Komnas HAM dan Saurlin Siagian (Peneliti Agraria) serta Tri Agung ‘Jiwo’ (ARC) coba ‘menelisik’ bagaimana cara mengungkap dan menelisik kasus-kasus konflik agraria yang selama ini terjadi agar dapat didorong upaya penyelesaian kasus. Dianto beranjak dari agenda Komnas HAM dalam penuntasan kasus konflik agraria berdimensi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sementara Saurlin Siagian & Jiwo merancang bagaimana skema HaRI dan ARC dalam mengungkap kasus-kasus konflik agraria berdimensi pelanggaran HAM khususnya yang terjadi di Sumatera Utara.

Hilma Safitri (Direktur ARC) dan Wina Khairina (Direktur HaRI) kemudian memandu dan memfasilitasi peserta untuk merumuskan bersama guideline riset agraria serta hal-hal teknis dilapangan yang perlu diperhatikan oleh masing-masing peneliti, asisten peneliti dan seluruh tim peneliti. Kegiatan penelitian Pemetaan Pelanggaran HAM Pada Konflik Agaria di Sumatera Utara ini akan di laksanakan pada periode Maret – Mei 2015. Hasil penelitian akan digunakan untuk advokasi kebijakan nasional mendorong Komnas HAM melakukan upaya penyelidikan nasional atas pelanggaran HAM pada kasus konflik agraria. Disampung itu, penelitian ini juga akan berguna bagi advokasi tingkat kasus maupun mendorong produksi pengetahuan terkait konflik agraria di Sumatera Utara.