6.000 Hektare Mangrove di Sumut Hancur

mangrove-bantul

MedanBisnis – Langkat. Sedikitnya 6.000 hektare dari 15.765 hektare kawasan hutan mangrove di Suaka Margasatwa (SM) Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Langkat dan Langkat Timur Laut yang berada di kawasan Deliserdang, kondisinya hancur dan menjadi lahan perkebunan.

Hal itu terjadi, diduga karena ulah para kepala desa yang di daerahnya memiliki suaka margasatwa mangrove dengan mengeluarkan surat garapan kepada masyarakat secara ilegal.

“Kerusakan dan hancurnya mangrove itu, terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini dan sangat memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi disebabkan oleh perambahan dan juga alih fungsi lahan yang sudah melampaui ambang batas,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Ir Istanto MSc, melalui Kepala Bidang KSDA wilayah I, Edward Sembiring SHut MSI kepada MedanBisnis usai membuka Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Rabu (10/10) di Balai Desa Tanjung Ibus, Secanggang, Langkat.

Dikatakan, kerusakan hutan mangrove itu akibat dari intervensi manusia dan diperlukan penanganan yang cepat untuk mengembalikan fungsi konservasi pada kawasan itu. Kerusakan terjadi karena adanya perambahan liar dan juga alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Untuk mengembalikan fungsi kawasan konservasi tersebut Edward menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan upaya rehabilitasi secara bertahap. Seperti yang telah dilakukan pada tahun 2010-2011 sudah direhabilitasi seluas 1.900 hektare di dua kawasan tersebut. Bukan hanya ditanam, tapi juga dilakukan perawatan dan pemeliharaan.

“Tahun 2012 ini kita akan kembali melakukan rehabilitasi di kawasan Tapak Kuda dan Desa Selotong seluas 1.000 hektare bekerjasama dengan pihak TNI. Tapi tetap melibatkan masyarakat dalam melaksakan penanaman, kita juga menargetkan bahwa pada tahun 2014 target rehabilitasi 6.000 hektare kerusakan itu tercapai,” tegasnya.

Edward juga menambahkan bahwa untuk mengamankan kondisi hutan kawasan konservasi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga peran serta masyarakat. “Kita juga memiliki Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) yang peran aktifnya sudah kita rasakan dalam memberikan informasi maupun memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan di kedua kawasan tersebut,” katanya.

Camat Secanggang, Ibnu Hajar SSos menyambut baik adanya sosialisasi kegiatan rehabilitasi tersebut. Karena masyarakat selama ini dinilai tidak mau tahu atau pura – pura tidak tahu dengan adanya larangan merambah hutan kawasan konservasi sehingga terjadinya kerusakan.

“Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini, muncul kesadaran masyarakat dan berhenti merambah kawasan hutan. Karena apa yang dilakukan dalam merusak hutan akan berakibat kepada anak cucu kita ke depan,” katanya.

Sumber