ALIANSI WARGA SUMATERA UTARA ANTI ASAP MENGGUGAT PEMERINTAH RI

Fenomena kabut asap yang terjadi selama sekitar 2 bulan terakhir di region Sumatera dan Kalimantan bukanlah sesuatu yang baru. Untuk Sumatera Utara, persoalan asap adalah merupakan suistainability disaster – bencana yang terjadi terus menerus dan pasti akan terjadi setiap tahun, merupakan persoalan akut yang telah terjadi sejak 18 tahun terakhir tanpa ada jalan keluar yang cukup memadai hingga kini. Pada 20 Agustus 2015, Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir bahwa terdapat 720 titik api yang tersebar di Sumatera dan 246 titik api yang tersebar di Kalimantan. Sebaran titik api berada di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Lampung, Bengkulu, Babel, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedang di Sumatera Utara, Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan melansir bahwa terdapat 10 titik api yang menyebar di Taput, Tapsel, Madina, Padang Lawas dan Toba Samosir.

Dalam konteks Sumatera Utara, tentu saja hal ini tidak terlepas dari pemberian ijin konsesi dan HGU kepada koorporasi-koorporasi yang kemudian melakukan upaya land clearing (pembersihan lahan) dengan cara paling mudah dan murah, yaitu “pembakaran lahan”. Kelambanan pemerintah dalam mensikapi bencana asap ini juga terlihat dari rendahnya respon pemerintah dalam menghentikan dan mengurangi dampak bencana yang berbuah pada kabut asap saat ini, meskipun BNPB sudah melansir data hampir seribu titik api sejak Januari hingga Agustus 2015 yang lalu. Kelambanan pemerintah ini telah menyebabkan keakutan persoalan asap di Indonesia khususnya Sumatera Utara.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman adalah hak dasar kita sebagai manusia. Fenomena asap yang terjadi saat ini hanya puncak es dari begitu besarnya gunung es kerusakan lingkungan yang terjadi. Asap bukan hanya mengganggu pandangan mata, tetapi juga telah menyebabkan banyak kesakitan khususnya pada perempuan dan anak. Mulai dari sesak nafas, tenggorokan seperti tersumbat, influenza hingga ispa dialami oleh masyarakat korban. Bukan tidak mungkin menimbulkan penyakit akut turunan lainnya akibat asap tersebut. Begitu juga dengan kerugian dibidang kerusakan lingkungan, iklim yang berubah secara radikal, hingga terganggunya jasa transportasi dan ekonomi dikarenakan asap. Masyarakat Sumatera Utara layaknya “ikan sale”, manusia yang di asapi. Ini tentunya telah menimbulkan banyak kerugian bagi warga Sumatera Utara.

Aliansi Warga Sumatera Utara Anti Asap (AWAS ASAP) merujuk pada UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINES ON HUMAN RIGHTS Tahun 2011berisi tiga pilar sebagai berikut :

  1. Kewajiban negara melindungi (State duty to protect);
  2. Tanggung jawab koorporasu menghormati (corporate responsibility to respect);
  3. Akses pada remedy (pemulihan) yang efektif (effective remedy).

Karenanya, sebagai warga negara yang menjadi korban asap karena kelalaian negara sebagai pemangku kewajiban, Aliansi Warga Sumatera Utara Anti Asap (AWAS ASAP) mendorong Pemerintah RI dan Pemerintah Sumatera Utara melakukan adanya kebijakan, regulasi dan upaya pemulihan yang memastikan persoalan bencana asap bisa diselesaikan di Sumatera Utara.

 

Terkait hal tersebut, maka kami dengan ini mendeklarasikan :

  1. Menginisiasi dan membuka posko pengaduan dan pendaftarangugatan citizen lawsuit” bagi warga Sumatera Utara yang merasa dirugikan akibat dampak kebakaran dan asap yang di timbulkannya di Sumatera Utara. Posko di Secretariat Walhi Sumut (Jl. Sembada VII No. 31 Padang Bulang, Selayang II, Medan, Sumatera Utara)dan Pusham UNIMED – Kampus UNIMED.
  2. Mempersiapkan pengiriman notifikasi dan gugatan “citizen lawsuit warga Sumatera Utara menolak asap” kepada Pemerintahan RI serta pihak-pihak terkait.

 

Hingga saat ini sudah terdapat 12lembaga dan sekitar 100 individu di Sumatera Utara yang terlibat dan mendukung aliansi ini. Posko ini akan terus di buka bagi individu dan organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara hingga 1 bulan kedepan saat AWAS HAM memasukkan notifikasi.

 

Lembaga Pendukung :

Walhi Sumut, KPH SU, Hutan Rakyat Institute (HaRI), Pusham UNIMED, BAKUMSU, YAPEKAT, PUSAKA INDONESIA, PUSHPA, LBH Medan, Pelangi Indonesia, DPW SPI Sumut, Yayasan Sintesa


Kontak Person :

Jimmy panjaitan : 0813 61500367

Wina Khairina : 0812 6321136

Share :