RDP Komisi A Sumatera Utara ‘Jangan hanya Laporan PTPN II, Laporan masyarakat juga harus direspon !’

(Medan, 9/2 2016), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRDSU berlangsung pada hari Selasa, 9 Februari 2016. Rapat yang diadakan di Ruang Aula Gedung DPRD-SU ini dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya, Komisi A DPRDSU, Kanwil BPN Sumatera Utara, Kapolsek Hamparan Perak, Danramil Hamparan Perak, PTPN II, Kepala Desa Kampung Klambir, Kepala Desa Klumpang Kebun serta BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia ) Kampung Klambir.

Klambir

RDP yang membahas sengketa antara BPRPI Kampung Klambir dengan PTPN II Kebun Klumpang ini dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara. Sarma Hutajulu selaku pimpinan rapat mengetuk palu mulainya rapat sekitar pukul 11.00 Wib. Komisi A selaku komisi yang mengurus soal pertanahan memberi pandangan terkait laporan kriminalisasi yang dialami oleh beberapa anggota BPRPI Kampung Klambir.

Sarma hutajulu menghimbau agar semua pihak bisa menahan diri terutama bagi PTPN II agar jangan sampai melakukan kriminalisasi terhadap rakyat. Terkait laporan kriminalisasi yang dialami oleh Rakyat Penunggu, Sarma mengatakan agar pihak kepolisian juga memberi respon yang cepat.

“Jangan hanya laporan PTPN II yang direspon, tetapi laporan masyarakat juga harus direspon” ujarnya.

Sarma menambahkan bahwa sekalipun areal tersebut merupakan HGU (Hak Guna Usaha) PTPN II, masalah hukum juga harus ditegakkan. Artinya laporan masyarakat terkait kriminalisasi yang dialami harus juga direspon dengan cepat.

Senada dengan hal tersebut, Hasaidin Daulay juga menegaskan agar PTPN II tidak melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Untuk itu menurutnya Kapolsek Hamparan Perak harus mengusut pelaku pengancaman terhadap Rakyat Penunggu. Politikus PPP ini menambahkan agar BPN meninjau ke lapangan terkait kepastian HGU PTPN II yang tidak diperpanjang (Erwin Sipahutar/HaRI)