Implementasikan Hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta serius menindaklanjuti rekomendasi Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan. Jika tidak, persoalan ini akan terus membesar dan berpotensi mengancam integritas bangsa ini.

Masyarakat  mengenakan pakaian adat saat mengikuti peluncuran buku Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (16/3/2016). Inkuiri Nasional adalah metode kerja yang dipilih Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas satu masalah terkait dengan HAM yang dilakukan secara sistematis dan bersifat terbuka.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Masyarakat mengenakan pakaian adat saat mengikuti peluncuran buku Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (16/3/2016). Inkuiri Nasional adalah metode kerja yang dipilih Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas satu masalah terkait dengan HAM yang dilakukan secara sistematis dan bersifat terbuka.

Harapan itu disampaikan Direktur Eksekutif Sajogyo Institute Eko Cahyono, di Jakarta, Kamis (17/3/2016). “Butuh kerja-kerja politik bersama agar rekomendasi Inkuiri Nasional ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan segera dapat diimplementasikan,” katanya.

Sebelumnya, Komnas HAM telah meluncurkan empat buku tentang Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan pada Rabu (16/3/2016). Buku ini merupakan dokumentasi atas proses inkuiri yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas 40 kasus agraria dan kehutanan yang melibatkan masyarakat adat.

Adapun inkuiri ini dilakukan karena sengketa agraria dan kehutanan yang terus meningkat. Data Komnas HAM, berkas aduan yang masuk ke mereka terkait persoalan ini pada tahun 2013 sebanyak 1.123 kasus dan menjadi 2.483 kasus pada 2014, di mana 20 persen di antaranya menyangkut agraria.

Potensi konflik ini diperkirakan akan membesar karena mengacu pada data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Badan Pusat Statistik (2009), sebanyak 31.957 desa ternyata dimasukkan ke dalam kawasan hutan negara. Padahal, sekitar 71,06 persen warga di desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan.

Saat menanggapi peluncuran buku inkuiri ini, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan mengatakan, inkuiri nasional menunjukkan progres yang baik. Namun, tanpa ada tindak lanjut penyelesaian persoalan di lapangan tidak akan berdampak signifikan.

“Selama ini banyak pemerintah daerah yang mengabaikan rekomendasi hasil inkuiri,” ujarnya.

Selama ini, menurut Abdon, hak-hak masyarakat adat terkait dengan agraria banyak yang diambil negara, sementara kebutuhan dasar mereka terkait kesehatan dan pendidikan kerap diabaikan. Padahal, masyarakat adat ini telah ada sebelum negara ini berdiri pada 1945.

Mamado,  tokoh masyarakat adat Aru di Kepulauan Aru, menyampaikan testimoni saat peluncuran buku Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua  Komnas HAM Imdadun Rachmat memberikan buku Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan kepada Kepala Staf Kepresidenan  Teten Masduki dan komisioner KPK, Basariah Panjaitan (kanan ke kiri), di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (16/3/2016). Inkuiri Nasional adalah metode kerja yang dipilih Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas satu masalah terkait dengan HAM yang dilakukan secara sistematis dan bersifat terbuka.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Akar masalah

Eko yang terlibat dalam proses inkuiri ini mengatakan, akar masalah yang ditemukan melalui kajian inkuiri nasional ada lima. Pertama, tiadanya pengakuan yang penuh kepada masyarakat hukum adat (MHA) dan wilayahnya. Kedua, kebijakan ekonomi pertumbuhan yang lebih pro kapital besar dan abai atas hak masyarakat adat (laki-laki dan perempuan). Ketiga, pandangan bahwa masalah MHA soal administratif semata. Keempat, ketiadaan penghormatan atas hak-hak dan akses perempuan adat, dan kelima, ketiaadaan lembaga konflik otoritatif penyelesaian konflik MHA.

Dengan akar masalah ini, maka sulit mengharapkan penyelesaian masalah-masalah secara tuntas jika tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar. Oleh karena itu, Eko menyarankan, perlu adanya kaji ulang dan koreksi kebijakan dan regulasi tentang sumber daya alam, khususnya kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, yang selama ini abai dengan hak-hak MHA.

Selain itu, perlu juga payung hukum yang kokoh. “Salah satunya adalah dengan membentuk satuan tugas khusus,” ucapnya. “Diperlukan juga pemulihan korban-korban kriminalisasi atas berbagai kasus sengketa yang melibatkan MHA.”

Dari ribuan kasus sengketa, Komnas HAM kemudian memilih 40 kasus terkait MHA di kawasan hutan di tujuh wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua. Kasus tersebut kebanyakan bersifat akut dan telah terjadi sejak era Orde Baru, tetapi terus berlanjut, bahkan meluas.

Untuk Sumatera, kasus yang dikaji adalah konflik masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta di Sumatera Utara dengan Toba Pulp Lestari, Suku Anak Dalam di Jambi melawan PT Asiatic Persada, dan konflik MHA Mukim Lango di Aceh Barat dengan PT Potens Bumi Sakti. Di Jawa, kasusnya adalah sengketa antara MHA Kasepuhan dengan pertambangan, Perhutani, dan Kawasan Hutan Konservasi.

Di Kalimantan, kasusnya adalah konflik MHA Dayak Benuaq di Kampung Tae, Kalimantan Timur, berhadapan dengan sejumlah perusahaan HPH, sawit, dan pertambangan. Selain itu juga sengketa antara MHA Punan Dulau dan PT Intracawood serta sengketa masyarakat Semunying Jaya dengan PT Ledo Lestari. Kasus-kasus di pulau lain memiliki karakter serupa, yaitu konflik MHA dengan perusahaan pertambangan, kehutanan, ataupun perkebunan.

Temuan Komnas HAM, sebagian kasus ini menjadi semakin sulit diselesaikan karena adanya keterlibatan aparat pemerintah, termasuk Polri, dalam sengketa. Bahkan, kekerasan sering kali dilakukan oleh aparat.

SUMBER : kompas.com

Share :