Menteri LHK Respon Bupati Humbahas, Permen “Pembalak Hutan” Segera Dievaluasi

Jakarta, BatakToday –

Dalam upaya pencegahan maraknya penebangan kayu pinus ilegal pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Men-LHK-II/2015 tanggal  1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Dari Hutan Hak, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor, mengunjungi  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, di kantornya di Jakarta, Senin,(14/3/2016). Kunjungan itu juga dimanfaatkan untuk upaya penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) yang telah berlangsung sejak 2005 silam.

Foto: Bupati Humbahas Dosmar Banjarnohor beserta rombongan saat berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Abubakar di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, Senin (14/3/2016). (bataktoday/ist)

 

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Dosmar didampingi Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Humbahas Laurencius Sibarani, anggota DPRD Humbahas Ronald Lumban Gaol, serta dua tokoh anak rantau asal Humbahas, Donal Lumban Gaol dan Pantur Banjarnahor.

Hal itu diutarakan Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Humbahas Laurencius Sibarani via seluler kepada BatakToday, Senin (14/3/2016) sore.

Lebih lanjut Lauren menjelaskan, pada kesempatan itu Bupati Dosmar melaporkan kepada menteri terkait maraknya penebangan kayu pinus di Kabupaten Humbahas yang diduga tanpa pengawasan yang memadai, sebagai dampak pemberlakuaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Men-LHK-II/2015 tanggal  1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Dari Hutan Hak. Peraturan tersebut menghilangkan peran pemerintah daerah, baik dalam pengawasan maupun penerbitan dokumen, akibat pengelihan sepenuhnya kepada Balai Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) dan kepala desa. Penunjukan kepala desa sebagai penerbit surat keterangan asal usul (SKAU) kayu, menurut Dosmar sangat berisiko. Selain karena keterbatasan pemahaman para kepala desa tentang administrasi pemerintahan, pendelegasian wewenang yang sangat krusial tersebut juga rentan disalahgunakan, terutama mengingat kalangan pembalak kayu akan melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan usahanya.

Menjawab keluhan itu, Menteri Siti Nurbaya berjanji akan segera melakukan evaluasi terhadap Permen LKH Nomor P.21/Men LHK-II/2015. Menteri juga mengakui, peraturan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu, dalam prakteknya banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

“Mendengar penjelasan kita, ibu menteri berjanji akan segera melakukan evaluasi terhadap peraturan itu. Sebab menurut dia peraturan itu cocoknya di Pulau Jawa, bukan di Sumatera,” terang Laurencius.

Dalam upaya penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT TPL, terang Laurencius, Bupati Dosmar menyampaikan kepada Menteri Siti Nurbaya, bahwa Pemkab Humbahas berkewajiban melindungi masyarakatnya dan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencari solusi penyelesaian konflik yang sudah berlangsung sejak 2005 itu.

“Pada intinya masyarakat meminta agar lahan yang selama ini telah mereka kuasai dikeluarkan dari lahan konsesi PT TPL. Harapan kita, pertemuan itu dapat segera ditindaklajuti oleh pihak kementerian dengan melakukan pertemuan dengan tim terpadu,” kata Laurencius menirukan ucapan Bupati Dosmar.

Menanggapi hal itu, Menteri Siti Nurbaya meminta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Humbahas untuk melakukan pemetaan kembali lahan yang bermasalah antara masyarakat dengan PT TPL untuk dibawa pada rapat-rapat berikutnya.

“Sebagai tindaklanjut dari pertemuan ini, kita akan segera melakukan pemetaan ulang lahan masyarakat yang bermasalah dengan lahan konsesi PT TPL. Peta itulah nantinya sebagai bahan dan pertimbangan dalam membuat keputusan,” ujar Menteri Siti Nurbaya, sebagaimana dikutip Laurencius. (FT)

SUMBER

Share :