Abdon Nababan : Perda Masyarakat Adat adalah Kunci

DSC_0331

Seminar dan Lokakarya Mendorong Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Tobasa dihadiri oleh ratusan peserta. Kegiatan yang dinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tano Batak dan Hutan Rakyat Institute (HaRI) ini dilaksanakan di Hotel GM Marsaringar Balige, Jumat (12/8).

Abdon Nababan selaku sekjen AMAN mengatakan bahwa perda masyarakat adat menjadi salah satu kunci penting. Hal ini akan memulihkan hak-hak masyarakat adat yang selama ini diabaikan.

Negara banyak sekali melakukan pelanggaran HAM di daerah. Perda ini sebagai satu proses agar hak-hak masyarakat ini bisa dipulihkan. Ini dimaksudkan untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat. Pembuatan perda ini adalah langkah politik, bukan langkah hukum’ ujarnya

DSC_0318

Sementara itu Pdt. Nelson Siregar mengatakan soal masyarakat adat erat kaitannya dengan tanah. Bukan soal ritus maupun seremoni belaka. Untuk itu masyarakat adat perlu mendapatkan tanahnya kembali.

Soal tanah ini soal harga diri. Itu juga soal identitas. Ini bukan soal ritus-ritus dan seremoni adat. Jadi kita harus memiliki tanah ini. Nah sekarang kita tidak punya lagi, inilah yang harus kita rebut kembali. Kalau system pemerintahan adat jaman dahulu oleh para leluhur kita bisa kita kembalikan, maka itu lah salah satu hal yang sangat mendasar yang harus kita wujudkan’ imbuhnya

Narasumber lain, Monang Naipospos melihat adanya perbedaan masyarakat adat antara dulu dan kini.

Jadi masyarakat adat kalau kita lihat sekarang jadi defenisinya ya, mereka yang menuntut penegembalian tanah adatnya. Padahal kalau dulu, itu soal pemerintahan dan teritori yang dimiliki oleh masyarakat adat. Sekarang kita sudah sibuk dengan ritus-ritus, dan kita sudah lupakan soal teritori wilayah adat kita yang sudah dirampas’ paparnya

Seminar ini sendiri dilatar belakangi semakin terpinggirkannya hak-hak masyarakat adat selama ini. Masyarakat adat yang selama ini hidup dari tanah adatnya perlahan tersingkir dan bahkan tidak jarang di kriminalisasi di atas tanahnya sendiri. Semisal kasus Matio, Pandumaan dan di wilayah lainnya. Dengan adanya perda perlindungan masyarakat nantinya, diharapkan hak-hak masyarakat adat tersebut bisa dipulihkan. (ES)

Share :