Kadishut Taput Sepakat Bentuk Tim Ranperda MHA di Taput

DSC_0409

Kepala Dinas Kehutanan Tapanuli Utara sepakat untuk membentuk tim Ranperda terkait masyarakat adat di Tapanuli Utara. Hal ini diungkapkan dalam diskusi group terfokus yang digelar di Aula Data Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, senin 15 Agustus 2016 lalu.

Benhur Simamora selaku Kepala Dinas Kehutanan Tapanuli Utara mengatakan perlu dibentuk tim terkait pembahasan perda masyarakat adat di Tapanuli Utara. Hal ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang ada di sekitar hutan.

‘Terkait hutan adat, itu perlu perda dan beberapa persyaratan lain. Untuk itu perlu dibentuk tim penyusun Ranperda yang akan di SK kan oleh bupati. Ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita’ ujarnya.

DSC_0404

Roganda Simanjuntak selaku Ketua AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) wilayah Tano Batak mengatakan sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya, soal perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat harus sesegera mungkin dibuat. Hal ini demi diakui dan dilindunginya hak-hak masyarakat adat.

‘Hutan adat itu masuk dalam mekanisme perhutanan sosial. Itu bagian dari perhutanan sosial. Untuk itu sangat penting segera membuat perda tentang masyarakat adat tersebut. Maka lewat tim ranperda ini nanti kita harapkan agar perda ini segera dibuat’ tambahnya.

Sementara itu Delima Silalahi dari KSPPM mengatakan bahwa dalam konteks Tapanuli Utara, masyarakat adat tersebut masih ada.

‘Dalam konteks Tapanuli Utara, misalnya di Sipahutar itu ada. Ada mekanisme hutan adat, ada patiknya dll. Keberadaan mereka tetap ada. Itu yang perlu juga diakui maka perlu adanya peraturan daerah’ imbuhnya.

Share :