Menunggu Nawacita di Danau Toba

toba

Tanggal 21 Agustus 2016, esok, Presiden Joko Widodo akan mengikuti Karnaval Kemerdekaan di Balige, kota kecil di tepi Danau Toba.  Karnaval akan berlangsung 3,5 kilometer dari Soposurung menuju kota Balige. Fakta menarik, Jokowi-JK dipilih oleh 90 persen warga di Tapanuli, sebuah representasi pemilih tertinggi di Indonesia.

Balige adalah pusat kerajaan Sisingamangaraja. Sisingamaragaja membangun Tanah Batak sejak berabad-abad lalu hingga akhirnya dihancurkan oleh Belanda pada abad 19.

Sitor Situmorang, maestro penulis Batak, mencatat sesungguhnya sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik di Tanah Batak  telah selesai terbangun pada pertengahan abad 17 yang dia sebut sebagai splendid isolation era. Federasi bius telah menyelesaikan seluruh sistem yang memastikan kesejahteraan berlangsung ditanah lembah luas yang dikelilingi gunung dan dihadiahi danau kaldera raksasa terbesar di dunia, Danau Toba itu.

Sistem itu mengalami evolusi dan perbaikan selama dua millenium. Pada tahun 1650, wilayah Tanah Batak yang kini terbagi menjadi Kabupaten Tapanuli Utara, Tobasa, Humbang Hasundutan,  Dairi, Samosir, dan Tapanuli Tengah telah selesai dan habis terbagi dalam 150 unit pemerintahan bius, oleh Sitor disebut“Toba Na Sae”, artinya Toba yang telah selesai. Bius adalah bentuk pemerintahan yang otonom dibawah negara federal yang berpusat di Bius Bakkara, Balige.

Setiap nama orang Batak diikuti marga, yang mencerminkan identitas kultural dan historis seseorang.  Asal usul genealogis dan wilayah adat melekat sa tu sama lain dalam marga. Ungkapan Batak “jonok partubu, jonokan dope parhundul” yang artinya sedekat dekatnya marga, lebih dekat lagi tanah tempat tinggal, adalah ungkapan ikatan tali temali antara marga dan wilayah adat.

Pada jaman kolonial, federasi Bius diganti dengan sebuah struktur yang sama sekali baru yakni keresidenan, distrik, dan nagari. Pada era Kemerdekaan, sistem ini kembali dirubah total berturut turut menjadi Propinsi, Kabupaten, dan desa. Keresidenan Tapanuli yang terpisah dari Keresidenan Sumatera Timur, dilebur menjadi satu propinsi Sumatera Utara.

Inilah yang menyebabkan karut marut tata kuasa dan kelola wilayah adat di Tanah Batak. Namun, para tetua adat Batak masih dengan mudah bercerita tentang tentang pemerintahan, budaya dan tanah adat masa lalu. Disisi lain, pemerintah memaksakan aturan-aturan baru yang kerap berbenturan dengan masyarakat adat Batak.

Nawacita untuk Masyarakat Adat

Dalam dokumen visi-misi Jokowi Jusuf Kalla, Masyarakat Adat adalah prioritas, sehingga pasangan ini didukung secara resmi oleh ormas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan tagline “Amankan Jokowi”tahun 2014.

Pada dokumen resmi KPU tentang Visi Misi Jokowi JK halaman 21 poin 9, disebutkan “Kami berkomitmen melindungi dan memajukan hak hak masyarakat Adat”. Untuk mewujudkan komitmen ini, ditetapkan enam agenda prioritas antara lain: meninjau ulang peraturan terkait masyarakat adat, melanjutkan proses legislasi Masyarakat Adat, memastikan semua proses legislasi berjalan sesuai norma-norma masyarakat adat.

Poin berikutnya, Jokowi berkomitmen mendorong inisiatif penyelesaian konflik agraria sebagai akibat dari pengingkaran masyarakat adat, membentuk komisi independen yang diberi mandat khusus oleh presiden untuk mempersiapkan kelembagaan mengurus masyarakat adat, dan membentuk desa adat.

Sesungguhnya tanpa janji kampanye itu, pemerintah dimandatkan oleh konstitusi,UUD 1945 pasal 18b ayat 2, untuk memberikan perlindungan masyarakat adat.

Konflik kelola hutan sebagaimana terjadi di seantero nusantara, berpangkal pada pengaturan oleh Kementerian Kehutanan – sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang lahir sebagai mandat Undang Undang Kehutanan tahun 1967 menguasai sekitar 120 juta hektar lahan atau 62 % total luas daratan Indonesia. Lembaga ini kerap berkerja tanpa mempertimbangkan hukum adat setempat. Sebagai contoh, pada tahun 1984, Menteri Kehutanan memberikan konsesi kepada sebuah perusahaan pabrik bubur kertas seluas 269.000 hektar di Tapanuli, yang kemudian direvisi menjadi 188.055 hektar tahun 2011. Hampir seluruh konsesi itu berada di wilayah yang dikenal begitu kuat dengan adat Batak. Akibatnya, konflik pun meledak disana sini.

Dari penelusuran penulis, setidaknya terdapat 12 titik konflik di wilayah konsesi yang berlangsung hingga kini di Tanah Batak. Beberapa diantaranya yang menjadi berita nasional antara lain konflik perusahaan pulp dengan masyarakat adat di desa Pandumaan, Sipituhuta, Nagahulambu, Aek Lung, dan Matio.

Presiden juga menandatangani Kepres no 49 tahun 2016 terkait danau Toba. Kelompok yang kritis menilai, kebijakan ini hanya berbicara terkait investasi tanpa mengatur keberlanjutan lingkungan dan sosial.  Sementara selama ini masyarakat adat berteriak tentang hak adat dan tanah marga, termasuk penghentian degradasi air dan krisis hutan sekitar kawasan danau Toba.  Kebijakan itu malah dikhawatirkan menambah beban kawasan yang sudah terdegradasi begitu lama.

Karnaval kemerdekaan di Balige yang dihadiri Presiden Jokowi patut diapresiasi. Namun lebih penting lagi Jokowi meninggalkan pesan dan kesan yang akan diingat masyarakat adat sesuai dengan janji Nawacitanya.

Saurlin Siagian, Alumni International Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands. Ketua Badan Pengurus Bakumsu – peneliti di HARI, Medan