AMAN TANO BATAK Serukan Polres Tobasa Hentikan Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Matio dan Tukkonisolu

whatsapp-image-2016-12-21-at-6-12-58-pm

Tobasa, 21 Desember 2016. Ratusan masyarakat adat yang mengorganisir diri dalam AMAN Tano Batak mendatangi Pemkab Tobasa hari ini.

Aksi damai ini dilakukan AMAN, menurut Roganda Simajuntak (Ketua PW Aman Tanoh Batak), untuk “meminta Kepolisian Polres Tobasa dan Pemkab Tobasa agar menerima aspirasi masyarakat adat tobasa yaitu (1) menghentikan proses hukum terhadap Masyarakat adat matio dan Tukkonisolu, (2) menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, (3) menghentikan aktifitas TPL di wilayah adat, (4) segera rancang dan sahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat adat di Kab. Tobasa”.

Roganda Simajuntak menyatakan bahwa sebelumnya Polres Tobasa atas laporan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) menetapkan 1 orang saksi (Berlin Silaen) dan tiga orang sebagai tersangka (Hotman Siagian, Parlindungan Siagian, Parasian Siagian) dengan tuduhan merambah hutan. Keempat orang tersebut merupakan warga dusun Matio desa Parsoburan Barat, kec. Habinsaran, Kab. Tobasa. Demikian juga dengan Dirman Rajagukguk warga dusun Tukkonisolu, Desa Parsoburan B arat.

Beliau dipetakan sebagai tersangka dengan tuduhan merambah hutan dan membakar hutan. Hari ini berkas pemeriksaan terhadap Dirman Rajagukguk diserahkan kepada Kejaksaan Balige. Berawal dari aksi protes Masyarakat Adat Matio dan Tukkonisolu terhadap TPL yang memasuki wilayah adat Matio dan Tukkonisolu dengan merusak makam leluhur dan tanaman pertanian serta merusak sumber air. Oleh TPL menyikapi aksi protes Masyarakat adat tersebut dengan mengkriminalisasi Masyarakat adat.

Roganda menuturkan bahwa Kapolres dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi A DPRDSU berjanji akan menerbitkan SP3, namun hingga saat ini janji tersebut tidak pernah ditepati oleh Polres Tobasa.

Roganda menyampaikan bahwa sangat penting agar Pemerintah Tobasa dan Polres Tobasa agar lebih bijaksana dalam melindungi hak-hak masyarakat adat yang menjadi warganya.

Wina Khairina (Direktur Hutan Rakyat Institute) menyampaikan juga bahwa “pendekatan pembangunan yang inklusif sebaiknya juga melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku hak atas wilayah adatnya. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat diwilayahnya. Karenannya segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi kepada masyarakat adat harus dihentikan”, serunya.