Komisi A DPRD Sumut Menerima Naskah Akademik Masyarakat Hukum Adat

dsc_0034 

Medan, 30 November 2016, Komisi A DPRD Sumut menerima AMAN Sumut, AMAN Tano Batak, HaRI, dan FISIP USU yang menyerahkan Naskah Akademik dan Draft Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (MHA) di Sumatera Utara untuk masuk ke Prolegda (Program Legislasi Daerah) 2017.

Wina Khairina menyatakan bahwa sangat penting agar inisiatif perlindungan dan pengakuan masyarakat adat ini bisa didorong oleh DPRD Sumut.

Komisi DPRD Sumut diwakili oleh Sarma Hutajulu (Ketua Komisi A DPRD Sumut) dan Richard Sidabutar (Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut).

dsc_0014

Dalam komentarnya Richard Sidabutar menyatakan mendukung Naskah Akademik dan Draft Perda perlindungan MHA untuk masuk ke Prolegda 2017. “Saya siap mendukung 100%, karena penting sekali ada perlindungan pada masyarakat adat. Jangan sampai hutan-hutan wilayah adat hilang dari Sumatera Utara”, ucapnya. Senada dengan itu, Sarma Hutajulu menyampaikan “Kami akan perjuangkan untuk menjadi prioritas Prolegda 2017”.

Saurlin Siagian menyatakan sudah pada seharusnya pemerintah provinsi memberikan perhatian serius pada masyarakat hukum adat yg selama ini menjadi korban penggusuran dan pengabaian di Sumatera Utara.

Alfi Syahri menyatakan ditengah kondisi kebangsaan yang sedang di uji kebersamaannya, masyarakat hukum adat adalah perekat pondasi dari kebinekaan, keberagaman dan kebersamaan Indonesia. Karenanya inisiatif perlindungan dan pengakuan masyarakat adat menjadi mendesak dalam pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Sumatera Utara.(HaRI)