Revitalisasi Masyarakat Adat untuk Selamatkan Indonesia

img_20161203_173624
Keutuhan dan kebhinnekaan di Indonesia saat ini sedang mendapatkan tantangan berat. Setelah Indonesia merdeka tujuh dekade lalu, kali ini agenda sama menghangat kembali, yakni mempertanyakan keIndonesiaan dalam berbagai ranah politik dan sosial. Gejolak besar parlemen Indonesia (konstituante) pada masa lalu telah berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Tidak berlebihan jika gejala yang terjadi saat ini sebagai gejolak politik dan sosial transisional yang pada hilirnya di ujung sana sesungguhnya sedang mempertanyakan kembali jati diri bangsa, identitas asali dan keindonesiaan yang dikenal sebagai bangsa beradat.

Opini ini berbicara terkait adat sebagai fondasi kehidupan bangsa dan tidak dialamatkan pada lalu lalang perdebatan pinggiran terkait kepercayaan dan keyakinan yang kini sedang memuncak.

Bangsa ini telah menanggung teramat berat hukuman atas pembiaran dan penelantaran keberadatannya. Konflik agraria terjadi sehari-hari di wilayah adat dan ribuan warga adat dikriminalisasi serta dipenjarakan.

Zeid Ra”ad Al Hussein (2015), Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi, mencatat masyarakat adat kini adalah kelas sosial termiskin di antara yang miskin, paling marginal di antara kelompok marginal.

Mereka adalah kelompok yang paling tidak mendapat akses terhadap pendidikan, air bersih dan perumahan yang layak. Malah kebanyakan berakhir di penjara, meninggal saat hamil, serta mengalami kematian balita paling tinggi bagi keluarga-keluarga mereka.

Operasi perusahaan-perusahaan ekstraksi sumber daya alam dan hutan yang mendapatkan izin dari negara di wilayah-wilayah adat adalah hulu dari peristiwa pengusiran, penggusuran yang hilirnya pemiskinan secara sistematik masyarakat adat. Segala perangkat institusi dan regulasi diarahkan untuk membenarkan proses operasi semacam itu.

Peradilan-peradilan sesat telah menelan korban tidak sedikit, utamanya kelompok sosial yang sehari-hari hidup dan terikat dengan sumber daya alam khususnya tanah dan hutan.

Di Sumatera Utara (Sumut), dalam sebuah pemberitaan media yang dilakukan Bakumsu (Agustus 2016), diinformasikan bahwa kriminalisasi terhadap masyarakat adat meningkat tajam pasca reformasi, di mana perempuan adat tercatat sebagai korban utama dalam berbagai peristiwa sengketa itu.

Masih segar di ingatan, seorang perempuan tua, Rusliana Marbun, dipenjarakan selama tiga bulan karena menolak tanahnya ditanami eukaliptus oleh PT Toba Pulp Lestari di Huta Matio, Kecamatan Habinsaran, Toba Samosir, pada 2013.

Persis dengan kasus dan ayat kriminalisasi yang sama, pada 1988, zaman di mana rezim militer masih berkuasa, sepuluh orang perempuan adat menjadi tersangka karena melawan sebuah perusahaan pabrik bubur kertas PT Inti Indorayon Utama.

Mereka melawan perusahaan yang hendak menanami eukaliptus di tanah adat tempat penggembalaan kerbau mereka di Sugapa, Kecamatan Silaen (sekarang Kecamatan Sigumpar), Kabupaten Toba Samosir.

Nai Sinta boru Sibarani, Oppu Riama Barimbing dan delapan orang adat lainnya harus berjalan sejauh puluhan kilometer dari desanya ke pengadilan negeri di Balige untuk menghadiri sidang-sidang yang kemudian menyulut solidaritas nasional itu.
Contoh di atas hanya salah satu dari suatu operasi sistematik proses pencerabutan secara fisik dan spiritual orang-orang adat dari tanah sebagai sumber penghidupannya, yang berlangsung di wilayah geografrik seantero nusantara dari Sabang sampai Merauke.

Dampak operasi puluhan tahun ini adalah sebagian besar anak-anak orang adat bertransformasi menjadi pekerja untuk perusahaan-perusahaan di pinggiran perkotaan.

Setelah hubungannya terputus dengan tanahnya, secara perlahan kehilangan ingatan atas identitas, kehilangan kearifan relasional dengan alam dan akhirnya mati secara spiritual.

Kemudian, manusia-manusia linglung dan limbung ini mencoba mencari-cari sesuatu yang lain yang menimbulkan apa yang kita hadapi kini di tengah masyarakat kita; manusia yang galau dan menolak dirinya sendiri dengan cara menolak kehadiran sesamanya.

Sesungguhnya bangsa dan negara kita yang mengalami “kekosongan” jati diri dan spiritual saat ini melupakan dan menelantarkan apa yang terpenting dalam kehidupan nusantara berabad-abad lamanya: masyarakat adat nusantara.

Kita telah pergi terlalu jauh entah ke mana, lupa kembali ke diri kita yang pernah ada dan berjaya.

Kita telah lupa merawat salah satu fondasi utama, filosofische grondslag, rumah kita bersama yaitu keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa kita. Kembali ke masyarakat adat adalah – bukan hanya – sebuah keharusan sosial dan politik, tetapi keharusan peradaban.

Publik menyambut positif ditetapkannya rancangan undang-undang pengakuan masyarakat adat (RUU PMA) masuk dalam Program Legislasi Nasional 2017.

Publik di Sumut juga sedang menunggu komitmen DPRD Sumut, khususnya komisi A, yang sedang menggodok rancangan peraturan daerah (perda) pengakuan masyarakat adat sebagai program legislasi daerah (prolegda) untuk tahun depan.

Atas upaya kelompok masyarakat adat, beberapa kabupaten juga sedang mempertimbangkan memasukkan perda pengakuan masyarakat adat dalam prolegda masing-masing, antara lain Toba Samosir dan Tapanuli Utara.

Sudah seharunya RUU PMA ini menjadi agenda prioritas, mengingat bukan hanya begitu banyaknya tuntutan publik untuk menyelesaikan konflik yang ada, tetapi RUU PMA ini menjadi penyempurna dari pengaturan terkait masyarakat adat yang sudah ada di berbagai level.

TAP MPR No IX Tahun 2001 dan UUD 1945 pasal 18B ayat 2, jelas menyuratkan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan masyarakat hukum adat.

Setidaknya terdapat 17 acuan hukum penting terkait masyarakat hukum adat, di antaranya pasal 2 UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, pasal 6 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan MK No 35/2012, pasal 6 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No 52 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Permen ATR Bo 10 Tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal.

Publik juga sedang menunggu agenda negara dan pemerintahan Jokowi-JK merespons suara masyarakat adat nusantara yang menjadi bagian dari janji nawacita.

Dalam pernyataannya kepada media massa pada 3 Desember, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak kepada rakyat.

Keberpihakan dimaksud adalah mengupayakan penyelesaian terkait hutan adat sesuai amanat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 35 Tahun 2012.

Di hutan produksi dan hutan lindung, pemerintah dapat memberikan izin hutan desa dan hutan kemasyarakatan dengan jangka izin 35 tahun dan dapat diperpanjang, sementara izin hutan rakyat dapat diberikan di hutan produksi dengan jangka izin 60 tahun dan dapat diperpanjang.

Hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan komitmen pemerintah mengalokasikan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare hingga 2019 (Antara, 3/11/2016).

Menghidupkan kembali dan menyelamatkan masyarakat adat adalah tugas semua pihak, utamanya Negara, untuk keselamatan Indonesia.

Negara harus kembali berdialog dengan masyarakat adat sebagai pemangku tanah dan air yang teramat lama diabaikan dan dikriminalisasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang diadakan oleh para pendiri bangsa, tidak lain untuk melindungi dan mengayomi pilar pilarnya sendiri; masyarakat adat nusantara. (Saurlin Siagian SSos MA)

Sumber

Share :