DPRD Sumut Masukkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumut Dalam Prolegda 2017

whatsapp-image-2017-01-06-at-12-12-03-pm

Jum’at, 06 Januari 2017. AMAN Sumut, AMAN Tano Batak dan HaRI (Hutan Rakyat Institute) menyatakan menyambut baik dukungan DPRD Sumut dengan ketok palu Ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumatera Utara pada Prolegda 2017. Harun Noeh (Ketua DPW AMAN Sumut) menyampaikan “AMAN menyambut baik komitmen dan dukungan DPRD Sumut dalam mensyahkan dokumen Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumut dalamProlegda 2017. Harapan kami tentunya agar menjadi prioritas untuk bisa segera di bahas dan disyahkan menjadi Perda”.

Senada dengan itu, Roganda Simanjuntak (Ketua DPW AMAN Tano Batak) menyampaikan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi Sumut dan DPRD Sumut sudah menginisiasi adanya payung hukum di tataran provinsi Sumatera Utara, sangat penting agar ada upaya mendorong daerah kabupaten bisa menginisiasi hal yg sama. Pun harapan masyarakat adat kedepan, dengan adanya Ranperda yg akan disyahkan tersebut, upaya-upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat akan bisa dihentikan. Dan masyarakat adat bisa lebih mudah dalam melakukan klaim wilayah adatnya. Karenanya Pemerintah Daerah harus hadir, dalam melindungi dan mengayomi masyarakat adat di wilayahnya sebagai salah satu kelompok paling rentan”.

Wina Khairina (Direktur HaRI) menyatakan “Keberadaan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumut sangat penting agar masyarakat bisa melakukan klaim hak atas wilayah adatnya sesuai isyarat putusan MK 35. Perlu percepatan agar hutan yang tersisa di Tapanuli bisa diselamatkan. Karenanya HaRI menyambut baik inisiatif ini”.

Saat dikonfirm, Sarma Hutajulu SH (Anggota Badan Legislasasi DPRD Sumut) menyatakan bahwa Ranperda tersebut akan dibahas DPRD Sumut dan Pemprov Sumut simultan bersama 39 Ranperda lainnya. Diupayakan akan bisa disyahkan pada tahun 2017. Kita juga nantinya akan melibatkan masyarakat sipil bila diperlukan tambahan informasi. Harapannya Perda ini nantinya bisa melindungi sekaligus menjadi solusi konflik-konflik yang dialami oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya”.

Share :