Implikasi Legislasi Pengakuan Hutan Adat

IMG-20161230-WA0009

Di penghujung tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengundang tokoh-tokoh adat dari sembilan wilayah adat di Indonesia ke Istana Negara. Mereka hadir untuk mendengarkan pencanangan pengakuan hutan adat di wilayahnya. Tampaknya Istana merespon cepat catatan akhir tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dua minggu sebelumnya tepatnya 15 Desember 2016 yang mengkritik tajam pemerintahan Jokowi. Kritik muncul karena selama dua tahun pemerintahan berjalan janji nawacita untuk Masyarakat Adat (MA) belum terealisasi, belum satupun hutan adat diakui oleh pemerintah.

Dalam Nawacita yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dinyatakan bahwa target pengakuan hutan sosial dan adat mencapai 12,7 juta hektar. Dari total angka ini, Badan Registrasi Wilayah Adat, organisasi otonom dibawah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, telah memetakan dan menyerahkan peta indikatif hutan adat seluas 3,6 juta hektar hingga akhir tahun 2016. Namun, hingga 15 Desember lalu, belum ada tanda-tanda adanya pengakuan itu.

Istana merespon cepat, Jumat, 30 Desember 2016, Presiden mengumumkan 8 Surat Ketetapan Hutan Adat, dan 1 surat ketetapan revisi konsesi perusahaan dengan peruntukan hutan adat, dengan total luas 13.100 hektar untuk 5700 kepala keluarga, masing masing di Sumatera Utara (MA Pandumaan – Sipituhuta), Jambi (MA Marga Serampas, Air Terjun, Sungai Deras, dan Tigo Luhah Permenti), Sulawesi Selatan (MA Amatoa Kajang), Sulawesi Tengah (MA Lipu Wana Posangke), dan Banten (MA Kasepuhan Karang).

Peristiwa deklaratif di istana itu tidak muncul dari ruang kosong. Secara global, gelombang ‘penyesalan’ atas pengabaian dan pelanggaran hak masyarakat adat sudah berlangsung lama sehingga mendorong disahkannya deklarasi PPB tentang hak masyarakat adat tahun 2007. Dukungan lembaga lembaga internasional semakin meluas pada masyarakat adat, termasuk di Indonesia.

Akomodasi negara terhadap masyarakat adat sebenarnya sudah tercantum dalam konstitusi dan Undang Undang, tetapi seringkali dikesampingkan karena mendahulukan kepentingan investasi skala besar.

Selama puluhan tahun, perbandingan alokasi hutan untuk korporasi besar dengan masyarakat lokal dan komunitas adat sangat timpang. Hingga tahun 2013, total lahan hutan produksi yang diberikan kepada korporasi telah mencapai 33.265.040 hektar  terdiri dari ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam seluas 22.760.622 hektar, Hutan Tanaman Industri seluas 10.106.540 hektar dan untuk Restorasi Ekosistem 397.878 ha. Sementara alokasi hutan untuk masyarakat lokal direncanakan –dicadangkan- seluas 892.636 hektar (Dirjen Planologi,2013).

Pasca reformasi, suara MA dan organisasi-organisasi pendukungnya semakin kencang menyuarakan pengakuan negara dan penghentian perlakuan buruk terhadap masyarakat adat. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi no 35 tahun 2012 patut dicatat sebagai tonggak perjuangan penting pengakuan MA, yang kemudian diikuti berbagai peraturan menteri sebagai implementasi putusan itu. Tercatat ada dua peraturan menteri yang menolong proses administrasi pengakuan MA yakni Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MA, dan peraturan menteri Lingkungan Hidup no 32 tahun 2015 tentang Hutan Hak.

Implikasi

Memang, total 13.100 hektar lahan yang diakui adalah angka yang sangat kecil dibandingkan dengan 12,7 juta hektar lahan yang ditargetkan, kurang dari satu persen selama dua tahun, sementara pemerintah hanya punya waktu 3 tahun lagi hingga masa jabatan Jokowi berakhir.

Kesulitan yang dihadapi pemerintah terjadi pada dua hal. Pertama, birokrasi, khususnya kementerian lingkungan dan kehutanan  yang belum siap secara mental melepaskan wilayah yang selama ini berada dalam kekuasaannya selama puluhan tahun. Kedua, lokasi-lokasi yang dituntut masyarakat adat pada umumnya bersinggungan dengan konsesi-konsesi korporasi besar yang tentu tidak akan diam menghadapi tuntutan itu.

Untuk memperoleh legitimasi yang kukuh secara politik, pemerintah dan DPR perlu segera memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang Undang Pengakuan Masyarakat Adat (RUU PMA). Karena, meskipun RUU ini sudah masuk prolegnas 2017, tidak  berarti serta merta menjadi prioritas yang akan dibahas untuk disahkan.

Persiapan birokrasi, aparat penegak hukum dan kelembagaan harus segera diprioritaskan tahun 2017 ini. Birokrasi di level pusat, propinsi, kabupaten, hingga desa harus mendapat pemahaman yang tepat sehingga tidak ada lagi upaya menghalang-halangi implementasi hutan adat sebagaimana terjadi selama ini.

Selain itu, internalisasi kebijakan ini juga perlu secara khusus dilakukan pada institusi Polri dan Peradilan, mengingat sejarah kekerasan yang terjadi di wilayah yang telah diserahkan itu. Polri juga perlu menghentikan perkara terkait kasus hukum yang menimpa masyarakat adat dalam mempertahankan haknya. Untuk memastikan keputusan pemerintah ini berlangsung efektif di tingkat tapak, janji pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Adat dibawah presiden sebaiknya direalisasikan.

Reorganisasi peta rupa bumi Indonesia pasca Pengakuan Hutan Adat menjadi penting diproduksi Negara untuk keperluan notifikasi ilmu pengetahuan. Warna-warni baru dalam peta nasional harus segera lahir yang perlu diperkenalkan kepada publik dan dunia pendidikan.

RefleksiIMG-20161230-WA0009

Dengan kebijakan itu, masyarakat mendapatkan pilihan legal baru yang efektif dan otoritatif atas hutan. Negara tengah menawarkan dan mengakui adanya pluralitas hukum dalam kepengaturan hutan di Indonesia. Dengan demikian, MA secara legal dapat menggunakan penegak hukum untuk melindungi wilayah adatnya dari pengrusakan atau penyerobotan pihak lain. Bahkan, masyarakat adat dapat menggugat pihak pihak yang selama ini mengancam keberlangsungan wilayah hutan adat mereka.

Ditengah negara yang mulai menyadari kesalahannya, maka saatnya semua pihak khususnya akademisi, peneliti, pendamping masyarakat adat dan birokrasi untuk bersama-sama menambal dan memulihkan rajutan tubuh hukum adat yang terluka. Jika kita hanya fokus menyuarakan kelemahan-kelemahan hukum adat yang ada, maka kita telah menambah lapisan kontraproduktif upaya membangun masyarakat adat yang saat ini sedang lahir kembali.

Oleh karena itu, hukum adat harus dimaknai sebagai sesuatu yang dinamis, penyesuaian antara sejarah dengan kondisi masyarakat adat yang hidup saat ini. MA harus diberi kesempatan untuk kembali merekonstruksi, memperkokoh, dan membangun teritori, hukum, dan organisasi adatnya secara mandiri.

Akhirnya, MA perlu mendapat dukungan kapasitasi sumberdaya dan finansial yang disediakan oleh Negara dan badan lainnya untuk memastikan bahwa legalisasi berdampak positif terhadap kualitas hidup dan ekonomi warga adat.

Saurlin P Siagian

Dosen Sosiologi Pembangunan, FISIP UDA, peneliti HARI, tinggal di Medan