Mencari Peta Jalan Reforma Agraria Indonesia : Catatan dari Konferensi Tenurial 2017

Foto : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sedang menyampaikan pemaparan dalam Konferensi Tenurial 2017

Foto : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sedang menyampaikan pemaparan dalam Konferensi Tenurial 2017

Konferensi Tenurial 2017 telah dilaksanakan pada 25-27 Oktober 2017. Konferensi ini digagas Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial dan diselenggarakan bersama Kantor Staf Presiden RI (KSP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini dihadiri oleh 541 orang dari berbagai kalangan termasuk wakil-wakil pemerintahan, akademisi dalam dan luar negeri, praktisi, aktivis dan masyarakat dari 40 kabupaten, 23 propinsi di Indonesia.

Konferensi Tenurial 2017 bertujuan menghasilkan peta jalan yang bisa menjadi rujukan penyusunan kebijakan dan memberikan kerangka kerja pemerintah bagaimana bekerja bersama-sama dalam percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Indonesia.

Konferensi ini dibuka oleh Presiden di Istana Negara dan ditutup oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang sekaligus membacakan simpulan konferensi.

Dalam pidato penutupannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya memberi simpulan. Dalam pidatonya, Menteri LHK menyampaikan bahwa pemerintah tetap komitmen dan konsisten secara politik melaksanakan reforma agraria dan perhutanan sosial. Pemerintah juga akan tetap mengaktualisasi implementasi komitmen secara benar sesuai sasaran dan tetap berlandaskan konstitusional dan prosedur governing. Pemerintah dalam hal ini mengajak untuk, “ayo kerja bersama”.

Selanjutnya terkait korektif measure yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menyangkut konsistensi kebijakan dasar operasional implementasi menyangkut lahan hutan termasuk hutan adat. Dalam pidatonya, Bu Siti menegaskan agar jangan meragukan KLHK. Kemudian kolaborasi antar pemerintah, CSO (Community Sosial Organisation), dan masyarakat sedang diupayakan dimana pemerintah sebagai simpul negosiasi. Bentuk konkritnya yaitu kebijakan satu peta, termasuk peta partisipatif yang diajukan oleh BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat).

Persoalan status warga negara juga harus diletakkan secara terhormat agar warga negara tidak sebagai custumer, “saatnya yang disebut warga negara harus betul-betul diaktualisasikan” tegas bu Menteri.

Terkait regulasi atau perundang-undangan, KLHK secara khusus memulai dan merintis penguraian 42.000 regulasi yang sebagian besar adalah menyangkut soal sumber daya alam.

Persoalan hutan adat, KLHK saat ini sudah menerima peta partisipatif wilayah adat dari BRWA (Badan Regristasi Wilayah Adat). Luasan wilayah adat yang teridentifikasi seluas 8,2 juta hektar. Peta partisipatif wilayah adat sudah dikoordinasikan dengan BIG (Badan Informasi Geospasial) yang akan mengacu pada UU No. 4 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Geospasial. Sejauh ini, KLHK dan koalisi masyarakat sipil akan segera melaksanakan beberapa kluster hutan adat dari sisi advokasi. Sementara untuk wilayah adat yang berada di kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) masih perlu dibahas. Ada 152 klaim hutan adat dengan luas 2.250.259 hektar dimana 15 komunitas adat sudah memiliki peraturan daerah dengan luas 1.617.215 hektar, tetapi masih peraturan daerah yang bersifat umum dan masih membutuhkan surat keterangan Bupati. Kemudian terdapat 38 masyarakat adat sudah memiliki profil dan peta partisipatif dengan luas 256.874 hektar, tetapi belum ada perda yang mengatur. Selain kendala legalitas, KLHK mencatat ada 23 komunitas dengan luas 285.668 hektar masih berkonflik dengan pemilik izin kawasan hutan maupun HGU (Hak Guna Usaha). Sementara itu 15 komunitas masyarakat adat sedang melengkapkan data profil dan peta tetapi belum diajukan seluas 65.696 hektar. Sudah ada Perda khusus , mempunyai peta dan siap diajukan dan Verifikasi sebanyak 27 komunitas dengan luas 99,973 ha.

Peningkatan kapasitas KPH (Koalisi Penyelamatan Hutan) juga menjadi perioritas, elaborasi berbagai persoalan, good natural resources, dan diskresi reforma agraria dan perhutanan sosial.

Pemerintah akan melaksanakan seluruh hasil dari konferensi, “ini merupakan kerja bersama pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat dimana KLHK sebagai wali data”.

Share :