Kongres BPRPI Ke-IX, Menata Organisasi Menuju Pengakuan, Pengembalian, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Atas Wilayah Adat Rakyat Penunggu

WhatsApp Image 2018-07-26 at 15.10.30

Sabtu, 21 Juli 2018 pukul 10.00 WIB, secara resmi, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) membuka kongres ke-IX di Kampong Bandar Setia, Deli Serdang. Kongres ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sampai tanggal 23 Juli 2018. Selain Rakyat Penunggu, turut hadir kepala Desa Bandar Setia, pimpinan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, NGO, Peneliti, dan lain sebagainya dalam kongres.

 

Kongres ini merupakan agenda penting bagi Rakyat Penunggu melalui organisasi BPRPI berjuang memperoleh hak-haknya, termasuk hak akan wilayah adatnya, memperkuat organisasi dan membangun strategi agar hak-haknya terpenuhi. Serta memperjelas siapa masyarakat adat Rakyat Penunggu.

 

Rakyat Penunggu adalah masyarakat yang hidup di dataran antara sungai Wampu dan sungai Ular. Sebelum adanya sistem pemerintahan kerajaan, kolonialisasi Belanda, Jepang dan sampai Indonesia Merdeka, masyarkat adat telah hidup dengan sistem bertani reba atau ladang berpindah. Awal abad  ke 19, Wilayah tersebut mulai dilirik oleh investor dari Eropa. Para ahli ilmu tanah datang dari Eropa dan menghasilkan laporan bahwa tanah di sepanjang Sei Wampu dan Sei Ular adalah lahan subur untuk budidaya tanaman tembakau. Neinthus, seorang Tuan Kebun kemudian membawa rekan-rekan investor Eropa untuk berinvestasi Perkebunan Tembakau. Untuk mengakomodir kepentingan Investor, Pemerintah kolonial yang kemudian menerbitkan Undang-undang Agraria pada 1870 dan kemudian bekerja sama dengan kesultanan dalam menentukan mana tanah yang dapat digunakan untuk  perkebunan melalui hak konsesi. Pemberian hak tersebut secara otomatis merubah sistem penguasaan lahan rakyat. Maka kemudian, Pemerintah kolonial memberikan hak mengolah lahan saat masa istirahat lahan perkebunan tembakau. Tanaman tembakau mensyaratkan bahwa setelah satu kali panen, lahan harus diistirahatkan selama 8 tahun. Hal ini tercantum dalam 4 ragam akte-akte kontrak yakni tahun 1877, 1878, 1884, dan 1892 yang secara ringkas berbunyi. 1. Mengadakan tanah perkampungan, 2. Mengadakan tanah hutan lindung, 3. Mengadakan tanah jaluran, 4. Tanah Rabian. Maka tak heran dengan tanah dan sistem pengelolaan lahannya, nama tembakau Deli dikenal oleh dunia pada saat itu. Inilah awal bermulanya istilah Rakyat Penonggol (seperti tercantum dalam akta van cossessi) atau istilah ini juga disebut Rakyat Penunggu. Rakyat yang menunggu istirahatnya lahan perkebunan tembakau untuk ditanami tanaman palawija. Sementara tanah tempat bercocok tanam tersebut disebut dengan tanah jaluran. Oleh karena itu, inilah penyebab perubahan sistem pengelolaah wilayah masyarakat adat yang hidup di antara Sungai Wampu sampai Sungai Ular dari berladang reba ke berladang jaluran. Kemudian, tingginya perpindahan penduduk ke wilayah ini menyebabkan terjadinya proses akulturasi dan asimilasi budaya sehingga rakyat Penunggu mengkategorikan dirinya ke dalam 3 kriteria, yaitu Mustotin, Semenda, dan Resam. Mustotin adalah Sekelompok orang yang pertama sekali membuka hutan reba dan berladang reba, berpindah-pindah, membuka kampong, dan hidup menetap secara turun temurun, dan melakukan perkawinan dengan warga keturunan Mustotin dari kampong tetangganya. Kemudian Semenda adalah keturunan Mustotin yang melakukan perkawinan dengan warga yang berasal dari luar kampong atau daerah lain dan bukan dari keturunan Mustotin. Keturunan Semenda berhak menetap di kampong dan mengelola tanah jaluran sesuai dengan bagian yang telah ditentukan pemimpin kampong. Sedangkan Resam adalah keturunan atau orang yang datang dan menetap di satu kampong tanpa melakukan perkawinan dengan keturunan Mustotin atau Semenda. Resam mengakui dan mengikuti aturan hukum di kampong dan turut terlibat dalam perjuangan Rakyat Penunggu terhadap wilayah adatnya.

 

Hal senada disampaikan oleh para pembicara pada agenda diskusi tentang Rakyat Penunggu  oleh Harun Nuh (mantan ketua umum BPRPI), Alfi Syahrin (Mantan Sekjen BPRPI) dan lain sebagainya. Sesi yang dilaksanakan setelah makan siang tersebut dimoderatori langsung oleh Abdon Nababan (Wakil Dewan Aliansi Masyarkat Adat Nusantara sekaligus Pelaksana Tugas Ketua BPRPI dalam 6 bulan terakhir ini. Selain melibatkan Pembicara dari BPRPI sendiri, diskusi juga menghadirkan para Penanggap seperti Rukka Sombolinggi (Sekjen AMAN), Devi Anggraini (Perempuan AMAN), Arifn Saleh (PB AMAN) Yance Arizona (Peneliti Van Vollen Institute Universitas Leiden, Belanda, dan Saurlin Siagian (International Land Coalition).

 

Harun Nuh menjelaskan bahwa Rakyat Penunggu dalam 3 zaman, yakni zaman sebelum ada Kerajaan atau Kesultanan, Zaman kerajaan dan Pemerintahan Hindia Belanda, dan Zaman Kemerdekaan sampai saat ini. kerajaan dan pemerintahan. Mantan Ketua yang biasa dipanggil Alung menambahkan bahwa munculnya aturan tentang sumber daya alam termasuk mengatur tata kelola dan administrasi  pertanahan adalah saat zaman adanya Kesultanan dan kolonial Belanda. “Dari sini mulai tampak dan munculnya ketidakadilan, terutama terhadap rakyat.” Papar Alung.

 

Kehilangan hak rakyat Penunggu atas wilayah adatnya dimulai sejak masuk pemerintahan Fasisme Jepang menjajah bumi Nusantara, termasuk dataran antara Sungai Wampu dan Sungai Ular. Jepang menjadikan semua tanah bekas Perkebunan menjadi tanaman pangan yang digarap oleh siapa saja, dan hasilnya penggarap menyerahkannya kepada Pemerintah Jepang untuk menopang kebutuhan logistik Perang Asia Pasifik. Merdekanya Republik Indonesia belum mengakomodir pengembalian hak tanah jaluran kepada rakyat Penunggu. Alih-alih melakukan distribusi lahan, justru Nasionalisasi tanah perkebunan dilakukan sehingga Perkebunan beralih menjadi Perkebunan yang dikelola oleh Negara. Situasi ini kemudian yang menjadi latar belakang perlawanan Rakyat Penunggu. Pada tanggal 19 April 1953, Rakyat Penunggu mengorganisir diri membentuk sebuah organisasi sebagai wadah perjuangan. Organisasi tersebut bernama Badan Perjuangan Rakyat Penunggu (BPRP).

 

Sejak berdiri pada tahun 1953, organisasi ini telah memiliki riwayat perjuangan yang panjang. Berdirinya organisasi belum lantas rakyat Penunggu memperoleh hak-haknya. Rakyat Penunggu selalu dihadapkan dengan persoalan untuk selalu membuktikan legal status dgn kertas atau surat-surat. Arifin Saleh selaku pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sekaligus adalah bagian dari Rakyat Penunggu mengatakan bahwa, “Negara harus menjadi fasilitator terhadap rakyat, bukan justru sebagai penindas, merampas, bahkan menggilas rakyatnya” tegas laki-laki yang biasa dipanggil “Monang”. Alfi Syahrin, mantan Sekjen BPRPI menyebutkan bermacam strategi perjuangan dilakukan, mulai dari sejak Pimpinan pertama, Almaruhum Abdul Kadir Nuh yang militansinya tidak diragukan dengan mengorganisir sendiri dari kampung ke kampung. Kemudian saat Kepemimpinan Almarhum Afnawi Nuh atau dipanggil dengan sebutan Abah yang gerakannya membangun Jaringan di tingkat Nasional seperti Inisiator terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan bahkan turut serta dalam gerakan di Internasional. Pada zaman kepemimpinan Abah, Alfi mengatakan bahwa tantangan saat itu sangat keras, terutama dari Pemerintahan Orde Baru, bahkan BPRP dianggap sebagai organisasi pemecah NKRI, ingin membentuk negara. Hal inilah kemudia Abah Afnawi Nuh menambahkan huruf I pada BPRP menjadi BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia). Selain itu, dalam hal klaim hak atas wilayah adat, kemudian Afnawi Nuh mengatakan bahwa tanah bekas tembakau adalah tanah adat Rakyat Penunggu. Bukan hanya dalam strategi dan membangun jejaring, Afnawi Nuh juga membangun kader-kader, pemuda, dan perempuan dalam organisasi BPRPI demi masa depan. “Bagi saya Abah berpikirnya melampaui zaman, dia melihat sejarah dan masa depan, dan membangun nilai-nilai Uquwah. Saya dapat mengatakan bahwa kepemimpinan pertama bagaimana membangkitkan, yg kedua bagaimana berjejaring dan membangun organisasi, dan kepemimpinan ketiga menerobos.” Tambah Alfi.

 

Masyarakat Adat Rakyat Penunggu dan Tantangan Ke Depan

Persoalan siapa masyarakat adat masih dalam perdebatan yang panjang. Baik dari aspek hukum, sosiologis-antropologis, bahkan ke ranah politik. Tentu, Indonesia sebagai negara yang majemuk atau multikultural, masyarakatnya memiliki defenisi masing-masing terhadap dirinya. Sehingga tidak bisa didefenisikan secara umum siapa yang disebut Masyarakat Adat. Apalagi proses-proses perubahan baik itu akulturasi maupun asimilasi budaya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem telah berlaku sejak masa kolonial sampai saat ini.

 

Yance Arizona, Kandidat Doktor Universitas Leiden Belanda yang saat sedang meneliti masyarakat adat di Sumatera Utara turut memberikan tanggapan terkait hal ini. Menurut pengertian kolonial atau pada masa Belanda, semua rakyat pribumi adalah masyarakat adat, saat itu Belanda mengkategorikan 3 masyarakat yakni Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Kemudian, ketika Negara muncul, warga adat, komunitas-komunitas diubah. Maka dalam UUPA, tertulis bahwa Negara mengakui hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih ada. Kemudian  terdapat juga pandangan yang konsepnya cenderung sama dengan kalimat “sepanjang masih ada”. Sehingga yang dapat atau bisa diidentifikasi tentu masyarakat yang masih primitif atau tradisional. Hal ini masih dalam perdebatan di kalangan akademisi maupun di kalangan aktivis masyarakat adat. Kemudian, perspektif masyarakat adat dalam self determination, yaitu bahwa masyarakat adat ditentukan oleh diri sendiri. “Menurut saya, Ini adalah yang sudah dipraktekkan oleh Almarhum Afnawi Nuh. Kemunculan hak-hak Rakyat Penunggu adalah karena kerja. Hak muncul karena kerja, yaitu kerja membuka hutan. Saya menilai bahwa perkembangan masyarakat cepat, sementara hukumnya berjalan lambat. Oleh karena itu, Rakyat Penunggu gak harus menunggu, tapi harus mengejar, saat ini ada RUU Pertanahan dan RUU masyarakat adat, BPRPI harus memastikan dan mengawal RUU tersebut agar mengakomodir dirinya.” Tambah Penulis buku Konstitusionalisme Agraria tersebut.

 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, BPRPI telah terlibat aktif dalam gerakan baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tentu, sebagai organisasi perjuangan BPRPI akan tetap berperan penting dalam menyuarakan hak-haknya, maupun menyuarakan hak-hak masyarakat adat lainnya yang ada di Nusantara dan Dunia. Saurlin Siagian, kordinator International Land Coalition (ILC) Asia memberikan pandangannya terkait hal tersebut. Pria yang banyak terlibat dalam gerakan agraria sejak tahun 2000 mengatakan bahwa saat ini yang terjadi di dunia ini adalah bahwa orang kaya dunia semakin banyak berinvestasi dengan membeli tanah seluas-luasnya, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan gerakan rakyat, termasuk BPRPI. Pria yang turut terlibat dalam gerakan BPRPI  sejak awal tahun 2000-an tersebut juga menyampaikan bahwa dalam konteks gerakan sosial, BPRPI telah banyak bertarung di lapangan, karena banyaknya itulah membuat setiap kasus yang menimpa BPRPI tidak viral dalam setiap pemberitaan di media, baik lokal, nasional maupun internasional. Hal yang berbeda terjadi saat kasus konflik yang menyangkut agraria terjadi di daerah lain yang menjadi viral. “Oleh karena itu, BPRPI butuh pemikir dari rakyat kalangan rakyat penunggu, yang dikader untuk menjadi pembela Rakyat Penunggu baik dalam gerakan sosialnya maupun dari sisi akademisnya. Saya mengetahui bahwa BPRPI telah melakukan deklarasi sendiri terkait wilayah adatnya, melakukan administrasi pertanahan, rumah, pemberian nama jalan dan lain sebagainya yang menurut saya baik dan sangat penting karena merupakan strategi legalisasi yg efektif.”

 

Berbicara BPRPI, maka harus pula berbicara sejarah, masa kini, dan masa depan. Devi Anggraini, Pimpinan Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan bahwa Rakyat Penunggu memiliki sejarah dan Ikatan pada tanah.  Pemimpin organisasi sayap AMAN tersebut menyampaikan bahwa bagaimana BPRPI dan sejarahnya harus segera diketahui oleh anak-anak dan generasi muda. Perempuan adalah media dalam penyampaian pengetahuan tersebut kepada generasi muda. “Jangan pernah tinggalkan perempuan dalam ageda organisasi, jangan hanya libatkan perempuan dan pemuda dalam urusan transportasi, konsumsi, atau hal-hal yang bersifat teknis lainnya, tetapi harus dilibatkan dalam hal-hal dan harus turut serta dalam pembicaraan yang subtantif serta agenda-agenda menyangkut ruh organisasi” tegas Devi.

 

Sejak dua tahun terakhir sampai saat ini, perda pengakuaan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat telah masuk dalam Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) di DPRD Sumatera Utara dan masih dalam  proses perancangan. Perda dalam level propinsi menjadi perioritas Rakyat Penunggu mengingat wilayah adatnya yang berada di lintas Kabupaten. Bukan berarti perda masyarakat adat di kabupaten menjadi tidak penting, karena sebuah peraturan daerah di tingkat Kabupaten dapat secara khusus mengatur dan mengakomodir hak ulayat Rakyat Penunggu.

 

Maka, melalui Kongres BPRPI yang ke-IX, BPRPI akan merumuskan dan menetapkan mekanisme organisasi, Pandangan dasar dan sikap politik BPRPI, perbaikan tatanan keorganisasian, dan memiliki pengurus besar BPRPI periode 2018-2023. Abdon Nababan yang juga sebagai penanggung jawab kongres menegaskan, “lewat kongres ini, BPRPI  memperkuat dan memperjelas konsepsi tentang Rakyat Penunggu sebagai masyarakat adat.” Selain itu Rukka Sombolinggi selaku Sekjen AMAN juga turut menambahkan, “musuh BPRPI ada banyak, tapi musuh pertama yang harus dilawan adalah diri sendiri” tegas Rukka.

Share :