Masyarakat Adat Sihaporas dalam Cengkeraman Perusahaan Hutan Tanaman  Industri dan Belenggu Administratif

IMG_1979

Masyarakat adat Sihaporas secara administratif berada di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Mereka adalah keturunan dari Ompu Mamontang Laut Ambarita. Ompu Mamontang Laut Ambarita berasal dari Lumban Pea Ambarita kec. Simanindo Pulau Samosir, merantau ke Sihaporas sekitar tahun 1800-an. Sampai saat ini, rumah dan tanah, dan peninggalannya masih ada di Samosir dan saat ini ditempati dan ditinggali oleh marga Sidabutar. Ompu Mamontang laut menyeberang setelah sebelumnya bertapa 7 hari di Pusuk Buhit disertai oleh legenda Batak Raja Uti (Raja Sisingamangaraja), Ompu Mulajadi Nabolon, kemudian menurut legenda kepercayaan masyarakat, dia (Ompu Pamotang Laut) hanya naik perahu seukuran daun suti dari Pusuk Buhit ke Dolok Mauli dekat Sipolha.

Huta Sihaporas tidak berdiri belakangan, tetapi jauh sebelum Indonesia merdeka, Sihaporas sudah ada. Pada zaman kolonial, Sekitar tahun 1913, Belanda pernah meminjam wilayah adat Sihaporas kepada generasi ke-5 keturunan Ompung Mamontang Laut, yakni dari Ompu Lemok Ambarita, Ompu Jalihi Ambarita, dan Ompu Haddur Ambarita. Belanda meminjam tanah selama 30 tahun untuk ditanam pohon pinus, sedangkan masyarakat bisa bekerja bersama Belanda agar dapat menyekolahkan anak sekaligus bisa membayar Balasting atau Pajak tanah. Pada saat itu, Belanda juga meminta masyarakat Sihaporas agar menanam pohon pinus dan menjanjikan pekerjaan di perkebunan kepada masyarakat adat Sihaporas. Belanda mengambil getah atau hasil sadapan pinus tersebut, kemudian berjanji akan mengembalikan lahan masyarakat. Tetapi, sebelum bisa memanennya, Belanda sudah pergi Hindia Belanda dan peralihan wilayah adat terjadi menjadi kawasan hutan Negara. Saat Belanda belum memanen pinus, Jepang masuk, sampai Indonesia Merdeka, dan kemudian Pemerintah menyatakan sebagai tanah Negara dan kemudian pada tahun 1980 Pemerintah memberikan konsesi HTI tanah adat Sihaporas kepada PT. Indorayon. Selain itu, Berdasarkan peta enklape Belanda yang terbit pada 1916, nama Sihaporas sudah tercantum.

Selama masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Perlawanan terhadap penjajah turut juga melibatkan masyarakat Sihaporas. Adalah Jahya Ambarita, salah satu Pejuang kemerdekaan Indonesia. Jahya Ambarita telah mendapat piagam Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep 299/III/1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1967. Kemudian pada 30 Maret 1990, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan LB Mordani mengeluarkan Skep nomor pokok veteran (NPV) 2.043.074 kepada Jahya Ambarita.

Perjuangan terhadap wilayah adat Sihaporas di Kabupaten Simalungun sudah dimulai mulai sejak tahun 2002. Masyarakat adat Sihaporas menuntut pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah adatnya. Karena sampai saat ini, dari sekitar 1900 Ha, hampir keseluruhan wilayah adat Sihaporas masuk dalam kawasan hutan, dan ¾ nya sudah menjadi konsesi Perusahaan Industri kertas Indorayon (sekarang PT. Toba Pulp Lestari) yang hadir sejak tahun 1985, Perusahaan ini telah mengambil wilayah adat Sihaporas.

Kedekatan dengan Leluhur

 Masyarakat adat Huta Sipahoras masih terikat dengan leluhurnya. Salah satunya tampak dalam tradisi Manganjab yang dilaksanakan pada 28 Juni 2018 lalu. Manganjab adalah warisan dari Tetua masyarakat adat Sihaporas yang masih dilakukan setiap tahunnya sampai saat ini yang mana sudah 11 generasi di Sihaporas, atau sekitar 250 tahun tinggal di Sihaporas. Tradisi turun-temurun ini dulunya dilakukan setiap tahun oleh Ompu Mamontang Laut Ambarita. Ritual ini bertujuan untuk memanjatkan doa kepada Debata Mulajadi Nabolon (Tuhan Sang Pencipta), agar tanam-tanaman tumbuh subur, jauh dari hama dan sakit-penyakit serta hasil panennya nanti melimpah (Sinur na pinahan, gabe na niula).  Sebelum Ompu Mamontang Laut menyeberang dari Samosir, beliau terlebih dahulu membekali diri dengan bertapa di Pusuk Buhit dan Ia diberi  ilham atau ruhut oleh Debata Mulajadi Nabolon. Ilham atau ruhut tersebut harus Ia jalankan ketika tiba di tempat yang dituju yaitu  Sihaporas. Dalam ritual beragam sesaji (ulian/pele-pelean) diletakkan di atas altar yang didesain menyerupai ayam  terbuat dari daun kelapa yang masih muda. Sesajian terdiri atas kambing putih polos (hambing putih), ayam jantan merah (manuk mira), manuk jarum bosi (ayam lurik).  Sesaji tersebut dimasak terlebih dahulu. Lalu terdapat air mineral (pangurason), daun sirih (demban) serta hasil bumi berupa buah-buahan (bogar). Dua ibu penetua mayarakat Adat Sihaporas, yakni Ompu Rosma boru Bakkara dan Nai Nove boru Ambarita duduk di tikar anyaman berbahan pandan.  Saat bersamaan, Ompu Rosma boru Bakkara ‘sorang’/kemasukan (trance) arwah Ompu Mamontang Laut Ambarita dan Nai Nove boru Ambarita kemasukan arwah Raja Sisimangaraja. Keduanya trance (kesurupan roh/arwah leluhur) dan berperan sebagai penyambung lidah para leluhur untuk dapat berkomunikasi. Saat trance pada komunikasinya leluhur memberi saran atas petunjuk yang mereka minta.

Di akhir ritual, Beberapa sesaji sebagai persembahan dimakan bersama. “Tabar-tabar”, yakni campuran aneka-ragam ‘ramuan’ seperti kulit-batang pisang, pasir, dan beberapa jenis tumbuhan lainnya dibagi ke seluruh masyarakat yang mengikuti ritual. Kemudian sesaji dibawa dan akan ditaburkan ke ladang. Hal ini dilakukan sebagai simbol dan agar hama memakan sesaji ini, dan sehingga tidak perlu memakan tanaman masyarakat. “tabar muliboro,”  yang artinya semoga segala penyakit tanaman padi, jagung, jahe dan lain sebagainya hilang, dan tumbuh baik dan panenya maksimal.

Ritual adat Manganjab adalah adat istiadat yang memperhatikan lingkungan dan keseimbangan alam. Hutan-hutan harus tetap ada demi terjaganya sumber air. Kesemuanya tercermin dalam media atau sesaji   yang secara umum kesemuanya berasal dari alam sekitar dimana masyarakat tinggal. Warga Sihaporas sangat menghargai lingkungan dan menghormati leluhur dan alam.

Tantangan Pengakuan Masyarakat Adat

Pasca reformasi, berbagai upaya pengakuan hak-hak masyarakat adat telah dilakukan, yang kemudian berbuah putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Putusan MK 35 menegaskan bahwa Wilayah adat (ulayat) merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat adat dan merupakan hak masyarakat adat. Putusan ini merupakan uji materi dari UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan amar putusan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun putusan ini menyatakan harus ada peraturan daerah di tingkat lokal (kabupaten) yang mengakui keberadaan dari masyarakat adat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena unik dan variatifnya komunitas adat di setiap daerah.

Pada Desember 2016 lalu, Presiden menyerahkan 8 SK hutan adat dan 1 SK pencadangan hutan adat. Hal ini merupakan pengakuan atau penetapan hutan adat oleh negara. Penetapan tersebut menjadi berita baik untuk kebangkitan masyarakat adat  yang masih berupaya menuntut pengakuan eksistensi komunitas adat, wilayah adat, dan hutan adat. Walaupun Pengakuan tersebut belum disertai dengan amunisi yang cukup seperti peraturan daerah, peta, dan bukti lainnya. Pengakuan negara (Pemerintah Pusat) saja belum cukup tanpa adanya pengakuan secara legal formal (state recognition) Pemerintah Daerah terhadap masyarakat adat di daerah administratifnya.

Sampai saat ini, setidaknya ada 4 jalur tempuh pengakuan masyarakat adat beserta wilayah atau hutan adatnya yaitu melalui perda, SK Bupati (jalur Permendagri 52), Sertifikat Hak Komunal atas tanah masyarakat hukum adat (Permen ATR No. 10/2016), dan melalui UU Desa. Adanya beberapa peraturan terkait proses pengakuan masyarakat hukum adat menyajikan peluang-peluang yang bisa ditempuh oleh masyarakat adat.

Persoalan masyarakat adat dan upaya pengakuan dan perlindungannya mengundang banyak perdebatan, baik perdebatan subtantif, politis, dan hukum. Bukan hanya di Sumatera utara, melainkan terjadi di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, banyak Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat adat, baik secara administratif atau upaya pengakuan, sampai kepada hak-haknya terhadap sumber-sumber agraria. Tak sedikit juga dari peraturan perundang-undangan saling berhadapan, saling tidak sesuai, atau saling menimpali. Sehingga banyak mekanisme-mekanisme  pengakuan saling berbeda aturan dan jalannya. Apakah dengan jalur peraturan daerah, Surat Keputusan dari Kepala Daerah,  peraturan administratif seperti Permendagri 52 dan atau melalui UU Desa. Belum lagi singgungannya dengan UU yang berkaitan dengan agraria dan sumber daya alam. Karena, gerakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ini adalah gerakan menuntut agar negara mengembalikan dan mengakui hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah adat yang selama ini sudah dirampas oleh perkebunan atau perusahaan hutan tanaman industri, tambang baik milik negara maupun swasta, dan perubahan-perubahan sistem administratif negara yang secara tidak langsung mengubah struktur pranata-pranata adat yang sudah ada sebelumnya. Sehingga tidak sedikit juga dari gerakan masyarakat adat adalah upaya membangun kembali masyarakat adat yang saat ini sudah banyak mengalami akulturasi dan asimilasi budaya, termasuk juga telah berubahnya relasi-relasi tata kuasa pengelolaan sumber-sumber agraria dari  adat ke negara atau individu beserta relasi ekonomi dan produksi yang juga sudah banyak diubah sejak zaman kolonial, sampai kepada sistem ekonomi Neoliberal dan kapitalisme saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini turut mempengaruhi perubahan individu dan komunitas masyarakat, termasuk masyarakat adat. Maka tak heran, banyak defenisi siapa masyarakat adat, dan perdebatan penggunaan istilah antara masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat.

Perda sebagai sebuah payung hukum terhadap masyarakat adat di suatu daerah adalah keharusan, tetapi bagaimana proses perda tersebut yang dia adalah harus diupayakan melalui pendekatan politik dengan legeslatif menjadi tantangan lagi di tengah kondisi politik transaksional saat ini. Bahkan di beberapa kabupaten ada yang sudah memiliki perda perlindungan atau yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat juga belum mewakili hak-hak masyarakat hukum adat. Tentu sangat tidak diharapkan apabila perda masyarakat adat justru akan mewakili lembaga-lembaga adat baru yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan mengakui bahwa subjek masyarakat adat yang diakui perda adalah kekuasaan feodal-feodal lama seperti kesultanan atau kerajaan. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat melalui perda atau lain sebagainya masih akan menciptakan perdebatan akademis yang panjang agar bagaimana pengaturannya terkait subjek, objek, dan hak-hak  masyarakat adat dapat terpenuhi dan tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan lain.

Belum lagi terkait bagaimana pengakuan sebuah komunitas masyarakat adat yang tinggal di wilayah adatnya masuk dalam administratif kabupaten yang tidak mempresentasikan masyarakat adat tersebut. Bahkan secara historisnya di Kabupaten tersebut adalah bekas beberapa kekuasaan-kekuasaan raja-raja feodal. Seperti yang terjadi pada masyarakat Adat Sihaporas. Keberadaan Huta Sihaporas di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun menjadi keunikan tersendiri, dimana dulunya terdapat posisi yang setara antara pembuka huta Sihaporas dengan raja Siantar (salah satu raja di Simalungun). Oleh karena itu, Sihaporas yang berada di wilayah Simalungun mempunyai tantangan akan pengakuan hutan adat, yang mana secara umum, berdasarkan pengalaman beberapa organisasi pendorong masyarakat adat yang telah berkomunikasi Pemerintah Simalungun, mereka mengkonfirmasi dan menyatakan bahwa Simalungun tidak mengakui adanya wilayah adat di Simalungun, yang ada adalah bekas wilayah kerajaan (feodal). Padahal, dulunya Ompu Mamontang Laut Ambarita memiliki beberapa perjanjian dengan Raja, secara keseluruhan, maupun sebagian. Misalnya, Ketika Raja Siantar bermarga Damanik meminta Ompu Mamontang Laut agar masuk kumpulan Manik/Damanik bahkan mengubah marganya jadi Manik/Damanik, tetapi pada waktu itu Ia secara halus menolak. Ompu Mamontang Laut Ambarita mengajukan argumentasi  bahwa Ompu Mamontang Laut tetap marga Ambarita agar dapat menjaga dan melestarikan marga Ambarita termasuk melestarikan tradisi Batak Toba di tanah perantauannya di Sihaporas, Kabupaten Simalungun.

Oleh karena itu, Pemerintah Simalungun harus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat Sihaporas. Seperti telah disebutkan di atas, mereka sudah 11 generasi tinggal di huta tersebut, tantangan yang dihadapi pun beragam. Mulai dari diajak untuk merubah marga atau menjadi bagian dari kerajaan, Peminjaman tanah oleh kolonial Belanda yang belum kembali, sekalipun masyarakat adat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sampai kemudian Pemerintah secara sepihak menjadikan wilayah adatnya konsesi Perusahaan Hutan Tanaman Industri, yaitu Indorayon (sekarang PT.Toba Pulp Lestari).  Bahkan sampai saat ini, hadir ke Huta Sihaporas, waktu seperti seolah-olah kembali mundur ke zaman kolonial. Karena di Simpang menuju Huta Sihaporas, Sebuah Portal memalangi jalan memaksa siapa saja untuk berhenti dan beberapa penjaga berseragam akan bertanya terlebih dahulu sebelum membuka portal. (RP)

Share :