Koalisi Masyarakat Adat dan Universitas Sumatera Utara adakan Workshop Penulisan untuk Mempercepat Lahirnya Perda Pengakuan Masyarakat Adat di Sumatera Utara

Medan, 10 September 2018. Bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, perwakilan 5 (lima) Komunitas Masyarakat Adat bergantian memberikan pemaparan kepada Tim Ahli dari Universitas Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan rangkaian kerja-kerja yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Adat di Sumatera Utara yang terdiri dari; KSPPM, AMAN Tano Batak, AMAN Sumut, BPRPI, Perempuan AMAN Sumut, PB AMAN, PB Perempuan AMAN Sumut, Walhi Sumut, Bakumsu, dan Hutan Rakyat Institute (HaRI), BAKUMSU dan WALHI Sumatera Utara, bersama dengan Fakultas Hukum – Universitas Sumatera Utara untuk mendorong lahirnya Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat di tingkat provinsi Sumatera Utara.

Sejak tahun 2016 Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah masuk ke dalam propemperda (program pembentukan peraturan daerah) 2018. Ranperda Masyarakat adat di Sumatera Utara yang sudah tahun kedua masuk dalam propemperda telah mengkehendaki akademisi dari Fakultas Hukum USU sebagai tim penyusun Naskah Akademik dan Draft Ranperda. Workshop ini melibatkan 5 komunitas masyarakat adat, yaitu Komunitas masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampong Secanggang, masyarakat adat Tornauli, masyarakat adat Onan Harbangan, masyarakat adat Sihaporas, dan masyarakat adat Sibayak Lau Cih.

Wina Khairina, Direktur HaRI menjelaskan bagaimana proses-proses advokasi ranperda masyarakat adat di Sumut yang selama ini telah dilakukan. “Pertama, perda sumut sudah masuk prolegda sebanyak dua kali. Namun belum bisa diketuk palu sebab tidak ada naskah akademik yang disetujui DPRD Sumut. Pada akhir tahun 2017 ada kesepakatan dengan tim ahli Fakultas Hukum USU untuk menyusun naskah tersebut. Pada penyusunan naskah tersebut dibantu oleh komunitas-komunitas adat di Sumut. Pada pertemuan ini, kita berusaha untuk melengkapi dan memverifikasi kembali naskah akademik tersebut. Sebenarnya data persiapan naskah ini baru sebanyak 5 dari 8 komunitas yang seharusnya diberikan, untuk nantinya dapat diadopsi oleh tim ahli. Memang ada data dari 5 komunitas di Sumut, namun bukan merupakan representative di provinsi ini dan hanya ada dua yang memang bisa dipastikan. Pembagian masyarakat adat di Sumut bukan berdasarkan etnis namun berdasarkan wilayah yaitu Tapanuli dan Sumatera Timur.”

Eras Cahyadi (PB AMAN) menjelaskan bahwa dalam proses pengakuannya, setidaknya ada 4 hal pokok yang dapat komunitas masyarakat tunjukkan. Pertama, sejarah asal usul daerah masyarakat adat. Kedua, pemetaan wilayah adat, karakteristik wilayah bersangkutan. Ketiga, adanya interaksi di dalam lingkungan masyarakat adat. Keempat, adanya institusi yang menjalankan aturan dalam masyarakat adat. “Dalam memandang masyarakat adat, ada paradigma-paradigma. Bahkan kadang-kadang terdapat kebingungan dari penggunaan kata “wajib” dan “harus”. Wajib berarti ada konsekuensi hukumnya, sedangkan kata “harus” sebaliknya”, tambah Eras.

Kepada Tim Ahli, setiap perwakilan masyarakat adat menjelaskan diri mereka sebagai subjek masyarakat adat. Ansyaruddin, komunitas Rakyat Penunggu Kampong Secanggang, Langkat menjelaskan adalah sekelompok orang yang menunggui sebuah area, terdiri dari masyarakat yang multietnik. Aan menambahkan bahwa Rakyat Penunggu terdiri dari Mustotin (penduduk asli), Semenda (pendatang yang menikah dengan penduduk asli), dan Resam (pendatang dan membaur). Aan menjelaskan bahwa dulunya Rakyat Penunggu Kampong Secanggang adalah peladang reba (berladang berpindah), kemudian kolonial Belanda membuka konsesi di wilayah adat mereka, dan bahkan sampai kemerdekaan Indonesia, mereka masih harus berjuang melawan perkebunan milik Negara untuk memperoleh pengakuan atas diri mereka dan wilayah adatnya. Di Rakyat Penunggu Kampong Secanggang, mereka masih mematuhi aturan adat yang berlaku.

Begitu juga dengan masyarakat yang berada di dataran tinggi Sumatera Utara. Masyarakat adat huta Tornauli di Tapanuli Utara memiliki wilayah tanah adat berkisar sekitar, 1.360 ha namun, sebagian wilayah adat Huta Tornauli menjadi areal konsesi PT.TPL. pemukiman, perladangan, dan tata ruang pada huta Tornauli telah berubah dan sekarang kondisinya terganggu akibat ditanamnya pohon eukaliptus milik PT. TPL. Salah satu masyarakat adat Tornauli, Manalu meengatakan bahwa warisan wilayah adat dari Opung sunggu sebesar 50 % sudah tidak seluas dulu. Bahkan ia mengatakan hutan raja di wilayah Tornauli sudah tidak tersisa, yang ada hanya hutan kemenyan.
Begitu juga dengan masyarakat adat Onan Harbangan, Sihaporas, dan Sihaporas menjelaskan sejarah asal-usul mereka sebagai masyarakat adat. Kemudian karakteristik wilayah adat, pranata adat, dan intitusi adat yang menjalankan aturan pada masyarakat adat. Sementara itu DR. Rosnidar Sembiring, Tim Ahli dari Fakultas Hukum – USU mengatakan, ”Pemaparan yang disampaikan oleh para perwakilan komunitas menunjukkan bahwa Masyarakat Adat di Sumatera Utara masih ada dan masih hidup”.

Abdon Nababan, Wakil Dewan AMAN Nasional mengatakan bahwa selama ini, AMAN sudah berperan membentuk UU No, 22 tahun 1999 yang di dalamnya mengatur soal desa adat yang kemudian tidak dapat berjalan karena menjadi mainan para elite politik. Kemudian proses-proses advokasi masyarakat adat juga telah dilakukan pada era pemerintahan SBY, sampai ke Jokowi saat ini yang dalam janjinya berkomitmen untuk memperhatikan masyarakat adat. Selain itu, mantan Sekjen AMAN menambahkan bahwa di Sumatera Utara, proses penghilangan hak-hak masyarakat adat telah berlangsung sejak lama, yakni era kolonial Belanda, tepatnya di Timur propinsi multietnis ini yang sampai saat ini masih terus berlangsung dan meminggirkan Rakyat Penunggu.

Direktur Bakumsu, Manambus Pasaribu memberikan penjelasan bahwa menyusun Ranperda ini adalah upaya dan harapan untuk merubah kondisi sosial. Karena menurutnya, sampai saat ini, masyarakat adat di Sumut mengalami banyak kasus konflik agraria. “Kita melihat bahwa pembangunan tidak memberikan kesejahteraan masyarakat adat, karena penguasaan berada di tangan pengembang yang dapat menghasil keuntungan. Banyak juga terjadi okupasi dilakukan untuk mengusir masyarakat adat dari tempat tinggalnya. Saya melihat bahwa ada kelemahan Pemerintah mengenai kepengurusan tanah dengan pendekatan ekonomi dan administratif, dan hal ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat adat. Satu hal yang paling penting dalam raperda ini yaitu menggali segala sumber daya yang dimilki, seperti menjelaskan identitas masyarakat itu sendiri yang dapat memenuhi syarat-syarat dalam perda.” Pungkas Manambus.

Selanjutnya tim ahli dari Universitas Sumatera Utara akan melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah komunitas Masyarakat Adat untuk mematangkan informasi yang telah mereka terima dari perwakilan komunitas Masyarakat Adat dalam Workshop ini. Harapannya Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Tingkat Provinsi Sumatera Utara dapat lahir sebelum tahun 2018 berakhir.(RP)