Masyarakat Sipil di Sumatera Utara Membedah Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria


Pengurus HARI Saurlin Siagian (baju hitam) tengah berdiskusi di sekretariat Hutan Rakyat Institute (HaRI), Jalan Bunga Rinte 16 No.16 pada Sabtu (6/10/2018) (foto:Tribun-Medan.com/Satia).

Setelah 4 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Reforma Agraria Jokowi-JK akhirnya muncul melalui peraturan Presiden (Perpres) No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada 27 September 2018 lalu. Keluarnya perpres tersebut, beberapa elemen gerakan masyarakat sipil di Sumatera Utara (HaRI, SPI Sumut, Bakumsu, Elsaka, dan Walhi Sumatera Utara) mengadakan diskusi terkait keluarnya Perpres tersebut pada Sabtu, 06 Oktober 2018, Pukul 14.00-17.15 WIB di Sekretariat HaRI (Hutan Rakyat Institute), jalan Bunga Rinte 16 No. 16 Simpang Selayang Medan.

Reforma Agraria, merupakan sebuah janji yang tercantum dalam nawacitanya Pemerintahan Jokowi-JK mengkehendaki bahwa akan ada 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria. Program tersebut bernama TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) seluas 9 Juta Hektar (Ha), tanah objek reforma agraria dibagi ke dalam 2 kelompok, yang mana 4,5 juta Ha adalah legalisasi aset dimana 3,9 juta Ha sebagai objek legalisasi dan 0,6 juta Ha merupakan legalisasi dari tanah-tanah transmigrasi. Sementara itu, 4,5 juta Ha adalah redistribusi lahan, yang mana 4,1 juta Ha berasal dari pelepasan kawasan hutan dan 0,4 juta Ha berasal dari HGU habis dan tanah terlantar. Memang, sejak pemerintah mengumumkan agenda nawacitanya, program reforma agraria belum memiliki peraturan yang khusus.

Diskusi ini adalah untuk melihat apakah peraturan tersebut berkomitmen melaksanakan reforma agraria dan apakah dalam perpres tersebut pemerintah juga berkomitmen untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria. Atau justru, perpres ini semakin memperumit dan semakin membuat tumpang tindih peraturan tentang agraria. Zubaidah, dewan perwakilan wilayah Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara menjadi pembedah perpres tersebut bersama Saurlin Siagian dari Hutan Rakyat Institute.

Saurlin Siagian membedah, bahwa perpres reforma agraria ini melahirkan gugus tugas reforma agraria, memiliki defenisi reforma agraria yang sesuai, dan mengatur subjek dan objek. “Terkait objek, menurut saya sudah tepat, yaitu HGU yang telah habis masa berlaku. Kemudian, HGU (Hak Guna Usaha) yang berubah menjadi HGB (Hak Guna Bangunan), 20 % tanah tersebut harus diserahkan kepada masyarakat. Pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar atau HGU yang dibiarkan. Tanah bekas tambang, dan tanah timbul. Tetapi, ada beberapa hal yang menjadi titik lemah seperti dalam hal kelembagaan yang lahir. Perpres ini menegaskan untuk membentuk Tim Nasional Reforma Agraria, yang diketuai Kemenko Perekonomian, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh organisasi masyarakat sipil, ini menjadi titik lemah berikutnya. Sebenarnya, menurut hemat saya, secara pribadi presiden harus memimpin langsung di sini.” Tambah Saurlin.

Sejak dulu, sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang seperti apa dan bagaimana objek reforma agraria. Ibu Zubaidah, memberikan tanggapan “dari dulu saya paham , bahwa objek dari RA, salah satunya adalah HGU habis dan terlantar dan dari dulu sudah ini ada peraturan bahwa 20 % HGU, bisa diperuntukkan dan dikelola masyarakat sekitar HGU sebuah perkebunan. Akan tetapi mereka, perusahaan tidak ada memahami hal ini, termasuk tentang perpres ini. Pahamkah pelaksanaannya di tinggat lokal paham, apakah berpihak kepada masyarakat? Jangan-jangan pemimpin kita sekarang memiliki wakil, yang menjadi aktor penyebab konflik, bagaimana..? kita mau tanah yang dimaskudkan adalah kelebihan HGU, HGU habis, bukan sertifikasi? apakah ini bisa terlaksana ke depannya.. bisakah sebagai masyarakat sipil kita bisa terlibat dalam hal ini..? peluang sangat besar tapi tantangannya juga besar, mudah-mudahan ini adalah awal diskusi kita, ke depannya saya harap diskusi selanjutnya terus menerus dilaksanakan. Siapapun yang menjadi kordinator di tingkatan lokal untuk hal ini, kalo dia tidak memiliki pemahaman tentang reforma agraria, akan sulit, siapapun pemimpin nya kalau berpihak ke rakyat itu baik, tapi kalo sebaliknya, tetap susah!” tegas Ibu Zubaidah.

Jika ditelisik, era pemerintahan saat ini cenderung rajin mengeluarkan peraturan-peraturan baru. Halim Sembiring (Bakumsu) menegaskan bahwa keputusan-keputusan di era Jokowi-JK bersifat taktis apabila menyandingkannya dengan Nawacita. “Kebijakan berbasis dan mengarah kepada kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas ini sangat baik dan dapat kita dukung. Jangan sampai kebijakan ini sama seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung), dan jangan sampai kita kembali membutuhkan banyak waktu untuk menunggu lagi”, pungkas Halim.

Proses menelusuri maksud dari Perpres Reforma Agraria melalui diskusi ini secara otomatis mengarahkan pada pembahasan terkait permasalah konflik agraria yang ada di Sumatera Utara, terkhusus di sekitaran kota Medan. Hampir keseluruhan lahan HGU maupun Eks-HGU sebuah perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merupakan objek konflik Agraria dan memiliki permasalahan yang sangat rumit. Tumpang tindih kepemilikan antara kelompok masyarakat, petani, organisasi, pengusaha, proyek real estate, perusahaan, dan bahkan perorangan adalah hal yang terjadi di lapangan. Sehingga konfliknya bukan hanya secara vertikal, tetapi konflik horizontal rentan terjadi di lapang. Hadirnya Perpres Reforma Agraria ini tentu bisa menjadi peluang bagi penyelesaian konflik agraria, tetapi juga bisa menjadi permasalahan baru di lapang. Oleh karena itu, bagaimana Negara akan melaksankannya, akan kita saksikan dan elemen masyarakat sipil harus hadir menggedor peluang-peluang ini baik dari level nasional sampai lokal. Semoga peraturan ini tidak hanya sebatas isi, tetapi bisa menjadi solusi dan aksi, bukan masuk laci. (RP)