Permasalahan Agraria di Sumatera Utara dan Mencermati Peluang serta Tantangan Perpres No. 86 2018


Visualisasi data sebaran konflik agraria di Sumatera Utara (klik gambar untuk lihat informasi gambar peta secara detail )

Konflik di Agraria di Sumatera Utara adalah salah satu yang terbesar di Indonesia, KPA mencatat sepanjang tahun 2017, ada 59 konflik agraria yang pecah di Provinsi multietnis ini. Selain itu, Sumatera Utara juga memiliki akar konflik yang panjang dan menyejarah. Hutan Rakyat Institute (HaRI) mencatat, ada 106 kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih berkonflik dengan perkebunan maupun perusahaan hutan tanaman industri, dengan luasan mencapai 346,648 hektar. Di sekitaran Kota Medan, lahan HGU PTPN II dan eks-HGU PTPN II selama ini adalah objek konflik agraria yang tak kunjung selesai dan menjadi areal konflik terbesar dengan melibatkan berbagai aktor baik antara lain, Masyarakat Adat, kelompok-kelompok petani atau masyarakat lainnya, pengusaha real estate, dan bahkan mafia tanah. Di dataran tinggi Sumatera Utara seperti di 8 Kabupaten di sekitar danau Toba, masyarakat adat masih berjuang atas hutan adat dan wilayah adatnya dari cengkeraman Hutan Tanaman Industri.

Wina Khairina (dkk) menuliskan dalam bukunya “Burung-burung Kehilangan Sarang” bahwa sejak abad ke 19, arus kapital melalui Perusahaan Onderneming sudah mencengkeram Sumatera Timur (yang sekarang menjadi Sumatera Utara). Undang-undang Agraria Kolinial Agrarische Wet mengkehendaki kepastian hukum terhadap tanah-tanah untuk kemudian menjadi konsesi Onderneming-onderneming tersebut selama 75 tahun. Van Volen Hoven (Orang Indonesia dan Tanahnya) menuliskan bahwa sistem kepemilikan tanah masyarakat Pribumi adalah berbasis hukum adat. Pemberian konsesi tersebut yang kemudian mengaduk-aduk hak-hak atas tanah atau hak-hak agraria masyarakat pribumi.

Pergantian ke rezim Fasisme Jepang sampai kemerdekaan Indonesia belum juga mengkehendaki penyelesaian-penyelesaian agraria. Selama Jepang menjajah, seluruh onderneming Belanda berubah total menjadi tanaman pangan. Kemudian kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi rakyat termasuk buruh-buruh perkebunan menggarap atau mengelola lahan-lahan perkebunan. Hal ini kemudian menjadi permasalahan baru saat itu, tidak sedikit bentrokan antara sesama masyarakat terjadi. Pelzer (Tuan Kebun dan Petani) menyebutkan bahwa tidak sedikit kelompok-kelompok masyarakat penggarap saat itu dicap sebagai Penduduk Liar. Kemudian selama rentan tahun 1950-1960, Pemerintah pusat ataupun provinsi Sumatera Utara berusaha menyelesaikan permasalahan agraria tersebut. Di tahun 1958, Nasionalisasi Perkebunan dilakukan, dan kemudian sampai UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) 1960 diundangkan.

Roh UUPA adalah reforma agraria yakni redistribusi tanah kepada rakyat. Secara ringkas, UUPA yang bersumber dari hukum adat memiliki beberapa buah pokok pikiran, yaitu menggantikan undang undang agraria kolonial, mengambil alih tanah dan konsesi milik asing di Indonesia (nasionalisasi perkebunan), memperbaharui distribusi tanah yang tidak adil dan legalitasnya, memperbaharui dan merencanakan pengelolaan tanah dan sumberdaya alam, dan mengakhiri secara gradual sistem penguasaan tanah yang feodalistik. UUPA diikuti oleh beberapa peraturan teknis terkait teknis-teknis pelaksanaan reforma agraria. Tetapi, karena peristiwa politik pada 1965, lalu muncul Pemerintahan Orde baru yang mengaburkan ruh UUPA. Pada 1967, Pemerintahan Orde Baru kemudian membuat UU sektoral terkait Kehutanan dan Pertambangan yang menjadi gerbong bagi masuknya investasi atau modal asing besar-besaran.

Lahirnya UU sektoral kehutanan dan pertambangan memiliki ruh yang sama dengan undang-undang dengan agraris wet, sama-sama memfasilitasi investasi. Melalui UU sektoral kehutanan mengklaim 70 % wilayah Indonesia sebagai kawasan hutan, yang menunjuk hutan-hutan milik petani-petani di dataran tinggi Sumatera Utara seperti di Tobasa, Taput, dan Humbang Hasundutan tersebut sebagai kawasan hutan Negara. Bahkan, banyak huta, nagori, atau kuta dan wilayah pemukiman masyarakat lainnya masuk dalam kawasan hutan negara. Di kawasan hutan, kemudian pada tahun 1983, Negara memberikan konsesi kepada perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT. IIU (Inti Indorayon Utama) yang sekarang berubah nama menjadi PT. TPL (Toba Pulp Lestari). Dan untuk wilayah yang bukan hutan, pada tahun 1981, Pemerintah orde baru menyusun program nasional yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang merupakan program sertifikasi tanah.

Masa rezim Orde Baru yang totaliter telah membelenggu gerakan-gerakan agraria selama 32 tahun. Di tahun 1998, Rezim tersebut berhenti dari tahta kekuasaan. Di Sumatera Utara, momentum reformasi menjadi momentum rakyat untuk melakukan penggarapan di areal-areal HGU maupun Eks-HGU. Tuntutan-tuntutan akan reforma agraria muncul kembali, disertai dengan menguatnya organisasi-organisasi tani atau organisasi masyarakat sipil lainnya yang mendorong pelaksanaan reforma agraria.

Di tahun 2001, TAP/MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumberdaya Alam. Namun, ruh dari peraturan tersebut sama sekali belum memiliki nubuat untuk merubah struktur agraria yang timpang. Alih-alih melaksanakan reforma agraria, justru peraturan tersebut semakin memfasilitasi agenda-agenda agraria dan sumberdaya alam untuk kepentingan investasi. Tidak dilaksanakannya reforma agraria juga berlanjut semasa 2 periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang turut memfasilitasi kepentingan-kepentingan investasi. Terkait agenda reforma agraria, masa 2 periode SBY lalu belum memiliki kehendak mengubah ketimpangan struktur agraria. Justru menegaskan program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) yang merupakan merupakan replika kantor pelayanan pertanahan yang bergerak yang dalam prakteknya sama saja dengan program prona yang dilakukan pemerintahahan orde baru. Megaproyek pemerintahan SBY pada 2011 yaitu MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Sumatera Utara menjadi koridor 1 proyek tersebut, salah satunya adalah hilirisasi sawit di Simalungun (Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei). Bergantinya pemerintahan ke Jokowi-JK pada 2014 kemudian dalam janjinya berkomitmen untuk melaksanakan agenda reforma agraria.

Reforma Agraria, tercantum dalam nawacitanya Pemerintahan Jokowi-JK. Reforma agraria mengkehendaki bahwa akan ada 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria. Semangat reforma agraria yang muncul sejak 4 tahun lalu, tetapi jika ditelisik dari era pemerintahan sebelumnya, maka rezim Jokowi-JK yang cenderung menggunakan diksi reforma agraria, walaupun dalam prakteknya, yang sudah berjalan belum menggambarkan reforma agraria sejati, yakni merombak struktur ketimpangan agraria dan melakukan redistribusi lahan kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan tanah. Alih-alih menredistribusi tanah, apalagi merombak ketimpangan, justru Pemerintah hanya melakukan pendaftaran tanah. Namun, di penghujung masa jabatannya, Pemerintah Jokowi-JK menerbitkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Apakah peraturan ini baik atau buruk untuk pelaksanaan reforma agraria, atau hanya kepentingan politis semata untuk meraup suara rakyat kecil?

Mencermati Peluang dan Tantangan Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Jalan panjang terwujudnya Reforma Agraria sejati masih terus berlangsung. Demikian halnya dengan program Nawacita 2014-2019 Pemerintahan Jokowi-JK. Sampai sejauh ini, di penghujung masa jabatannya, Pemerintah mencoba menjawab berbagai persoalan agraria yang ada di Indonesia. Pada akhir September lalu, Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan Perpres Reforma Agraria No 86 Tahun 2018. Peraturan tersebut menjadi salah satu kebijakan terbaru Presiden Jokowi di akhir masa pemerintahannya.

Mengingat peraturan tersebut yang masih sangat baru dan krusial bagi persoalan agraria di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Elemen Masyarakat Sipil di Sumatera Utara yang terdiri dari HaRI, BPRPI, Bakumsu, Walhi Sumut, Bitra Indonesia, SPI Sumut, Elsaka, KSPPM, AMAN Sumut, Perempuan AMAN, KontraS, dan lain sebagainya berdiskusi untuk memahami lebih jauh terkait isi peraturan tersebut. Diskusi menindaklanjuti hasil dari diskusi sebelumnya di Hutan Rakyat Institute (HaRI) pada 06 Oktober 2018. Diskusi bertajuk “Mencermati Peluang dan Tantangan Reforma Agraria” ini dilaksanakan pada Senin, 15 Oktober 2018 di Kantor Bakumsu, Jl. Setia Budi Pasar II Kompleks Ruko Griya Pertambangan No. A7 (Depan Kantor Dinas ESDM Sumatera Utara). Selain itu, pertemuan ini adalah upaya masyarakat sipil untuk mendorong implementasi perwujudan Reforma Agraria di Sumatera Utara kedepan.

Lebih dari 50 orang menghadiri diskusi ini, banyak kelompok-kelompok tani, komunitas masyarakat adat, dan masyarakat sipil sangat antusias berhadir dalam diskusi. Wina Khairina (HaRI) membuka jalannya diskusi, dan Sandrak Lugo (Walhi Sumut) sebagai moderator. Diskusi ini melibatkan beberapa pemantik atau pembicara baik dari kalangan organisasi masyarakat sipil seperti Manambus Pasaribu (Bakumsu), Saurlin Siagian (HaRI), Roni Septian Maulana (KPA), Swaldi (Bitra) maupun perwakilan Pemerintah yaitu Tumpak Siregar (Perwakilan Dinas Kehutanan Sumut) dan Sarma Hutajulu (Komisi A DPRD Sumut).

Roni Septian Maulana, departemen advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan bahwa Bertepatan dengan perayaan Hari Tani Nasional ke 58 sekaligus pembukaan Global Land Forum (GLF) 2018, pemerintah akhirnya mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Ini merupakan langkah maju guna memecahkan masalah implementasi RA. Bagi KPA, arti penting Perpres 86 2018 adalah: 1) media untuk memperbesar gerakan RA. 2) Peluang dan terobosan hukum untuk memperbaiki pelaksanaan 86. 3) Sebagai penguat usulan subjek dan objek reforma agraria dari masyarakat. 4) Pengikat komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk secepatnya melaksanakan reforma agraria. 5) alat percepatan LPRA diterima dan ditidaklanjuti pemerintah daerah. 6) pendorong penyelesaian konflik agraria. Terakhir Perpres ini dapat digunakan sebagai pintu masuk partisipasi masyarakat atau serikat tani dalam pelaksanaan reforma agraria baik di tingkat pusat maupun daerah.

Saurlin Siagian, Kordinator International Land Coalition (ILC) menambahkan bahwa Perpres RA ini lahir dari perjuangan yang cukup panjang. Kelompok Masyarakat Sipil di Jakarta turut mendorong lahirnya sebuah badan otorita yang menangani permasalahan agraria langsung di bawah presiden. Pada saat itu bernama BORA (Badan Otorita Reforma Agraria). “Setelah diusik terus menerus seraya meningkatnya konflik agraria, presiden mengeluarkan perpres 86 2018 tentang Reforma Agraria.

Diskusi ini juga menelisik berbagai analisis, termasuk analisis hukum. Manambus Pasaribu, Direktur Bakumsu membedah atau menganalisis secara hukum dan menyimpulkan beberapa hal terkait peluang dan tantangan Perpres 86 2018.
1. Kehadiran Perpres No. 86 2018 merupakan dasar hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi ‘sinyal baik’ untuk penyelesaian konflik yang akan membawa pemerataan atas hak atas tanah.
2. Perpres No. 86 2018 sebagai peluang politik komunitas masyarakat yang berkonflik atas pengakuan, penghormatan dan perlindungan penguasaan tanah yang dilakukan selama ini.
3. Perpres ini membawa harapan . Cita-cita pemerataan pemilikan tanah sebagai capaian mimpi untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi selama ini. Perpres ini merupakan peluang bagi masyarakat /Tani untuk menjadikan tanah sebagai alat meningkatkan kesejahteraannya. Petani menjadi subjek, tak lagi sekedar objek. Karena selama ini, petani hanya sekedar menjadi obyek pembangunan dan eksploitasi dari sistem pembangunan nasional.
4. Perpres ini secara progresif berupaya pemerataan penguasaan (kepemilikan ) hak atas tanah dan ini merupakan langkah maju dalam pembangunan pedesaan.
5. Perpres ini bisa memajukan perekonomian masyarakat desa serta memutus kesenjangan sistem penguasaa dan kepemilikan tanah.

Namun menurutnya, Perpres tersebut memiliki tantangan dan beberapa titik lemah, yaitu:
1. Perlunya memastikan hak atas tanah dalam tingkat implementasi dan perlunya penguatan kapasitan kelompok yang berkonflik untuk dapat mengakses Perpers ini.
2. Keberpihakan aparatur Pemerintah (Tim Reforma Agraria dan Gugus Tugas).
3. Masyarakat Petani (atau kelompok yang disebut dalam Perpres ini) harus memahami posisi dan peran yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan reforma agraria, sehingga Perpres ini dapat berlaku optimal memastikan hak atas tanah untuk rakyat.
4. Perlu Komitmen politik pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada didaerahnya.
5. Perpres ini tidak menutup kemungkinan disalahgunakan oleh kelompok mafia tanah jika tidak masyarakat sipil tidak mengawasinya.
6. Pemerintah daerah sebagai bagian birokrasi perlu mentrasformasi diri menjadi birokrasi pembangunan yang memiliki fungsi pokoknya yaitu fungsi pembangunan yang berkeadilan karena hal yang melatarbelakangi terbitnya Perpres ini adalah ketimpangan kepemilikan
7. Perpres ini tidak mencantumkan masyarakat adat sebagai subjek redistribusi lahan. Apakah subjek suatu kelompok masyarakat bisa didefenisikan masyarakat adat? Hal ini perlu kembali menjadi bahan diskusi bagi masyarakat sipil.

Tentu, pengalaman-pengalaman mendorong reforma agraria bisa menjadi pembelajaran. Swaldi, salah satu aktivis yang sejak 1990-an berkecimpung dalam gerakan reforma agraria membagikan atau menshare pengalamannya. “Saya sudah bermain di isu ini dari tahun 90-an, yang penting adalah skema penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Indonesia. Di perpres ini, tidak menjelaskan secara utuh bagaimana upaya serius pemerintah untuk penyelesaian sengketa/konflik agraria. Ketika perpres ini diundangkan diakhir pemerintahan Jokowi, Perpres ini dalam implementasinya cenderung omong kosong. Ini berdasarkan pengalaman saya mendampingi persoalan konflik agraria selama ini. Ini selaras dengan semakin sedikitnya orang-orang yang peduli dengan persoalan ini. Jadi, yang terpenting tetaplah penguatan basis (kelompok) kita, karena yang memutuskan perjuangan agraria ini berhasil adalah kekuatan rakyat” pungkasnya.

Tak hanya dari pemateri saja, banyak dari peserta turut menanggapi Perpres 86. Tanggapan-tanggapan adalah terkait permasalahan-permasalahan konflik agraria di PTPN II. Bagaimana dan apakah Perpres 86 dapat menyelesaikan permasalahan PTPN II.

Arifin Saleh (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN) turut memberi komentar, “Saya memahami bahwa apa yang disampaikan sebelumnya uji test. Kita tentu menginginkan kehadiran negara secara langsung terhadap penyelesaian konflik agraria. Mafia-mafia sudah bersiap-siap, sedangkan kita rakyat, antar sesama saling mengintip, kita terlambat berkonsolidasi. Dan kebanyakan, tidak adanya komitmen dari gerakan rakyat, seperti menjual tanah konflik, telah merusak image gerakan rakyat, sedangkan para mafia sudah berkonsolidasi ditambah acuhnya pemerintahan terhadap permasalahan agraria.” Tegas lelaki yang akrab dipanggil Monang tersebut.
Perpres 86 menuliskan bahwa salah satu objek redistribusi tanah adalah pelepasan kawasan hutan. Tumpak Siregar sebagai Perwakilan Dinas Kehutanan Sumatera Utara menjelaskan bahwa Kawasan hutan di Sumut memiliki sejarah dan sudah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Dari hutan register ke TGHK, kemudian peningkatan luas kawasan hutan, SK 44 pada tahun 2005, SK 579 tahun 2014 dan SK 1076 tahun 2017. Di Sumatera Utara, ada seluas 207.869 Ha kawasan hutan yang masuk dalam indikatif TORA, areal tersebut berada di kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, hutan produksi konversi, dan areal penggunaaan lain.

Sarma Hutajulu, Anggota DPRD Sumut menegaskan “Lahirnya Perpres ini Pemda harus proaktif, faktanya di kabupaten kota tidak proaktif dengan dinas kehutanan. Bupati belum mau mengusulkan lokasi-lokasi dan bahkan pembentukan tim juga belum dilakukan. Kalau Pemda provinsi dan kab kota tidak punya niatan, sama saja. Persoalan menyangkut agraria belum diselesaikan sampai sekarang, khususnya Eks HGU PTPN II.” Tegas Sarma.

Di Penghujung diskusi, Wina Kharina menyampaikan beberapa simpulan bahwa hadirnya Perpres 86 2018 adalah momentum masyarakat sipil untuk mendorong reforma agraria di Sumatera Utara. Masyarakat sipil harus bisa memanfaatkan dan memastikan adminitratasi subjek, objek dan akses data dan elemen masyarakat sipil di Sumatera harus mengadvokasi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Kota untuk memastikan keterlibatan atau partisipasinya dalam pelaksanaan Perpres 86 2018. (RP)

Share :