Elemen Masyarakat Sipil di Sumatera Utara dan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) Menggelar Diskusi Perpres 86/2018


Sekjen KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) (kiri, baju merah) saat memantik diskusi Perpres 86/2018 (foto by Jhosua Situmorang)

Munculnya peraturan Presiden (Perpres) No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada 27 September 2018 lalu telah menarik perhatian elemen masyarakat sipil berkonsolidasi dan berdiskusi. Kamis, 22 Nopember 2018, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok tani anggota KPA, dan elemen masyarakat sipil di Sumatera Utara yang konsen mendorong agenda reforma agraria mengadakan diskusi terkait Perpres 86/2018 di Jalan STM Ujung, Gang Suka Eka No. 45 A Medan.

Harun Nuh, salah satu Dewan Nasional KPA memoderasi diskusi tersebut. Dan Dewi Kartika, Sekjen KPA sebagai Pemantik diskusi, bagaimana reforma agraria yang sudah Pemerintah laksanakan dan kehadiran Perpres 86/2018. Dewi menjelaskan bahwa Sejak RA menjadi prioritas nasional, capaian reforma pemerintah antara lain: Dari target legalisasi tanah transmigrasi 0,6 juta hektar, hanya tercapai 32.820 hektar atau 5,47%. Kemudian target 3,9 juta hektar legalisasi aset (sertifikasi) baru tercapai 655.605 hektar atau 16,9%. Sementara redistribusi tanah 0,4 juta hektar dari tanah terlantar dan eks-HGU baru tercapai 188.295 hektar atau 47%. Dan objek redistribusi lahan dari pelepasan kawasan hutan yang menargetkan redistribusi 4,1 juta hektar, implementasinya masih 0 hektar.

Perpres 86/2018 lahir saat perayaan Hari Tani Nasional ke-58 sekaligus pembukaan Global Land Forum (GLF) 2018. KPA menilai bahwa Perpres ini merupakan langkah maju guna memecahkan masalah implementasi reforma agraria. Bagi KPA Arti penting Perpres ini adalah media untuk memperbesar gerakan RA. Peluang dan terobosan hukum untuk memperbaiki pelaksanaan reforma agraria. Kemudian dapat menjadi penguat usulan subjek dan objek RA dari masyarakat, Sebagai pengikat komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk secepatnya melaksanakan reforma agraria. Dan Perpres ini juga dapat menjadi alat percepatan Lokasi Perioritas Reforma Agraria (LPRA). Serta Perpres ini dapat digunakan sebagai pintu masuk partisipasi masyarakat atau serikat tani dalam pelaksanaan reforma agraria baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hadirnya Perpres ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat sipil. Peluang tersebut adalah bahwa masyarakat sipil dapat mengajukan atau mengusulkan objek TORA dari tanah-tanah yang terlantar, HGU yang telah habis, 20 % tanah dari pemegang HGU, kawasan hutan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan non hutan atau areal penggunaan lain dan tanah terlantar di luar kawasan hutan, tanah timbul, dan lain sebagainya. Terutama, bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang selama ini sudah menduduki dan menguasai lahan-lahan eks-HGU, peraturan ini kemudian menjadi dasar bagi perlindungan penguasaan lahan yang selama ini sudah diduduki.

Akan tetapi Sekjen KPA periode 2016-2020 tersebut juga mengatakan bahwa kelembagaan dalam Perpres 86/2018 ini masih mengadopsi model pelaksanaan kelembagaan yang lalu, bahwa Menteri Koordinator memimpin agenda reforma agraria. Sementara menurutnya, Menko perekonomian tidak punya bargaining position yang tegas untuk menyelesaikan egosektoral antar kementerian antara lain KLHK, kementerian agraria tata ruang, kementerian pesisir, kelautan, kementerian desa, dan lain sebagainya.

Egosektoral antar kementerian menjadi penyebab mengapa Pemerintah sampai saat ini belum melepaskan dan menyelesaikan permasalahan tanah di areal konflik. Oleh karena itu, KPA bersama anggota di Sumatera Utara melihat adanya gap atau jarak antara target kebijakan dan implementasi di lapangan dan mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). LPRA bermaksud untuk menjawab gap atau jarak antara target kebijakan di atas kertas dengan implementasi kerja pemerintah di lapangan.

Elemen masyarakat sipil memang tidak secara eksplisit terlibat di dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) seperti yang Perpres 86/2018 maksud. Perempuan yang biasa dipanggil Mbak menambahkan bahwa saat ini KPA mendorong agar perwakilan masyarakat sipil masuk dalam, baik Nasional, Propinsi, dan Kabupaten.

Di Sumatera Utara, sejak satu minggu keluarnya Perpres 86/2018, berbagai elemen masyarakat sipil di Sumatera Utara yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Reforma Agraria (SEKBER RA) Sumatera Utara telah berdiskusi, berkonsolidasi, dan bahkan telah melakukan konferensi pers pada 08 Nopember 2018 lalu. Beberapa organisasi dan kelompok tani anggota KPA juga turut terlibat di dalamnya. Memang, dorongan masyarakat sipil di Sumatera Utara adalah mengkritisi dimana tidak terlibatnya masyarakat adat di dalam agenda reforma agraria, dan mendesak Pemerintah agar melibatkan elemen masyarakat sipil dapat terlibat dalam tim GTRA propinsi dan kabupaten/kota.

Marihot Gultom, pimpinan Futasi mengatakan bahwa Perpres 86/2018 adalah peluang bagi rakyat untuk mendapatkan tanah. “saya pikir, Pemerintahan Jokowi-JK saat ini sudah memberikan peluang-peluang tersebut, bagaimana rakyat bisa mempunyai tanah. Sekarang tinggal bagaimana kita selaku rakyat memberi usulan dan mengajukan tanah yang kita duduki saat ini agar Pemerintah segera mengakuinya” pungkas lelaki asal Siantar tersebut.

Di sekitaran Kota Medan, HGU PTPN II dan ex-HGU PTPN II selama ini adalah objek konflik agraria yang tak kunjung selesai. Objek tersebut menjadi areal perebutan antara kelompok-kelompok masyarakat petani, penggarap, pengusaha real estate, dan bahkan mapia tanah. Pada satu sisi, peraturan ini akan menjadi peluang bagi kelompok-kelompok tani, dan kelompok penggarap yang sudah mengelola, menduduki lahan dengan Eks-HGU PTPN II.

Harun Nuh menambahkan bahwa di lahan HGU ataupun Eks-HGU PTPN II, suatu bidang tanah memiliki banyak tuntutan. “suatu bidang tanah, kelompok yang menuntut banyak dan berbeda-beda tuntutannya, ada wilayah adat, ada tanah suguan, tanah grant sultan, eks-HGU, tanah garapan, dan lain sebagainya. Saya khawatir gerakan reforma agraria justru semakin redup. Seperti yang selama ini sudah terjadi bahwa kita bergerak masing-masing.” tegas lelaki yang biasa dipanggil Alung tersebut.

Ansyaruddin, ketua Rakyat Penunggu Kampong Secanggang, Kabupaten Langkat mengatakan bahwa sudah saatnya semua elemen gerakan reforma agraria di Sumatera Utara tidak hanya melakukan kerja-kerja loby dan advokasi. “ke depannya kita harus bersatu dan solid dan mengadakan aksi besar-besaran turun ke jalan secara serentak ke Pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota.” Tambah Ansyaruddin. (RP)