Kabar Baik untuk Petani dan Masyarakat Pedesaan, Komite Ketiga Majelis Umum PBB Setujui Deklarasi HAP PBB


Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), salah satu bagian dari enam Majelis Umum PBB, yang secara khusus mengurus bidang sosial, HAM (Hak Asasi Manusia), budaya telah menyetujui resolusi tentang Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan. Sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, telah mensahkan Deklarasi HAP PBB tersebut pada Senin (19/11/2018) waktu setempat.

Henry Saragih, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) telah terlibat dalam proses mendorong Deklarasi HAP dan masyarakat yang bekerja di Pedesaan sejak PBB membuat panel tingkat tinggi atas krisis pangan global tahun 2008. Dalam akun Instagramnya @hspetani, Henry pernah memposting sebuah potongan video saat memberikan pernyataan di sesi ke-38 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada 28 Juni 2018 lalu. Dalam Video tersebut, Lelaki kelahiran Sumatera Utara tersebut mengatakan bahwa Deklarasi HAP PBB ditetapkan untuk mengembangkan norma internasional untuk mengatasi masalah diskriminasi pangan di daerah pedesaan. “Saya menekankan mengenai pentingnya “Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan” yang kemudian diadopsi di masing-masing negara untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi ibu-bapak petani, saudara-saudara kita, yang kerap ditindas, dikriminalisasi, dipinggirkan.” Tulisnya di akun Instagram pada 29 Juni 2018.

Proses mensahkan Deklarasi HAP tersebut juga menimbulkan perdebatan, penolakan dan abstain. Seperti yang tertulis di laman website www.spi.or.id, bahwa dalam voting yang dilakukan hari Senin 19 November 2018 pukul 15.00 waktu New York, dari total 174 negara, ada 117 negara yang setuju, 50 abstain, dan 7 negara menolak yakni Australia, Hungaria, Israel, Selandia Baru, Swedia, Inggris Raya, dan AS (Amerika Serikat). Zainal Arifin Fuad, Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI yang turut hadir dalam Sidang Umum PBB di New York mengungkapkan bahwa persetujuan Komite Ketiga Majelis Umum PBB terhadap Deklarasi HAP PBB ditandai dengan beberapa perdebatan.

voting yang dilakukan hari Senin 19 November 2018 pukul 15.00 waktu New York, dari total 174 negara, ada 117 negara yang setuju, 50 abstain, dan 7 negara yang menolak (sumber: www.spi.or.id)

Zainal menambahkan bahwa delegasi AS “benar-benar” menolak teks dalam Deklarasi tersebut. AS memiliki keprihatinan yang sudah lama tentang Deklarasi PBB yang berusaha memperluas hak-hak yang ada, mengasingkan hak asasi petani di atas kelompok lain, dan hak kolektif yang diatur di dalam isinya. Penolakan dan abstain karena ada beberapa ketidaksetujuan mengenai kedaulatan pangan, hak atas tanah, benih, keanekaragaman hayati, hak kolektif dan juga keberpihakan terhadap industrialisasi pertanian dan juga pertanian kimia.

Kemenangan Kecil untuk Petani Indonesia

Di Indonesia, Petani dan masyarakat yang bekerja di Pedesaan kerap menjadi korban, seperti korban perampasan lahan. Tahun 2017 lalu, PT. LNK menghancurkan dan menggusur rumah dan lahan petani seluas 504 hektar di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat. Sementara, sampai saat ini, Petani Kulon Progo masih melawan proyek bandara yang mengambil lahan-lahan produktif milik petani. Dan bahkan, konflik agraria mengakibatkan petani menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, 592 petani, baik laki-laki menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi, 369 petani menjadi korban kriminalisasi, 224 dianiaya, 6 tertembak, dan 13 orang tewas.

Jika menelisik lebih jauh cita-cita politik Pemerintahan Jokowi- JK. Di dalam 9 agenda Nawacitanya sebenarnya telah mencantumkan 2 agenda yang berpihak kepada petani dan masyarakat yang bekerja di Pedesaan. 2 agenda tersebut adalah Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan. Tentu, kejadian-kejadian seperti penggusuran lahan pertanian masyarakat, kriminalisasi petani, dan berbagai bentuk perampasan lahan petani harusnya mulai berkurang dan berhenti. Reforma agraria yang Pemerintah tawarkan masih belum mengamini perombakan struktur ketimpangan lahan di Indonesia. Bahkan redistribusi lahan baru pertama kali Pemerintah lakukan pada akhir September lalu. Adalah 313 keluarga di Desa Mangkit dan Basaan, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, yang sudah hidup sekitar 92 tahun tanpa ada kejelasan akhirnya menerima lahan eks-HGU seluas 444,46 hektar.

Bagaimana kemudian untuk mencapai kedaulatan pangan apabila agenda redistribusi lahan cenderung lambat berjalan. Banyak petani Indonesia memiliki tanah yang tidak luas. Sensus Pertanian pada 2013 mencatat, dari 26,14 juta rumah tangga petani di Indonesia, 55,33 % atau 14,25 juta rumah tangga petani merupakan petani-petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar. Sedangkan 44,67 % adalah petani yang memiliki lahan di atas 0,5 hektar. Di Sumatera Utara, sebanyak 570.184 rumah tangga petani adalah petani gurem. Sementara, kedaulatan pangan akan tercapai apabila petani sebagai penghasil pangan memiliki, menguasai dan mengkontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih, teknologi dan semua ini turut didorong oleh agenda reforma agraria yang memiliki semangat “tanah untuk rakyat”.

Tentu, Deklarasi HAP menjadi sebuah kabar baik dan kemenangan bagi petani dan masyarakat yang bekerja di Pedesaan. Seperti dilansir Tribun-Medan.com, Henry mengutarakan Deklarasi HAP menegaskan bahwa hak-hak petani sudah diakui oleh mekanisme HAM internasional PBB secara resmi, mulai dari hak atas kehidupan yang layak, hak atas tanah, hak atas benih, hak atas keanekaragaman hayati dan prinsip nondiskriminasi terutama untuk petani perempuan dan perempuan pedesaan. Ia juga menambahkan bahwa pengesahan Deklarasi HAP PBB ini adalah kemenangan bagi kaum tani kecil sedunia dan inisiatif aslinya berasal dari kampung-kampung pelosok di Indonesia dan nantinya bisa dipakai untuk perjuangan mempertahankan lahan oleh petani di Indonesia. (RP)

Share :