Sekber RA Sumut: Kawal Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria di Sumatera Utara

Setelah 4 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Komitmen Reforma Agraria Jokowi-JK akhirnya muncul melalui peraturan Presiden (Perpres) No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada 27 September 2018 lalu. Keluarnya perpres tersebut, beberapa elemen gerakan masyarakat sipil di Sumatera Utara yang bergabung dalam Sekretariat Bersama Reforma Agraria Sumatera Utara (SEKBER RA SUMUT) mendeklarasikan untuk mengawal Perpres 86 2018 dan penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan pada jumpa pers pada Kamis, 08 Nopember 2018 di WALHI Sumatera Utara di jalan Dr. Mansyur III St. Block C No.16 A Padang Bulan Selayang I, Medan Pukul 14.00 WIB.

Lebih dari 30 organisasi tani, masyarakat adat, Non-Government Organization (NGO), dan organisasi buruh di Sumatera Utara menginisiasi berdirinya SEKBER RA Sumut. Organisasi-organisasi tersebut adalah Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Hutan Rakyat Institute (HaRI), Bakumsu, WALHI Sumut, Kontras, Bitra LBH Medan, Elsaka Sumut, KSPPM, , AMAN Sumut, AMAN Tano Batak, SPI Sumut, Parpem GBKP, SLPP Sumut, Yayasan Srikandi Lestari, GEMMA, PDPK, Sikap, KRA, PBHI Sumut, PARAS, GSBI, Fitra, Sahdar, Petrasa, Kelompok Tani Siantar-Simalungun, SMI, Yapidi, Pusham Unimed.

Reforma Agraria merupakan program prioritas dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK. Program tersebut menghendaki 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria. Namun dalam prakteknya belum menggambarkan reforma agraria yang menyelesaikan persoalan pertanahan selama ini. Reforma agraria sejatinya bertujuan untuk merombak ketimpangan struktur agraria dan melakukan redistribusi lahan kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan tanah, bukan sekedar bagi-bagi sertifikat seperti yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Di Sumatera Utara, berdasarkan catatan Hutan Rakyat Institute (HaRI), ada 106 kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih berkonflik dengan perkebunan maupun perusahaan hutan tanaman industri, dengan luasan mencapai 346,648 hektar. Di sekitaran Kota Medan, lahan HGU PTPN II dan eks-HGU PTPN II selama ini adalah objek konflik agraria yang tak kunjung selesai dan menjadi areal konflik terbesar dengan melibatkan berbagai aktor baik antara kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha real estate, dan bahkan mafia tanah. Sepanjang tahun 2013-2017 terjadi setidaknya 53 kasus konflik agraria di areal eks-HGU PTPN II. (data KontraS Sumut 2017).

Di dataran tinggi Sumatera Utara, Perampasan tanah-tanah adat masih terjadi hingga saat ini. Ambil contoh seperti yang dialami Masyarakat adat Matio di Toba Samosir, masyarakat adat Oppu Bolus dan Oppu Ronggur Simanjuntak, Masyarakat adat Onan Harbangan, Tornauli, di Tapanuli Utara, Masyarakat adat Nagahulambu dan Sihaporas di Simalungun, dan lain sebagainya sampai saat ini adalah korban dari perampasan wilayah adat oleh Perusahaan Swasta dan Negara.

Terbitnya Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam mengatasi persoalan konflik agraria, khususnya di Sumatera Utara. Berbagai catatan kritis seperti minimnya pelibatan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengakses tanah-tanah yang menjadi objek reforma agraria. Apalagi dalam perpres ini menghendaki badan hukum sebagai salah satu subjek yang bisa memperoleh redistribusi tanah. Di daerah urban seperti Medan, tentu ini akan menjadi peluang bagi pemilik modal untuk mengakses redistribusi tanah melalui badan hukum untuk mengembangkan bisnisnya dan mengakumulasi keuntungannya dengan membangun kawasan bisnis, perbelanjaan, real estate dan lain sebagainya.

Tentu, hadirnya Perpres ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat sipil. Peluang tersebut adalah bahwa masyarakat sipil dapat mengajukan atau mengusulkan objek TORA dari tanah-tanah yang terlantar, HGU yang telah habis, 20 % tanah dari pemegang HGU, kawasan hutan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan non hutan atau areal penggunaan lain dan tanah terlantar di luar kawasan hutan, tanah timbul, dan lain sebagainya. Terutama, bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang selama ini sudah menduduki dan menguasai lahan-lahan eks-HGU, peraturan ini kemudian menjadi dasar bagi perlindungan penguasaan lahan yang selama ini sudah diduduki. Tidak hanya sampai di situ, Perpres ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa dan konflik agraria.

Akan tetapi, Perpres ini memiliki titik lemah yaitu pada kelembagaan. Kelembagaan yang diatur dalam Perpres ini masih masih dikoordinir oleh menteri koordintor perekonomian. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa Menko perekonomian tidak punya bargaining position yang tegas untuk menyelesaikan egosektoral antar kementerian antara lain kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian agraria tata ruang, kementerian pesisir, kelautan, kementerian desa dan lain sebagainya. Tim pelaksana reforma agraria yang terdiri dari gabungan beberapa kementrian/lembaga justru akan potensial menyulitkan proses koordinasi, komunikasi, dan ketidakfokusan yang diakibatkan kerja-kerja lain dimasing-masing sektor. Dalam berbagai kasus konflik agraria, masing-masing Kementerian memiliki aturan tersendiri terkait agraria. Akibatnya, penyelesaian konflik agraria memiliki banyak “pintu penyelesaian” yang justru membingungkan. Belum lagi persoalan tanah masyarakat adat belum tercover dalam PERPRES 86 TAHUN 2018, hal ini berpotensial menimbulkan konflik antara wilayah adat Rakyat Penunggu dan wilayah yang diklaim sebagai garapan oleh masyarakat penggarap (objek TORA), misalnya diwilayah Eks-HGU PTPN II di Sumatera Utara.

Kemudian, Perpres 86 2018 juga belum melibatkan masyarakat sipil dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Dalam melakukan penyelenggaran reforma agraria, pelibatan masyarakat sipil secara langsung mutlak diperlukan. Namun hingga hampir dua bulan sejak Perpres 86 diterbitkan, peraturan ini belum memiliki niat untuk melibatkan masyarakat sipil sebagai anggota Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjalankan amanat Perpres 86 sama dengan menjauhkan tujuan dari Reforma Agraria.

Munculnya beberapa peraturan baru terkait agraria, jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, kebijakan-kebijakan tentang agraria yang sudah hadir sangat diharapkan dapat menyelesaikan persoalan konflik agraria. Tetapi, justru memperumit persoalan dan menjadi areal konflik baru. Amin Multazam, KontraS Sumut mengatakan bahwa saat ini banyak kebijakan yang Pemerintah lahirkan terkait agraria justru memperkeruh gerakan-gerakan masyarakat sipil dan bahkan menyebabkan gesekan antara sesama gerakan masyarakat sipil.

Harun Nuh yang merupakan salah satu Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria menegaskan bahwa jangan sampai keluarnya Perpres 86 2018 menyebabkan terjadinya benturan antara sesama masyarakat sipil. Lelaki yang biasa dipanggil Alung tersebut mengatakan bahwa keluarnya peraturan ini menjadi momen konsolidasi untuk menyatukan kembali gerakan-gerakan masyarakat sipil yang konsen terhadap reforma agraria. “ayo duduk bersama antara masyarakat adat dengan kelompok-kelompok tani untuk kita jadikan alat dan sebuah kemenangan bagi kita untuk terus mendorong reforma agraria yang sejati” pungkas Alung.

Abdul Halim Sembiring, selaku kordinator SEKBER RA SUMUT menyampaikan bahwa masyarakat adat, kelompok tani dan berbagai elemen organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara menyatakan bahwa Sekretariat Bersama Reforma Agraria (SEKBER RA) SUMUT sebagai bentuk komitmen gerakan masyarakat sipil dalam mengawal Perpres 86 dan penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara. SEKBER RA SUMUT mendesak Gubernur Sumatera Utara sebagai ketua GTRA provinsi untuk segera melibatkan masyarakat sipil dalam pelaksanaan Perpres 86 Tahun 2018 di Sumatera Utara. Keseriusan dan komitmen Gubernur dalam menyelesaikan persoalan agraria bisa diuji dari bagaimana transparansi, profesionalitas dan pelibatan masyarakat dalam pengusulan TORA dan keterlibatan masyarakat sebagai sebagai Tim GTRA di masing-masing kabupaten Kota. (RP)

Share :