KERTAS POSISI SEKBER RA SUMUT: PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

Pengantar

  • Ditetapkannya Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria patut diapresiasi semua kalangan khususnya petani dan kelompok masyarakat yang selama ini mengalami konflik agraria (tanah).
  • Perpres No.86 Tahun 2018 ini merupakan bagian komitmen politik pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria yang sudah begitu akut dan berkelindan bagaikan benang kusut.
  • Reforma Agraria sebagai sebuah masalah yang sangat serius di Indonesia sebaiknya diatur dengan Undang-undang agar memiliki kedudukan yang lebih kuat (ada persetujuan bersama DPR dan Presiden). Bukankah Indonesia telah memiliki undang-undang payung terkait agraria yakni undang-undang N 5 Tahun 1960 merupakan UU Pokok terkait Agraria.
  • Ketimpangan antar sektor. Dimana alokasi penggunaan, dan pemanfaatan antar sektor agraria tidak proporsional. Misalnya alokasi penggunaan tanah untuk sektor pertanian dengan sektor non-pertanian sangat tidak berimbang. Ketimpangan yang dimaksud adalah persepsi dan konsepsi antara mereka yang menggunakan konsep hukum positif, dan mereka yang menggunaan hukum adat.

Fakta-fakta analisis telah tersaji di bawah ini dan hal tersebut merupakan hasil kesepakatan dan beberapa konsolidasi bersama Sekretariat Bersama Agraria Sumatera Utara (SEKBER RA SUMUT) dengan Konsorsium Pembaruan Agraria wilayah Sumut. SEKBER RA SUMUT terdiri dari Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Hutan Rakyat Institute (HaRI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI SUMUT), Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA) Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS SUMUT), Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumut, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), FITRA Sumut, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UNIMED), KNTI, Palapa, Lembaga Bantuan Hukum (LBH Medan), Yayasan Diakones Pelangi Kasih (YDPK), Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Tano Batak), Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM), Petrasa, Yayasan Paras, Serikandi Lestari, YAPIDI, PALAPA dan YAK GBKP.

Konflik agraria merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini. Sejak Reformasi dimulai tahun 1998, konflik agraria belum mendapatkan perlakuan sepantasnya dari setiap penguasa pemerintahan yang telah berkuasa. Tujuh belas tahun yang lalu, Pemerintah telah mengeluarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tujuannya adalah untuk mengatasi konflik-konflik agraria yang terjadi saat ini, namun realitanya konflik yang terjadi semakin meluas di seantero nusantara.

Pemerintahan Jokowi-JK dalam program prioritas Nawacitanya mencantumkan reforma agraria. Reforma agraria Jokowi-JK menghendaki akan ada 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria. Program tersebut bernama TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) seluas 9 juta hektar (Ha), tanah objek reforma agraria tersebut dibagi kedalam 2 kelompok, dimana 4,5 juta Ha adalah legalisasi aset dimana 3,9 juta Ha sebagai objek legalisasi dan 0,6 juta Ha merupakan legalisasi dari tanah transmigrasi. Sementara itu 4,5 juta Ha adalah redistribusi lahan, yang mana 4,1 juta Ha berasal dari pelepasan kawasan hutan dan 0,4 juta Ha berasal dari Eks HGU dan tanah terlantar.

Selama 4 tahun pemerintah selalu mengumumkan program reforma agraria tanpa adanya regulasi terkait. Selama 4 tahun tersebut, yang Pemerintah lakukan masih sebatas legalisasi asset, yang mana hanya sekedar memberi sertifikat gratis bagi rakyat yang memiliki tanah, dari yang kepemilikan kecil sampai besar sama-sama Pemerintah legalisasi. Pemerintah selalu mengklaim, bahwa bagi-bagi sertifikat tersebut dengan programnya PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung) adalah bagian dari reforma agraria dimana dalam seremonialnya, Presidenlah yang selalu membagikan sertifikat-sertifikat tanah tersebut kepada rakyat. Alih-alih mengubah struktur agraria yang timpang, hal tersebut justru semakin melegalkan ketimpangan. Di Sumatera Utara, Pemerintah sama sekali belum meredistribusi lahan.

Di ujung masa pemerintahan, tepat pada tanggal 24 September 2018 Jokowi telah menandatangani terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi keberanian pemerintah mengeluarkan regulasi sesuai nawacitanya.

Di Sumatera Utara, berdasarkan catatan Hutan Rakyat Institute (HaRI), sejak 2014, ada 106 kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih berkonflik dengan perkebunan maupun perusahaan hutan tanaman industri, dengan luasan mencapai 346,648 hektar. Dari 106, 75 kelompok masyarakat tani dan masyarakat adat masih berkonflik dengan perkebunan, dan 31 kelompok masyarakat tani atau masyarakat adat masih berkonflik dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri. Di sekitaran Kota Medan, lahan HGU PTPN II dan eks-HGU PTPN II selama ini adalah objek konflik agraria yang tak kunjung selesai dan menjadi areal konflik terbesar dengan melibatkan berbagai aktor baik antara kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha real estate, dan bahkan mafia tanah. Sepanjang tahun 2013-2017 terjadi setidaknya 53 kasus konflik agraria di areal eks-HGU PTPN II. (data KontraS Sumut 2017).

Di dataran tinggi Sumatera Utara, Perampasan tanah-tanah adat masih terjadi hingga saat ini. Ambil contoh seperti yang dialami Masyarakat adat Matio di Toba Samosir, masyarakat adat Oppu Bolus dan Oppu Ronggur Simanjuntak, Masyarakat adat Onan Harbangan, Tornauli, di Tapanuli Utara, Masyarakat adat Nagahulambu dan Sihaporas di Simalungun, dan lain sebagainya sampai saat ini adalah korban dari perampasan wilayah adat oleh Perusahaan Swasta dan Negara.

Terbitnya Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menghadirkan peluang sekaligus titik lemah dalam mengatasi persoalan konflik agraria, khususnya di Sumatera Utara. Hadirnya Perpres ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat sipil. Peluang tersebut adalah bahwa masyarakat sipil dapat mengajukan atau mengusulkan objek TORA dari tanah-tanah yang terlantar, HGU yang telah habis, 20 % tanah dari pemegang HGU, kawasan hutan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan non hutan atau areal penggunaan lain dan tanah terlantar di luar kawasan hutan, tanah timbul, dan lain sebagainya. Terutama, bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang selama ini sudah menduduki dan menguasai lahan-lahan eks-HGU, peraturan ini kemudian menjadi dasar bagi perlindungan penguasaan lahan yang selama ini sudah diduduki. Tidak hanya sampai di situ, Perpres ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa dan konflik agraria.

Di balik peluang bagi masyarakat sipil tersebut, terdapat juga titik lemah yang menjadi tantangan bagi pelaksanaan reforma agraria itu sendiri. Seperti, minimnya pelibatan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengakses tanah-tanah yang menjadi objek reforma agraria. Apalagi dalam perpres ini menghendaki badan hukum sebagai salah satu subjek yang bisa memperoleh redistribusi tanah. Di daerah urban seperti Medan, oleh karena itu, hal ini akan menjadi peluang bagi pemilik modal untuk mengakses redistribusi tanah melalui badan hukum untuk mengembangkan bisnisnya dan mengakumulasi keuntungannya dengan membangun kawasan bisnis, perbelanjaan, real estate dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Tim pelaksana reforma agraria yang terdiri dari gabungan beberapa kementrian/lembaga justru potensial menyulitkan proses koordinasi, komunikasi, dan ketidakfokusan yang diakibatkan kerja-kerja lain di masing-masing sektor. Dalam berbagai kasus konflik agraria, masing-masing Kementerian memiliki aturan tersendiri terkait agraria. Akibatnya, penyelesaian konflik agraria memiliki banyak “pintu penyelesaian” yang justru membingungkan. Belum lagi persoalan tanah masyarakat adat belum tercover dalam PERPRES 86 TAHUN 2018, hal ini berpotensial menimbulkan konflik antara wilayah adat Rakyat Penunggu dan wilayah yang diklaim sebagai garapan oleh masyarakat penggarap (objek TORA), misalnya diwilayah Eks-HGU PTPN II di Sumatera Utara.

Titik lemah lain adalah pada kelembagaan, dimana dalam kelembagaan yang diatur belum secara eksplisit melibatkan elemen masyarakat sipil dalam gugus tugas, baik gugus tugas pusat, propinsi, dan kabupaten. Karena tidak melibatkan masyarakat sipil dalam gugus tugas, tentu Pemerintah daerah selaku pimpinan gugus tugas harus memiliki political will atau kehendak politik untuk melaksanakan apa yang Perpres 86 kehendaki dan menyelesaikan konflik-konflik agraria di daerah. Oleh karena itu, berikut penjelasan lebih lanjut analisa hukum, catatan kritis, dan rekomendasi penting yang telah SEKBER RA SUMUT rangkum:

  1. ANALISA HUKUM
BAGIAN PERPRES PEMBAHASAN DAN MASUKAN
MENIMBANG
Point C

Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu pengaturan tentang pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat

 

Bahwa terbentuknya Perpres ini sebaiknya tidak menggunakan TAP MPR, karena sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Presiden semata-mata hanya mewujudkan program nawacita sebagai janji politiknya. Oleh karena itu UU Pokok Agraria sebaiknya masuk dalam konsideran menimbang.

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Tidak memberikan penjelasan tentang subyek Reforma Agraria sedangkan di dalam Pasal 12 menyebutkan jenis-jenis subyek reforma Agraria
BAB II TUJUAN
Pasal 2, Reforma Agraria bertujuan untuk (a-f)

 

Penyelesaian koflik agraria mestilah diletakkan dalam konteks pelaksanaan Pembaruan Agraria secara komprehensif. Arah dan semangat penyelesaian konflik yang hendak dikedepankan bukan saja untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban konflik tanah selama ini, melainkan juga untuk mendorong terjadinya transformasi sosial ke arah susunan masyarakat yang lebih berkeadilan sosial, dengan landasan berupa keadilan dalam pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan kekayaan alam lainnya.

Agenda penyelesaian konflik (khususnya yang terjadi di masa lalu yang belum diselesaikan) merupakan bagian penting dari program Reforma Agraria. Secara umum, program Reforma Agraria yang dimaksud biasanya meliputi agenda (1) Redistribusi lahan (land re-distribution), (2) Penataan hak penguasaan (land tenure reform); (3) Penyelesaian konflik, dan (4) Pemulihan wilayah publik.

BAB III PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Perpres ini tidak menjelaskan secara rinci jangka waktu pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria. Hal ini tidak menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.
Pasal 12 ayat (1) Isi dari peraturan ini sebaiknya dijelaskan dalam ketentuan Umum Pasal 1.

Pasal ini bertentangan dengan kepemilikan tanah yang berada di kawasan tanah ulayat (masyarakat adat).

Pasal 12 ayat (3) Pemberian tanah kepada Tentara dan kepolisian tidak relevan dikarenakan orang perseorangan yang sangat membutuhkan tanah adalah kaum petani.
Pasal 12 ayat (4) Pengertian hak kepemilikan bersama masih perlu dikaji ulang dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan terhadap masyarakat adat.
Pasal 12 ayat (5)

Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:

a.      Koperasi, Perseroan Terbatas, atau Yayasan, yang dibentuk oleh subjek Reforma agraria, orang perorangan atau kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau

b.      Badan Usaha Milik Desa

Perseroan Terbatas kurang tepat diberikan hak redistribusi tanah karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas bahwa Perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan tujuan mencari keuntungan/laba. Dalil yang sering digunakan oleh oknum dalam melakukan penyelundupan hukum. Begitu halnya juga dalam pemberian ijin melalui Yayasan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pasal 1 menyatakan bahwa badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Realita oknum tertentu sering mengatasnamakan lembaga ini untuk mencari keuntungan pribadi dan kelak menguasai tanah-tanah yang diredistribusi kepada masyarakat melalui TORA.

 

BAB IV PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK AGRARIA
Pasal 17 ayat (2)

Penanganan Sengketa dan Konflik agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh gugus tugas Reforma Agraria secara berjenjang

Isi dari Pasal ini tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan penyelesaian secara berjenjang dan akan membutuhkan penyelesaian dengan waktu yan cukup lama.

Tidak ada sanksi apabila terjadi penyalahgunaan wewenang Penataan Aset dan Penataan Akses. Misalnya apabila terbukti melanggar ketentuan sertifikat hak milik dapat dicabut atau tanah dikembalikan ke Negara.

BAB V KELEMBAGAAN REFORMA AGRARIA
Pasal 18 ayat (3) Sesuai Pasal 1 angka (6) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki Perundang-Undangan menyatakan Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kewenangan Perpres sebenarnya merupakan hak prerogatif presiden. Oleh sebab itu, susunan keanggotaan Reforma Agraria secara Nasional diketuai oleh Presiden bukan Menteri koordinator di bidang Perekonomian.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulansejak Peraturan Perundang-Undangan ini diundangkan

Jangka waktu penentuan gugus tugas terlalu terburu-buru (memaksakan). Hal ini dilihat berdasarkan Peraturan Menteri sebagai petunjuk teknis belum dikeluarkan.

Alur Kerja Perpres 86/2018

CATATAN

  • Dalam PERPRES 86 tahun 2018, TIM pelaksana reforma agraria terdiri dari gabungan beberapa kementrian/lembaga hal ini potensial menyulitkan proses koordinasi, komunikasi, dan ketidakfokusan yang diakibatkan kerja-kerja lain dimasing-masing sektor. Alangkah lebih efektif ketika ada kelembagaan yang bersifat ad-hoc, dan langsung dipimpin oleh Presiden. Dalam berbagai kasus konflik agraria, masing-masing Kementerian memiliki aturan tersendiri terkait agraria. Akibatnya, penyelesaian konflik agraria memiliki banyak “pintu penyelesaian” yang justru membingungkan.
  • Persoalan tanah-tanah masyarakat adat belum tercover dalam PERPRES 86 TAHUN 2018, hal ini potensial menimbulkan konflik antara wilayah adat dan wilayah yang diklaim sebagai garapan oleh masyarakat penggarap (Objek TORA). Misalnya diwilayah EX HGU PTPN II di Sumatera Utara.
  • Tidak terlibatnya lembaga-lembaga independen Negara dan minimnya peran organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria
  • Ketidakjelasan akses informasi tentang peraturan mentri serta tindak lanjut pembentukan tim reforma agraria dan gugus tugas diberbagai tingkatan potensial dimanfaatkan oleh segelintir pihak.

Terbentuknya perpres ini, Masyarakat Sipil tidak semata-mata menerima secara utuh. Ada pro-kontra di kalangan masyarakat terkhusus masyarakat sipil yang sering bersinggungan dengan konflik agraria. Beberapa diantaranya terkait dengan pasal-pasal yang perlu dilakukan revisi atau masukan dari elemen masyarakat. Adapun analisisnya sebagai berikut:

  1. Dalam konsideran menimbang Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dalam kaidah regulasi ini sebaiknya memaksukkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  2. Subjek reforma agraria dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria mengkategorikan dalam tiga bagian, antara lain;
  3. orang perseorangan,
  4. kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, atau
  5. Badan Hukum.

Pasal 12 ayat 4, menyatakan bahwa kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persayaratan untuk diberikan objek redistribusi. Menurut pemahaman SEKBER RA SUMUT bahwa kelompok masyarakat ini tidak mengkategorikan masyarakat adat. Fakta ditemukan konflik agraria yang sering muncul saat ini berada di kawasan tanah ulayat (adat). Pertimbangan SEKBER RA SUMUT akan menimbulkan konflik horizontal diantara masyarakat sendiri terkait redistribusi tanah. Selain itu defenisi kelompok masyarakat diduga akan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Pengkategorian badan hukum sebagai subjek reforma agraria sebaiknya dihapuskan. Perusahaan yang berbadan hukum dalam mendapatkan redistribusi telah memiliki mekanisme tersendiri dalam redistribusi tanah sebagaimana diatur dalam UUPA.

  1. Dalam Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, Tim pelaksana reforma agraria terdiri dari gabungan beberapa kementrian/lembaga hal ini berpotensi menyulitkan proses koordinasi, komunikasi, dan ketidakfokusan yang diakibatkan kerja-kerja lain dimasing-masing sektor. Alangkah lebih efektif ketika ada kelembagaan yang bersifat ad-hoc, dan langsung dipimpin oleh Presiden dalam menjalankan program reforma agraria. Dalam berbagai kasus konflik agraria, masing-masing Kementerian memiliki aturan tersendiri terkait agraria. Akibatnya, penyelesaian konflik agraria memiliki banyak “pintu penyelesaian” yang justru membingungkan.
  2. Tujuan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria ini tidak semata-mata sebagai regulasi yang menyelesaikan konflik-konflik agraria yang telah terjadi di tanah air terkhusus di Sumatera Utara. Melainkan regulasi ini lebih menitikberatkan kepada proses redistribusi lahan yang disertai dengan legalisasi. SEKBER RA SUMUT menilai hal ini akan mengakibatkan konflik yang lebih besar terutama para penggarap yang memperjuangkan tanah diatas wilayah adat milik Rakyat Penunggu.

REKOMENDASI

  1. Memastikan keterlibatan masyarakat sipil dalam Tim GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebab peran Pemerintah Propinsi adalah memberikan usulan dan rekomendasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), pelaksanaannya dan lain-lain sebagaimana diatur pasal Pasal 22 Ayat 1 ada di Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu penting bagi SEKBER RA SUMUT merekomendasikan nama-nama orang yang memiliki kredibilitas bicara tentang persolan agraria di Sumatera Utara dan masing-masing Kabupaten/Kota.
  2. Melakukan revisi terhadap Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dengan memasukkan Masyarakat Adat sebagai subjek Reforma Agraria.

 

Share :