PERINGATAN HARI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL “Pelanggaran HAM Masih Berlangsung, Negara Dimana?”

Pak Astaman Hasibuan membacakan sajak karyanya “Desa yang Hilang” (foto by Fhilya Hilmasari Sinulingga)

Elemen masyarakat sipil memperingati hari HAM Internasional dengan Panggung Rakyat pada Senin, 10 Desember 2018 di pelataran kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Medan, jalan Hindu No. 12 Medan. Filsafatian band,  para Seniman dan korban pelanggaran HAM turut mengisi rangkaian kegiatan yang berlangsung dari pukul 14.00-18.00 WIB.

Beberapa organisasi masyarakat sipil lintas sektor bersama-sama menginisiasi kegiatan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Organisasi-organisasi masyarakat sipil tersebut terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Medan (LBH Medan), Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (WALHI SU), Hutan Rakyat Institute (HaRI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS SU), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Serikat Petani Indonesia Sumatera Utara (SPI Sumut), Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (PUSHAM UNIMED), Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Sumatera Utara (KPA SUMUT), Sekretariat Bersama Reforma Agraria Sumatera Utara (SEKBER RA SUMUT), LITERACY COFFEE, Sentra Advokasi Untuk Hak Dasar Rakyat (SAHDAR), Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (HMI UMSU), dan Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sumatera Utara (HMI FISIP USU).

Penampilan Filsafatian Band (foto by Fhilya Hilmasari Sinulingga)

Melalui acara ini, elemen masyarakat sipil menyampaikan bahwa pelanggaran HAM masih eksis hingga saat ini dan Negara masih tidak serius dalam melakukan upaya-upaya penegakan HAM. Di Sumatera Utara sendiri, pelanggaran HAM tergolong masih tinggi dan cenderung terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Elemen masyarakat sipil Sumatera Utara mencatat beberapa jenis pelanggaran HAM di Sumatera Utara, yang merupakan persoalan yang belum mampu terselesaikan hingga sekarang.

Pertama, konflik agraria, Konflik agraria tetap signifikan dalam mewarnai catatan kelam pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Berdasarkan catatan Hutan Rakyat Institute (HaRI), ada 106 kelompok masyarakat yang sampai saat ini berkonflik dengan perkebunan maupun perusahaan hutan tanaman industri, dengan luasan mencapai 346.648 hektar. BAKUMSU juga menemukan bahwa terjadi 16 konflik agraria diatas wilayah adat milik masyarakat adat di Sumatera Utara berdasarkan monitoring yang dilakukan sepanjang tahun 2017-2018.

Kedua, praktek kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan Negara. Sepanjang tahun 2018 KontraS Sumut mencatat peningkatan jumlah kekerasan aparat keamanan secara cukup signifikan. Apabila ditahun 2017 lalu terjadi 59 kasus, maka pada tahun ini terdapat 71 kasus. Dalam konteks ini, ada dua persoalan yang mendapatkan catatan khusus dari KontraS Sumatera Utara. Pertama, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan khususnya polisi dalam rangka melakukan penegakan hukum. Kedua, terkait masih berlangsungnya praktek penyiksaan.

Ketiga, ancaman terhadap demokrasi dalam konteks kebebasan berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat. Polemik penggunan pasal karet melalui UU ITE menjadi kata kunci dalam menyampaikan kondisi demokrasi dalam bingkai kebebasan berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat. Seperti kasus yang menimpa Yusroh Hasibuan, seorang aktifis asal Batubara yang bisa jadi contoh bagaimana UU ITE digunakan secara arogan dan sewenang-wenang. Upaya pembungkaman demokrasi juga tercermin dari praktek kekerasan terhadap para jurnalis di Sumatera Utara. Jika pada tahun 2017 terjadi 13 kasus kekerasan, dalam catatan kami, sepanjang tahun 2018 terjadi 9 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Keempat, Pelanggaran HAM atas keadilan ekologi, yaitu perjuangan untuk mendapatkan keadilan lingkungan antargenerasi, untuk menyelamatkan dari ancaman dan dampak krisis serta penghancuran lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik harus diakui. Hal tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab Negara untuk menjamin penegakan hukum lingkungan. Sumatera Utara merupakan daerah rawan pelanggaran HAM Atas Keadilan Ekologi. Keadilan ekologi menjadi barang yang langka, Penegak hukum dalam penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam seakan tidak berdaya melawan Korporasi. Upaya untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi upaya perlindungan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan rakyat. Menurut Catatan Walhi ada 163 orang dikriminalisasi dan mengalami tindak kekerasan karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan ruang hidupnya.

Peringatan Hari HAM Internasional ini menjadi momentum bersama terutama bagi negara untuk merefleksikan pentingnya penegakan HAM untuk masa depan Indonesia bukan hanya menjadi ajang seremonial semata. Masih eksisnya pelanggaran HAM di Sumatera Utara, hal ini harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Elemen masyarakat sipil harus kembali menghimpun kekuatan dalam kerangka mendorong keterlibatan aktif Negara dalam melaksanakan penegakan HAM. Terkhusus Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Baru.

 

 

Share :