[Pers Release] PERINGATAN HARI HAM & PESTA RAKYAT

Memperkuat Solidaritas, Memastikan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM Warga”

Balige, 13 Desember 2018

Ribuan masyarakat dari 6 Kabupaten sekawasan Danau Toba bersama KSPPM, INFID, BAKUMSU, YDPK, JKLPK di Indonesia, PK Hephata HKBP, PETRASA, YAK PARPEM GBKP, YKPD GBKP Alpha Omega, PA HKI ZARFAT, YAPENTRA GKPI, HaRI, ST TOBASA, STKS, ST TAPUT, Aliansi Serikat Tani Tano Batak, Pengmas HKBP memperingati Hari HAM Internasional di lapangan Sisimangaraja XII, Balige, Kabupaten Toba Samosir.

Tema yang diangkat dalam peringatan HAM tahun ini yakni “Membangun dan Memperkuat Solidaritas dalam Memperjuangkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Rakyat. Perayaan Hari HAM Internasional ini dibuka dengan menari bersama yang diiringi oleh alunan musik Gondang Napitu, tarian khas dari etnis batak toba. Sebagaimana yang disampaikan oleh mugiyanto dari INFID “Selama hidup saya memperingati Hari HAM, baru kali ini saya memperingatinya diawali dengan manortor. Ini luar biasa bagi saya pribadi, karena ini kali pertama perayaan hari HAM Internasional dibuka dengan tradisi masyarakat setempat”. Selain hiburan, acara ini diisi oleh sambutan dari Mugiyanto (INFID), Delima Silalahi (KSPPM), Manambus Pasaribu (BAKUMSU), Sarma Hutajulu (Anggota DPRD Sumatera Utara), Saur Tumiur Situmorang (Komnas Perempuan), Parulian Siregar (Perwakilan Pemkab Tobasa) juga paparan dari Keynote Speaker yakni Ahmad Taufan Damanik, Ketua KOMNAS HAM Indonesia.

Semangat dari acara ini adalah evaluasi dan refleksi bersama atas kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dalam 20 tahun reformasi di Indonesia, khususnya di Tanah Batak (Kawasan Danau Toba). Didalam orasinya, (Sekretaris Eksekutif BAKUMSU) menyebutkan bahwa “terkait pelanggaran HAM di Sumatera Utara, terjadi 9 (Sembilan) kategori pelanggaran HAM di Sumatera Utara yakni pelanggaran Hak SIPOL maupun Hak EKOSOB termasuk pelanggaran Hak warga Negara di Sumatera Utara. Terkhusus di sektor pelanggaran HAM di sektor Agraria, kami mencatat bahwa sepanjang 2017-2018, pelanggaran HAM di Sektor Agraria masih dalam kategori mengkhawatirkan, ada 16 kasus perampasan wilayah adat yang tersebar di seluruh sumatera utara ditambah adanya unsur kekerasan dalam keterlibatan TNI/Polri dalam konflik agraria terhadap masyarakat penggarap terutama di wilayah HGU dan eks HGU PTPN II serta Kampung Sari Rejo, Medan”.

Disamping itu, Delima Silalahi (Direktur KSPPM) memaparkan bahwa pelanggaran HAM masih kerap terjadi di kabupaten-kabupaten sekawasan Danau Toba, “frekwensi terjadinya konflik agraria masih tinggi. Berbagai projek pembangunan di Kawasan Danau Toba yang bertujuan mensejahterakan rakyat, justru melahirkan banyak konflik agraria di tengah masyarakat. Saat ini KSPPM mendampingi 19 kelompok masyarakat adat/masyarakat lokal yang tersebar di Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir dan Kabupaten Simalungun,  yang mana wilayah adat mereka diklaim sebagai kawasan hutan negara dan sebagian sudah diberikan izin kepada pihak ketiga”.

Perampasan tanah dan hutan adat yang diikuti dengan intimidasi dan kriminalisasi, merupakan bentuk pengabaian atas hak-hak rakyat. Maka, tidak heran, kalau konflik pertanahan yang sudah berlangsung lama di daerah ini belum juga terselesaikan. Malah, dalam dua tahun terakhir semakin meningkat jumlahnya. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Taufan Damanik dalam orasinya “Dari pengaduan kasus pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM, pengaduan yang paling banyak diterima adalah dari sektor agrarian dan salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran HAM terbanyak disektor agraria adalah kampung halaman kita, Sumatera Utara”.

Dikesempatan yang sama perwakilan Pemerintah Kabupaten Tobasa, Parulian Siregar, selaku Asisten Administrasi Umum Pemkab Tobasa yang membaca pidato sambutan bupati tobasa, Ir. Darwin Siagian menyampaikan bahwa “Pemerintah toba samosir ikut berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pelaksanaan HAM berupa pelaporan data Kab. Tobasa kepada peduli HAM kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, kantor budaya provinsi sumut. Dan Pemkab samosir mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM oleh kemenkumham. Dengan penghargaan ini pemkab samosir dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini sebagai kabupaten peduli HAM”. Hal ini ditimpali oleh Sarma Hutajulu selaku anggota DPRD Sumatera Utara “Disatu sisi kita harus mengapresiasi pemkab tobasa yang mendapat penghargaan sebagai kabupaten ramah HAM, tetapi disisi lain kita harus mengakui bahwa secara realitas pemerintah belum sepenuhnya hadir dalam penegakan HAM”.

Sampai saat ini di dalam pembangunan, masyarakat belum menjadi subjek. Bahkan, atas nama pembangunan dan kesejahteraan, dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, maka pembangunan infrastruktur, pengembangan industri pariwisata dan lainnya, tidak jarang justru merampas hak-hak rakyat. Hal ini dibenarkan oleh Saur Tumiur Situmorang (Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa “Komnas perempuan, dalam pemantauannya di sektor sumber daya alam, melihat terjadinya pencerabutan akses kehidupan dari perempuan ketika terjadi konflik sumber daya alam”. Saur Tumiur Situmorang juga menambahkan bahwa “Dalam pemantauan Komnas Perempuan, selama otonomi daerah, pemerintah cenderung mengeluarkan peraturan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan, atas nama agama dan moralitas”.

Jalan panjang tentang penegakan HAM mengalami proses yang amat berliku. Berbagai upaya telah dilakukan selama ini. Hanya saja, tanpa usaha yang sungguh-sungguh penegakan HAM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah hanya akan berjalan diruang kosong. Oleh karena itu, peringatan hari HAM dalam wadah Pesta Rakyat ini dapat menyuarakan berbagai pengabaian dan pelanggaran negara atas hak-hak rakyat, sekaligus untuk mengingatkan semua pihak, khususnya negara dan para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari tingkat pusat hingga daerah tentang pentingnya menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan, dan melakukan pemenuhan atas hak-hak rakyat, khususnya kelompok rentan sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia dan warga dunia. Negara harus sungguh-sungguh hadir dalam menjamin akses rakyat atas keadilan, kesejahteraan, partisipasi publik dan kebebasan sipil lainnya.

Didalam pemaparannya Ahmad Taufan Damanik menekankan bahwa “Hak Asasi Manusia itu bukan sesuatu yang simsalabim datang dan kita nikmati, tetapi adalah sesuatu yang harus detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun kita perjuangkan  terus menerus”.

Share :