Belajar Dari Sejarah Untuk Mengungkap Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera

Kuli Etnis Jawa di Perkebunan Tembakau Sumatera Timur, sumber gambar, https://www.pinterest.com

Sejak awal abad ke-19 lalu, masuknya investasi perkebunan di Sumatera Timur telah merubah kehidupan rakyat. Pembukaan perkebunan secara besar-besaran dimulai tepatnya setelah tahun 1870, saat UU Agraria kolonial Pemerintah Hindia Belanda tetapkan. Keluarnya Undang-undang tersebut adalah tonggak bagi liberalisasi ekonomi pemerintah kolonial dan menjadi pendorong investasi besar-besaran asing di sektor perkebunan di Hindia Belanda, khususnya di Sumatera Timur. Pada saat itu, perkebunan menjadi alat untuk menghasilkan devisa bagi Hindia Belanda.

Setelah pemberlakukan UU Agraria 1870, investasi asing di perkebunan masuk secara masif. Di Pulau Jawa, investasi asing bergerak di sektor perkebunan tebu, sementara di Sumatera Timur, perusahaan-perusahaan asing ini bergerak di sektor perkebunan tembakau. Pembukaan perkebunan tembakau milik swasta di Sumatera Timur pada pertengahan abad ke-18 dan akhir abad ke-19 menandai sebuah era baru dalam usaha perkebunan tidak hanya tembakau, tetapi juga komoditas karet dan kelapa sawit.

Hadirnya investasi besar-besaran pada sektor perkebunan telah memperkerjakan buruh Tiongkok, India, dan pada awal abada ke-20, Perkebunan secara besar-besaran menghadirkan buruh atau pada saat itu disebut kuli kontrak dari Pulau Jawa. Pada saat itu, jumlah kuli mencapai ratusan ribu pada saat itu, untuk mengaturnya, pemerintah menerbitkan Koeli Ordonantie. Munculnya berkala, dari yang pertama Staatsblad No. 133 tahun 1880 sampai staatsblad No. 421 tahun 1915. Dalam butir-butir ordonansi tersebut tertuang aturan para kuli tidak boleh membangkang perintah perusahaan.

Kuli bekerja selama 10 jam sehari dengan gaji sangat kecil. Tidak heran banyak kuli mencoba melarikan diri, melakukan pencurian, dan menyerang mandor yang enggan menaikkan gaji. Kuli yang melarikan diri dari perkebunan akan dikejar polisi perkebunan dan apabila tertangkap mereka akan dikembalikan ke perkebunan. Dan hukuman pun menanti mereka, misalnya kerja tanpa dibayar atau perpanjangan kontrak. Hukuman bagi para kuli seperti digambarkan oleh Van den Brand. “Mereka diseret kuda dengan tangan terikat, dicambuk dengan daun jelantang kemudian disiram air, digantung, ditusuk bagian bawah kukunya dengan serpihan bambu, dan untuk kuli perempuan –maaf– digosok kemaluannya dengan merica halus,” tulisnya dalam De Millioenen uit Deli. Butir-butir hukuman tersebut dikenal dengan poenale sanctie (sanksi pidana). Semua kuli dianggap menyetujui ordonansi itu meski kebanyakan dari mereka buta huruf.

Berbagai literarur telah menjelaskan bahwa, pada saat itu pemerintah kolonial dan pihak perkebunan tidak menganggap buruh dengan status yang paling rendah, diperlakukan seperti budak yang tidak dapat berpikir, dihukum cambuk jika melakukan kesalahan, bahkan selalu diperlakukan tidak seperti manusia. Perkebunan secara penuh mengontrol kehidupan buruh selama 24 jam demi lancarnya aktivitas perkebunan mereka dan memaksimalkan keuntungan.

Tidak hanya itu, kondisi tersebut lebih-lebih juga dialami buruh perempuan. Ann Stoller dalam bukunya “Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera 1870-1979” menuliskan bahwa kuli perempuan didatangkan dari Jawa. Mereka didatangkan dalam kondisi belum menikah. Mereka ditipu akan dipekerjakan sebagai kuli dengan penghasilan yang cukup tinggi. Tetapi sebenarnya, mereka juga dipekerjakan sebagai pelacur untuk membuat betah pekerja laki-laki – terutama kuli asal Jawa – untuk memperpanjang kontraknya. Sebagaimana  Breman tuliskan (dalam Menjinakkan Sang Kuli) bahwa betapa sulit bertahan hidup di perkebunan tanpa kehadiran perempuan.

Perkebunan di Masa Jepang dan Awal Kemerdekaan

Tahun 1942, Jepang merebut Hindia Belanda termasuk Sumatera Timur dan merubah perkebunan. Jepang mengganti tanaman perkebunan yang semula adalah tanaman tembakau, karet, dan kelapa sawit menjadi tanaman pangan. Pada saat itu, Pemerintah Fasisme Jepang memobilisir kuli perkebunan untuk menggarap lahan perkebunan dan menanaminya menjadi tanaman pangan. Tanaman Pangan Pemerintah Jepang butuhkan sebagai logistik pangan tentara Jepang dalam perang Asia-Pasifik.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, Kondisi politik mempengaruhi kondisi perkebunan, rakyat Indonesia, terutama buruh-buruh perkebunan membutuhkan lahan untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan hidup, mereka pun mulai mengelola tanah-tanah perkebunan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks, pada satu sisi, Belanda menginginkan Perkebunannya kembali mereka kuasai. Sisi lainnya, perkebunan telah berubah menjadi areal tanaman pangan dan garapan rakyat Indonesia. Tidak hanya buruh perkebunan yang mengelola lahan, masyarakat lokal lainnya di Sumatera Timur, masyarakat adat di Sumatera Timur, bahkan pihak Kesultanan juga turut berusaha mengklaim lahan-lahan perkebunan. Oleh karena itu, pada tahun 1946, terjadi revolusi sosial dan gerakan anti feodal yang melucuti kekuasaan kerajaan Sumatera Timur yang pada saat itu berusaha bangkit di Negara yang sudah merdeka. Masa tani dan buruh yang pernah terlibat melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dan Jepang adalah penggerak dari revolusi sosial yang bersejarah tersebut.

Rakyat yang sudah mengelola tanah perkebunan pada saat itu menuntut pengakuannya dari Negara. Karl Pelzer dalam bukunya Toean Keboen dan Petani menuliskan bahwa mereka juga dicap sebagai penduduk atau petani liar. Pada saat itu, Pemerintah Indonesia juga belum mempunyai Undang-Undang pokok yang mengatur Agraria di Indonesia.

Kemudian, persoalan tanah di Sumatera Timur menggoyahkan kabinet Wilopo . Perjanjian KMB telah menyepakati bahwa pengusaha perkebunan  diperkenankan kembali dan mengelola perkebunan. Hal ini menimbulkan lagi permasalahan baru yang mana muncul tindakan kekerasan kepada petani dan bekas buruh perkebunan atau yang disebut penduduk liar yang sudah menggarap lahan perkebunan. Tindakan kekerasan tersebut  dilakukan untuk mengusir mereka dari tanah garapan yang pada saat itu mereka dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin. Hal ini tercatat dalam peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa adalah peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan penduduk atau petani liar terkait persoalan tanah di Sumatera Timur.

Di tahun 1958 Pemerintah menasionalisasi sebagian besar perkebunan. Ada juga perkebunan yang tidak dinasionalisasi dan menjadi perkebunan swasta. Ada buruh yang sejak zaman kolonial bekerja di perkebunan kemudian kembali bekerja di Perkebunan. Di samping mereka juga turut mengelola tanah perkebunan. Dan juga mendirikan perkampungan-perkempungan di sekitar perkebunan. Ann Stoler menuliskan bahwa kebanyakan perkampungan Jawa di pinggiran perkebunan berasal dari lahan garapan hasil serobotan. Hal ini ini berarti bahwa kebanyakan dari mereka mereproduksi diri dengan perjuangan ekonomi dan kadang-kadang perjuangan politis. Menurutnya, pengembagan Kapitalisme tidak hanya tergantung pada persediaan dan penguasaan atas tanah dan tenaga buruh tetapi harus ada jaminan agar buruh hanya menggunakan sejumput tanah perkebunan untuk  memperoleh kehidupan dari sumber lain.

Di Desa Perkebunan Ramunia, terjadi pergantian kepemilikan perkebunan dari masa kolonial Belanda bernama Senembah Maatchapiij, kemudian setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1950-an berganti kepemilikan menjadi milik swasta PT. Gelorata. Buruh di perkebunan Ramunia sudah menggarap lahan sejak Indonesia merdeka, lalu setelah pengelolaan perkebunan berganti, mereka kembali bekerja diperkebunan. Saat itu, perkebunan mulai menanami kelapa nyiur, tanpa mengganggu buruh yang sudah bercocok tanam di perkebunan. Buruh yang bersuku Jawa tersebut dan perkebunan bercocok tanam tumpang sari dengan tanaman kelapa nyiur.

Kondisi di Perkebunan Ramunia menjadi salah satu contoh bahwa, perkampungan-perkampungan Jawa di sekitar perkebunan adalah bukti reproduksi buruh melalui perjuangan ekonomi. Dengan bercocok tanam, buruh berusaha meningkatkan kondisi perekonomiannya. Walaupun kemudian peristiwa politik juga turut berkontribusi pada tertindasnya dan terampasnya hak atas tanah mereka selaku rakyat. Di Sumatera Timur, rakyat yang sudah mengelola lahan perkebunan sebagian besar juga turut mendapat SKT (Surat Keterangan Tanah), KRPT, dan lain sebagainya. Mereka memperoleh tanah yang sudah dikelola dari program land reform pemerintahan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno. Hal ini mulai dilaksanakan sejak disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960.

Peristiwa politik pada tahun 1965 merubah semua kondisi. Pemerintah Orde Baru lahir, dan kemudian ada perluasan perkebunan. Di Sumatera Utara, terjadi pengambilan kembali lahan-lahan perusahaan perkebunan yang sebelumnya telah menjadi objek redistribusi melalui SKT. Untuk perkebunan, pada 16 Juli 1969, Pemerintah propinsi Sumatera Utara melalui SK. No. 370/III/gsu/1968 meniadakan segala penggarapan tanah jaluran yang dilakukan masyarakat petani, buruh atau karyawan PNP, ABRI maupun PNS di areal konsesi PNP IX. Sejak ini, tidak ada lagi rakyat dan buruh yang berani menggarap tanah, meskipun sudah menjadi tanah mereka melalui objek land reform. Mereka takut dicap sebagai bagian dari partai yang Pemerintah Orde Baru Larang jika tetap mengelola lahannya, akhirnya mereka pun merelakan perkebunan mengambil kembali lahan mereka.

Lantas, apakah kehidupan Buruh perkebunan sejatera? Ann Laura Stoller, seorang antropolog pada tahun 1970-an melakukan penelitian di daerah-daerah perkebunan di Sumatera Utara. Hasil penelitiannya telah menjadi sebuah karya yang membongkar permasalahan-permasalahan perkebunan yang Ia tuliskan dalam sebuah buku berjudul “Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera 1870-1979”. Pada pertengahan Januari 2019, Ia kembali berkunjung ke Indonesia dan berkunjung ke daerah-daerah tempat ia melakukan penelitian.

Revisit: Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera 1870-1979

Dr. Budi Agustono (kiri), Prof. Ann Laura Stoller (tengah), dan Karib (Kanan). Foto by Rizal Sinaga

Minggu, 20 Januari 2019, bertempat di ruang rapat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Prof Ann berkesempatan untuk memantik diskusi terkait hasil penelitian yang Ia lakukan sekitar 40 tahun. Akademisi, mahasiswa, pegiat agraria, dan organisasi masyarakat sipil turut hadir dalam diskusi yang dilaksanakan 2 jam tersebut, dari pukul 10.00 WIB-12.00 WIB.

Dalam paparannya, Ann mengatakan bahwa Ia masih ingat perkebunan karet dan kelapa sawit di daerah Deli, Simalungun, dan Asahan tempat ia melakukan penelitian, dan perkebunan-perkebunan di daerah tersebut masih eksis sampai saat ini. “saya mengerti betul bagaimana modal asing dan imperialisme membuat orang menderita. Pada waktu itu saya berjalan di Kisaran, Tanjung Morawa. Saya berjalan di perkebunan, saya menemukan orang-orang jawa yang bekerja di perkebunan dan tidak jelas status hubungannya dalam kerja. Dulu, di daerah Sumber Padi tempat saya melakukan penelitian, pada waktu itu saya masih melihat adanya padi di daerah tersebut, tetapi kemarin saya berkunjung ke sana sawah-sawah itu habis semua.

“Pada orba tidak ada orang melakukan protes kepada Pemerintah, lalu saya membuka arsip belanda dan menemukan perlawanan kepada pemerintah, untuk memperjuangkan hal-hak mereka. Kami menemukan orang-orang yang bekerja di perkebunan sawit dengan gaji 700 ribu dan tidak berubah dari yang lalu. Jadi apa artinya pembangunan, apa artinya kemajuan?” Papar Ann.

Karena pertemuan sifatnya diskusi, Dr. Budi Agustono, Sejarahwan USU, turut memberikan tanggapan. Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU tersebut mengatakan bahwa pada tahun 1965, banyak kelompok-kelompok tani yang menjadi basis partai terlarang menjadi korban pembunuhan dan mayat mereka dibuang ke Sungai Ular. “Pada tahaun 1980 orang yang bersimpati dengan komunis mulai dibebaskan. Saya menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan politik di daerah perkebunan.”

Menanggapi hal tersebut, Stoller kembali mengatakan bahwa kita harus tahu di pekerbunan ada modal kapital, modal militer, dan korupsi. Menurutnya, para pemilik kebun tidak pernah mau datanng dan peduli dengan kondisi para buruh.

Prof. Usman Pelly, seorang antropolog Universitas Negeri Medan menanggapi bahwa kita semua mempunyai beban moral, sebab buruh-buruh dari Jawa sampai sekarang tidak mempunyai perubahan. “Bagi bangsa indonesia terjadi kemisikinan kepada buruh pekerja, yang terjebak dalam kemiskinan struktural. Pemerintah tidak memperhatikan penderitaan buruh, pemerintah pusat tidak melakukan hal-hal yang berpihak kepada rakyat, sebab pemerintah sudah enak dengan kondisi seperti itu. Saya pernah menjadi staf ahli Gubernur dan tidak ada kekuatan Pemerintah Daerah untuk mengatur perkebunan. Dan Pemerintah pusat berpihak kepada pada kekuatan kapital.” Pungkasnya.

Fikarwin Zuska, kepala Departemen Antropologi USU mengatakan bahwa perjudian, prostitusi, dan opium membuat para buruh dan petani Jawa di Sumatera Utara terkurung dalam kemiskinan dan sudah menjadi tradisi.

Sebagaimana  yang dituliskan Jan Breman dalam bukunya “Menjinakkan Sang Kuli”. Breman menuliskan bahwa para majikan mempersukar kebebasan para kuli bergerak di luar perkebunan. Permintaan cuti tak pernah dikabulkan untuk mencegah kuli melarikan diri. Dengan demikian, hiburan pun hanya dapat dilangsungkan di perkebunan. Judi dadu merupakan salah satu hiburan yang begitu kaum kuli Deli gemari.

Pemerintah kolonial punya kepentingan di balik konsumsi candu oleh para kuli. Breman mencatat, biaya pemerintahan dalam negeri, pengadilan, dan penempatan tentara seluruhnya dapat ditutup dengan uang borongan candu yang berarti dibayar oleh para kuli. “Penghasilan ini merupakan surplus yang tidak kecil untuk anggaran belanja daerah pada umumnya,” tulis Breman.

Fahmi Bimbim, mahasiswa Departemen Sejarah FIB USU yang telah melakukan investigasi sosial tentang kesataran upah turut memberikan tanggapan. Lelaki berkacamata tersebut mengatakan bahwa upah buruh perempuan lebih rendah dibandingkan dengan buruh laki-laki. “Di Deli Serdang (Sei mencirim, dan Ramunia) kami menemukan hal tersebut, kami melihat kapitalisme yang memasuki perkebunan berujung pada imperialisme. Anak perkebunan tidak mencicipi pendidikan di Universitas. Kami merasakan bahwa di daerah perkebunan, di segala aspek (sosial, budaya, politik, ekonomi) tidak mengalami kesejahteraan. Dengan kondisi seperti itu bukan tidak ada perlawanan, namun saat itu terjadi perlawanan oleh Buruh, para preman kemudian melakukan intimidasi dan menjaga eksistensi perusahaan perkebunan.” Pungkas Fahmi.

Stoller juga menuliskan dalam bukunya bahwa, pada zaman kolonial, Kuli perempuan hanya menerima upah 1,5 gulden sebulan, setengah dari pendapat pekerja laki-laki dan tak mendapat tempat penampungan. Akibatnya, mereka punya fungsi lain di perkebunan yaitu memikat pekerja laki-laki di malam hari.

Abdul Halim Sembiring, salah satu pegiat agraria di Sumatera Utara mengatakan bahwa untuk masalah kemiskinan, ada upaya yang sangat masif tentang ekspansi kelapa sawit, seperti di Labuhan Batu. “Jadi ada fakta-fakta yang tidak dibuka di ruang publik. Perlu juga diketahui bahwa banyak penduduk yang terusir dari tempat tinggalnya, dan menjadi penggarap di perkebunan tersebut.” Tegas lelaki yang juga beraktivitas di Bakumsu tersebut.

Di penghujung diskusi Prof. Usman Pelly mengatakan bahwa kita harus belajar dari sejarah masa lalu dan mencari hubungan-hubungannya dengan permasalahan saat ini, salah satunya adalah permasalahan perkebunan. (RP)

Share :