Bupati Serdang Bedagai; “GTRA untuk Membela Kepentingan Rakyat yang Tertindas & Mencari jalan Penyelesaian Konflik Agraria”

Aliansi masyarakat sipil Sumut dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sedang beraudiensi dengan Bupati Sergai, Ir. H. Soekirman, M.Si beserta jajarannya. Photo by Soraya Afif

Sekretariat Bersama Reforma Agraria Sumatera Utara (SEKBER RA SUMUT), beberapa lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil yang menjadi bagian dalam SEKBER RA Sumut seperti HaRI, Bakumsu, Bitra Indonesia, LBH Medan dan sebagainya, Akademisi Universitas Indonesia (Soraya Afif, P.hD, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumatera Utara serta Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB) mendorong Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan implementasi Perpres  No. 86  Tahun 2018 dengan melibatkan masyarakat sipil dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Bupati Serdang Bedagai beserta jajaran pejabat daerah dan perwakilan Kantor Pertanahan Serdang Bedagai menerima kunjungan elemen masyarakat sipil tersebut di kantor Bupati Serdang Bedagai, Senin, 21 Januari 2019, pukul 13.30 WIB. Setelah beberapa bulan lahirnya Perpres 86/2018, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah kabupaten yang pertama kali di Sumatera Utara berinisiatif dan menginisiasi, dan memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat sipil dan berkomitmen untuk membentuk Tim GTRA yang akan melibatkan masyarakat sipil.

Pertemuan ini adalah upaya masyarakat sipil menginformasikan peran Daerah dalam melaksanakan reforma agraria melalui Perpres 86 /2018 (desentralisasi Reforma Agraria) terkait subyek, obyek, kelembagaan, dan penanganan konflik. Kemudian untuk menekankan pentingnya Kabupaten Serdang Bedagai adalah Inisiator Kabupaten Pelaksana Reforma Agraria di Sumatera Utara. Dan Mendorong pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat sipil di dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kabupaten dengan memperhatikan usulan nama perwakilan masyarakat sipil dari SEKBER RA Sumut.

Abdul Halim Sembiring (Kordinator SEKBER RA Sumut) menyampaikan hal tersebut kepada Bupati dan jajarannya, serta perwakilan dari Kantor Pertanahan. “Sekretariat Bersama Reforma Agraria (SEKBER RA) Sumut bersama KPA Sumut adalah bentuk komitmen gerakan masyarakat sipil di Sumatera Utara dalam mengawal Perpres 86 dan penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara, dan kami mendorong agar kabupaten turut terlibat aktif dalam agenda-agenda pemerintah untuk rakyat. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus bekerjasama dengan masyarakatnya melaksanakan agenda-agenda tersebut, termasuk melaksanakan agenda reforma agraria.” Pungkas lelaki yang sehari-hari juga beraktivitas di Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) tersebut.

Senada dengan hal di atas, Wina Khairina (Direktur Hutan Rakyat Institute) mengatakan bahwa Aliansi Masyarakat sipil Sumatera Utara SEKBER Reforma Agraria mendorong Kabupaten Sergai untuk menjadi inisiator, dan pelopor kabupaten yang konsen melaksanakan reforma agraria dan mendorong Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sergai yang melibatkan masyarakat sipil. “Bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di daerahnya. Memastikan bahwa Perpres 86 ini tidak justru membuka ruang kepada kelompok mafia tanah untuk mengambil tanah-tanah objek TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). Oleh sebab itu masyarakat dan pemerintah terutama pemerintah daerah harus mengawasinya.” Ungkap perempuan yang juga penulis buku “Burung-burung Kehilangan Sarang” (kisah 3 kampung di Serdang Bedagai yang mengalami konflik agraria).

Hawari Hasibuan, Kordinator KPA Sumut mengungkapkan bahwa Bagaimana sebenarnya peran pemerintah dalam menata aset dan akses, untuk kemudian bisa berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian mengkombinasikan semua stakehoder yang ada. “Dalam hal ini, masyarakat sipil ingin berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan agraria. Pemerintah daerah sebagai bagian birokrasi perlu mentransformasi diri menjadi birokrasi pembangunan yang memiliki fungsi pokoknya yaitu fungsi pembangunan yang berkeadilan, karena hal yang melatarbelakangi terbitnya Perpres ini adalah  ketimpangan kepemilikan tanah.” Tambah Hawari.

Menanggapi berbagai penjelasan tersebut, Bupati Serdang Bedagai, Ir. H. Soekirman, M.Si mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berharap agar nantinya tim GTRA Serdang Bedagai dapat menyelesaikan persoalan agraria di Serdang Bedagai dan memberikan akses tanah terhadap masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya. “Saya berharap GTRA dapat melihat seperti apa peta permasalahan di sini. Kita nanti akan bersama-sama untuk bisa melihat objektif permasalahan, berupaya melakukan penyelesaian. Masuknya masyarakat sipil akan membantu kita Pemerintah. Saat ini, Kita harus membela hak-hak rakyat yang tertindas. Kita nanti harus profesional, populis, dan secara politis tidak jadi alat suatu kekuatan sehingga Reforma Agraria di Sergai bisa berjalan dengan baik. Saat ini, Pemerintah tidak punya banyak tenaga, untuk melakukan hal tersebut. Ke depannya, kita bisa saling berkomunikasi ke-depannya” Tambah lelaki yang biasa disapa Bang Kirman tersebut.

Di akhir pertemuan, Bupati Kabupaten yang dijuluki “tanah bertuah negeri beradat” tersebut kemudian memerintahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan yang turut hadir untuk segera menindaklanjuti pembentukan Tim GTRA Sergai. Selain tetap berkomunikasi dan bersinergi dengan elemen masyarakat sipil dan kantor pertanahan.

Seperti diketahui, tugas tim GTRA kabupaten adalah menyusun rencana aksi dan peta jalan penyelesaian permasalahan agraria yang terintegerasi, mengidentifikasi dan menginventarisasi dan menyampaikan usulan tanah-tanah masyarakat yang potensial menjadi objek Reforma Agraria, mengidentifikasi konflik agrarian dan usulan penyelesaian Reforma Agraria, melakukan rapat kordinasi dengan pihak-pihak terkait (masyarakat sipil) untuk menyusun dan mengusulkan Subjek dan Objek TORA. Dan memetakan wilayah penguasaan dan pemanfaatan Rakyat. Semoga nubuat baik dari Pemerintah Serdang Bedagai ini bisa segera terlaksana dan menjadi pemicu bagi kabupaten-kabupaten lainnya di Sumatera Utara dan di Indonesia. Salam