Jalan Perampasan dan Upaya Perlindungan Masyarakat Adat

HaRI mencatat bahwa ada 48 komunitas masyarakat adat sampai saat ini masih berkonflik dengan perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri. Di sekitaran Danau Toba, terdapat 23 Komunitas masyarakat adat masih berkonflik dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Toba Pulp Lestari. HaRI mencatat, konflik tersebut berada di wilayah-wilayah adat yang luasnya mencapai 35.616, 43 Ha. Sedangkan 4 komunitas adat lainnya yang berada di sekitaran Danau Toba berkonflik dengan kehutanan, dan perkebunan.

Di Pesisir Sumatera Timur, masyarakat adat Rakyat Penunggu menjadi korban perampasan lahan oleh PTPN II. Dari sekitar 76 kampong masyarakat adat Rakyat Penunggu, 20 Kampong Rakyat Penunggu sudah menduduki wilayah adatnya, walau hanya sebagian kecil saja yang sudah mereka kelola. Begitu pun mereka masih kerap dianggap penggarap oleh pihak PTPN II. Keberadaan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu masih dipinggirkan oleh Negara.

Jalan Perampasan Wilayah Adat

Proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat tentu tidak terlepas dari Kehutanan dan Perkebunan baik itu yang dikelola langsung oleh negara atau swasta yang selama ini telah merampas ruang hidup masyarakat adat. Klaim negara terutama Kehutanan telah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Sektoral Kehutanan pada tahun 1967, yang ini kemudian mengklaim 70 % dari daratan Indonesia adalah Kawasan Hutan. Proyek jalan perampasan telah Pemerintah buka sejak saat itu. Hutan-hutan yang pada dasarnya telah masyarakat-masyarakat adat di seluruh Republik Indonesia kelola secara turun temurun sejak zaman dahulu dengan hukum-hukum adatnya masing-masing perlahan menghilang karena aturan tersebut, dimana Negara secara penuhlah yang mempunyai hak untuk mengelola hutan. Klaim Negara atas kawasan hutan kemudian menjadikan kawasan-kawasan hutan sebagai objek investasi, baik investasi pertambangan (yang juga diakomodir UU Pertambangan pada tahun 1967), Perkebunan, dan Hutan Tanaman Industri. Alhasil, masyarakat adat menjadi korban dari investasi tersebut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi, dimana wilayah adat Negara menjadikannya sebagai kawasan Hutan, kemudian Negara memberikannya kepada investasi industri ekstraktif, hutan tanaman industri, dan perkebunan.

Melalui UU sektoral Kehutanan yang mengklaim 70 % wilayah Indonesia sebagai kawasan hutan, telah menunjuk atau menjadikan hutan-hutan adat di dataran tinggi Sumatera Utara seperti di Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, dan lain sebagainya tersebut sebagai kawasan hutan Negara. Bahkan, banyak huta, nagori, atau kuta dan wilayah pemukiman masyarakat masuk dalam kawasan hutan Negara.  Lalu UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa telah menyeragamkan  bentuk pemerintahan terkecil di masyarakat. Akibatnya, sistem-sistem pemerintahan lokal yang berbasis hukum adat dan beragam di seluruh wilayah Indonesia perlahan menghilang. Negara telah mengubahnya, menyamaratakannya menjadi Desa. Tentunya, upaya generalisasi oleh Pemerintah pada saat itu berkontribusi besar dalam semakin memudarnya bentuk-bentuk pemerintahan masyarakat yang berbasis hukum adat. Tidak hanya pada hal tersebut, memudarnya hukum adat, pranata adat baik yang mengatur hal-hal yang bersifat etis, pola tingkah laku masyarakat, sistem nilai, norma dan lain sebagainya turut diikuti dengan memudarnya sistem pengaturan wilayah adat yang di dalamnya mencakup hutan, pemukiman, perladangan dan lain sebagainya. Apalagi, Negara memang tidak enggan untuk memberikan objek wilayah adat yang telah diklaim sebagai kawasan hutan terhadap investasi modal. Di Sumatera Utara, hal tersebut juga terjadi. Pada tahun 1983, Negara memberikan konsesi kepada perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT. IIU (Inti Indorayon Utama) yang sekarang berubah nama menjadi PT. TPL (Toba Pulp Lestari) dengan wilayah konsesi lebih kurang mencapai 245.000 Ha.

Di bagian Timur Sumatera Utara, perampasan wilayah adat telah berlangsung sejak masuknya investasi perkebunan sejak zaman Belanda, yakni setelah Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Undang-undang agraria kolonial pada akhir abad ke-19 tepatnya tahun 1870. Undang-undang tersebut melahirkan pernyataan domein (Domein Veerklarring) yang melabeli tanah-tanah yang dianggap terlantar dan tak bertuan untuk konsesi-konsesi perkebunan. Lahirnya undang-undang tersebut adalah proses melegalkan perampasan tanah, pembukaan hutan secara masif, dan menjadi gerbong kapitalisme global yang menjarah bumi Nusantara dengan masuknya modal melalui investasi-investasi perkebunan berskala besar terkhusus di Sumatera Timur. Hadirnya investasi telah mengubah dan merampas wilayah adat masyarakat adat di Sumatera Timur, yaitu Rakyat Penunggu.

Rakyat Penonggol (seperti tercantum dalam akta Van Consessi) atau istilah ini juga disebut Rakyat Penunggu adalah Rakyat yang menunggu istirahatnya lahan perkebunan tembakau untuk ditanami tanaman palawija. Sementara tanah tempat bercocok tanam tersebut disebut dengan tanah jaluran. Oleh karena itu, inilah penyebab perubahan sistem pengelolaan wilayah masyarakat adat yang hidup di antara Sungai Wampu sampai Sungai Ular di Sumatera Timur. Masuknya investasi perkebunan ke Wilayah Sumatera Timur telah merubah sistem bercocok tanam Rakyat Penunggu dari berladang reba (istilah lokal untuk sistem berladang berpindah) ke berladang jaluran.

Di era kemerdekaan Indonesia, Pemerintah menasionalisasi perkebunan-perkebunan peninggalan Belanda. Agenda-agenda redistribusi lahan mulai dilakukan, terutama sejak keluarnya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Namun, peristiwa politik pada tahun 1965 memberikan pengaruh besar terhadap tidak terlaksananya agenda reforma agraria di Indonesia. Pemerintah “Orde Baru” muncul, menginisiasi lahirnya Undang-undang sektoral kehutanan dan pertambangan yang memfasilitasi investasi lokal dan asing di wilayah kawasan hutan. Ruh undang-undang tersebut tidak jauh berbeda dengan agraris wet, yakni sama-sama memfasilitasi investasi. Di sektor perkebunan, telah terjadi pengambilan kembali lahan-lahan perusahaan perkebunan yang sebelumnya telah menjadi objek redistribusi. Untuk perkebunan, pada 16 Juli 1969, Pemerintah propinsi Sumatera Utara melalui SK. No. 370/III/gsu/1968 meniadakan segala penggarapan tanah jaluran yang dilakukan masyarakat petani, karyawan PNP, ABRI maupun PNS di areal konsesi PNP IX. Kebijakan ini bermaksud agar PNP IX dapat mengelola dan menanami tanah kosong bekas tanaman tembakau dengan menggunakan teknik dan pengelolaan sendiri. Melalui ini, Perkebunan memperluas areanya kembali, merampas hak-hak adat/ulayat Rakyat Penunggu.

Pasca reformasi, berbagai upaya pengakuan hak-hak masyarakat adat mulai menjadi perbincangan. Perbincangan semakin ramai ketika keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Putusan MK 35 menegaskan bahwa Wilayah adat (ulayat) merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat adat dan merupakan hak masyarakat adat. Putusan ini merupakan uji materi dari UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan amar putusan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun putusan ini menyatakan harus ada peraturan daerah di tingkat lokal (kabupaten) yang mengakui keberadaan dari masyarakat adat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena unik dan variatifnya komunitas adat di setiap daerah.

Tantangan Perda Masyarakat Adat di Sumatera Utara

Di Tingkatan Propinsi, Ranperda masyarakat adat sejauh ini sudah berjalan selama 2 tahun sejak 2017. Sejauh ini, masyarakat adat di Sumatera Utara beserta koalisi pendukungnya (HaRI, KSPPM, BPRPI, BAKUMSU, AMAN Sumut, AMAN Tano Batak, dan WALHI Sumut) memberi perhatian penuh terhadap agenda tersebut. Yang mana perda propinsi tidak hanya sebagai payung bagi pengaturan hukum terkait hak-hak masyarakat adat, akan tetapi menjadi perda penetapan bagi masyarakat adat. Sudah pasti ini menjadi perdebatan dengan kalangan DPRD di Sumatera Utara maupun di antara koalisi masyarakat adat. Bagaimana perda propinsi mengatur dan menetapkan suatu komunitas sebagai subjek masyarakat adat dan mengatur objeknya.

Dalam pengakuan masyarakat adat, aspek historis menjadi dasar klaim yang kuat. Pengertian masyarakat adat, adanya kepentingan bersama, ada genealogis. Konstitusi telah memerintahkan Pemerintah untuk membuat undang-undang pengakuan masyarakat adat. Di setiap daerah, kemudian perda mengatur masyarakat adat yang mana ada dua ketegori dalam teori hukum, yakni yang sifatnya tetap dan mengatur. Jika sifatnya mengatur, dalam hal ini perda harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, ada empat hal pokok yang harus masyarakat adat tunjukkan dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui perda. Pertama, sejarah asal usul daerah masyarakat adat. Kedua, pemetaan wilayah adat, karakteristik wilayah bersangkutan. Ketiga, adanya interaksi di dalam lingkungan masyarakat adat. Dan Keempat, adanya insitusi yang menjalankan aturan dalam masyarakat adat.

Masyarakat adat tidak mengharapkan bahwa perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat baik di propinsi maupun kabupaten akan berpeluang bagi kebangkitan gerakan-gerakan feodal, kerajaan, dan pihak-pihak lain yang mengatasnamakan masyarakat adat. Oleh karena itu, elemen masyarakat adat dan koalisi pendukung yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat sipil seperti HaRI, KSPPM, BPRPI, BAKUMSU, AMAN Sumut, AMAN Tano Batak, dan WALHI Sumut mendorong agar ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di tingkat propinsi segera disahkan. Di tahun 2019 ini, Ranperda masyarakat adat di Sumatera Utara kembali masuk dalam agenda ranperda dan DPRD Sumut akan membentuk tim Pansus untuk ranperda masyarakat adat. Semoga niat baik DPRD ini dapat mempercepat disahkannya ranperda masyarakat adat di Sumatera Utara.

 

 

Share :