GTRA Diharapkan Menjadi Pengurai Benang Kusut Konflik Agraria Di Sumatera Utara

Audiensi Masyarakat Sipil Sumut, Pegiat Reforma Agraria dengan Gubernur Sumatera Utara 26 Februari 2019 |

Medan (kpa.or.id) – KPA Wilayah Sumatra Utara serta sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Reforma Agraria (Sekber RA) mendatangi Kantor Gubernur Sumatra Utara untuk membahas realisasi Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, Senin (25/02).

Kedatangan ini disambut langsung oleh Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatra Utara. Sementara SEKBER Reforma Agraria diwakili KPA Sumut, Yayasan Bitra Indonesia, HaRI Institute, Bakumsu, SPI Sumut, KSPPM dan BPRPI.

Salah satu pokok yang dibahas ialah pelibatan masyarakat sipil dalam anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatra Utara.

GTRA, seperti yang dijelaskan dalam Perpres RA merupakan perpanjangan tangan dari Tim Reforma Agraria Nasional untuk menyokong kerja-kerja percepatan realisasi reforma agraria di Provinsi dan Kabupaten/kota.

Disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Perpres tersebut, GTRA diwajibkan memenuhi unsur keterlibatan langsung dari masyarakat, layaknya organisasi tani, organisasi nelayan, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil.

Koordinator KPA Wilayah Sumut, Hawari Hasibuan mengisyaratkan agar tidak mengabaikan peran masyarakat dalam keanggotaan GTRA.

“Dari informasi yang beredar, sudah ada draf terkait pembentukan GTRA di Sumut. Namun masih kurang keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini kita menginginkan masyarakat berperan maksimal dalam GTRA. Supaya lebih partisipatif”, kata Hawari.

Sejalan dengan itu, anggota Dewan Nasional KPA, Sofyan Ubaidi Anom berpendapat selama ini GTRA masih dijalankan setengah hati. Aturan lanjutan mengenai pembentukan GTRA juga masih lemah.

“Dalam realisasinya (red: GTRA), masih kental ego-sektoral masing-masing lembaga dan kementrian yang berakibat tidak maksimalnya kerja-kerja GTRA di lapangan. Hal ini ditambah dengan beberapa kelemahan dalam sisi regulasi”, pungkas Ubed.

“Seringkali organisasi petani yang mendorong inisiasi pembentukan GTRA di daerah-daerah. Tanpa inisiatif tersebut, GTRA tidak berjalan dengan maksimal”, tegas Ubed.

Memaksimalkan GTRA

Ada empat nama yang diusulkan Sekber RA dalam keanggotaan GTRA Provinsi Sumut, diantaranya Hawari Hasibuan (KPA Sumut), Manambus Pasaribu SH, MH (Bakumsu), Alfi Syahrin (BPRPI) dan Zubaidah (SPI Sumut).

Usulan ini telah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh Edy Rahmayadi. Ia berharap hal ini bisa menjadi bagian dari upaya mengurai benang kusut beragam konflik agraria dan hambatan-hambatan pelaksanaan reforma agraria di Sumut..

Hawari menuturkan, GTRA adalah peluang yang harus direspon untuk penyelesaian masalah agraria.

“Penting bagi kita masuk dalam GTRA untuk mendorong dari dalam. Memulai peta jalan penyelesaian konflik agraria di Sumut dan menginventarisasi objek-objek reforma agraria”, tukas Hawari.

Dari catatan akhir tahun KPA, Sumatra Utara merupakan salah satu provinsi dengan letusan konflik agraria tertinggi di Indonesia. Bahkan pada 2017, terjadi 59 kali letusan konflik, satu tingkat di bawah Jawa Timur sebagai provinsi penyumbang letusan konflik agraria tertinggi, dengan 60 kali letusan konflik sepanjang tahun.

Hal ini merupakan dampak dari banyaknya konflik-konflik agraria yang tak kunjung diselesaikan hingga saat ini, baik itu konflik lama maupun konflik baru akibat perluasan investasi di sektor perkebunan, industri kehutanan dan infrastruktur.

Senada, HaRI Institute mengungkapkan sejak 2014 ada 106 kelompok masyarakat berkonflik dengan perusahaan perkebunan (HGU) dan industri kehutanan (HTI) dengan luasan mencapai 346,648 hektar. Konflik tersebut belum ada kanal penyelesaiannya sejauh ini. (AR)

Sumber: kpa.or.id

Share :