Perda No. 03/2019, Kabar Baik Bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

 

”Amarah tidak tertahankan lagi. Tersiar kabar desa kami akan digeledah oleh polisi untuk menangkap kaum bapak yang disangka merusak alat-alat berat TPL. Saya dan ibu-ibu lainnya berbegas ke persimpangan Jalan Marade. Kami membawa kayu sebagai senjata di tangan. Bukan hanya itu, tidak banyak yang tahu kami masing masing membawa belati dapur yang kamiselipkan di sarung. Kami sudah siap mati.” (Wawancara Op.Putra boru, Perempuan adat dari Sipituhuta, 8 oktober 2014. Saurlin Siagian dan Trisna Harahap, Pandumaan dan Sipituhuta vs TPL DI Sumatera Utara “Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan. Inkuiri Nasional KOMNAS HAM; Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan)

Dalam perjuangan ini kami sudah berjanji, lebih baik mati daripada mati-mati, artinya apapun ceritanya tanah adat kami harus kembali. Bahkan kami pernah dipenjara karena mempertanahkan tanah adat kami. Kami hanya ingin tanah adat kami kembali. Kami tidak mau kurang dari situ, kami juga tidak mau lebih bahkan satu jengkal pun. Kami hanya mau hak kami kembali” James Sinambela (Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta, 24 Juli 2018)

Setelah berjuang sejak Juni 2009, masyarakat  adat Pandumaan-Sipituhuta akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan resmi pemerintah atas hak-hak adatnya. Lebih kurang 9 tahun, Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta disahkan pada 03 juli 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Humbang Hasundutan. Butuh waktu lebih kurang 6 bulan bagi perda tersebut untuk mendapat nomor registrasi, 01 Februari 2019 secara resmi Perda Kabupaten Humbang Hasundutan No. 03/2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta disahkan. Hal ini merupakan kabar baik bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah lain di Sumatera Utara dan di Indonesia.

Pada akhir Desember 2016 lalu, Presiden menyerahkan 8 SK hutan adat dan 1 SK (surat keterangan) pencadangan hutan adat. 1 SK pencadangan tersebut adalah hutan adat Pandumaan-Sipituhuta. Hal ini merupakan pengakuan atau penetapan hutan adat oleh negara. Pada saat itu, Pengakuan tersebut saat ini telah disertai dengan peraturan daerah. Tentu, hadirnya perda ini semakin menguatkan pengakuan Negara (Pemerintah Pusat) sejak akhir 2016 lalu terhadap masyarakat adat secara khusus di Pandumaan-Sipituhuta.

Perda  Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ini menjadi Perda pertama di Kawasan  Danau Toba yang lahir melalui mekanisme yang partisipatif; menyusul langkah awal dikeluarkannya wilayah adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta oleh Menteri KLHK sebagaimana diamanatkan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Namun agar Perda ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, ada beberapa hal yang harus Pemerintah segera lakukan. Yakni dikeluarkannya SK Hutan Adat oleh Menteri terhadap lahan seluas 5172 hektar yang dipetakan masyarakat secara partisipatif.

Perda ini menghendaki pemerintah bersikap lebih tegas terhadap PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dan semua pihak terkait yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah harus memastikan agar PT TPL tidak lagi melakukan operasi di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta. Pemerintah juga wajib mengambil tindakan yang seharusnya dan sesuai aturan hukum jika perusahan ini tetap melakukan operasi di wilayah yang bukan menjadi haknya. Perda No. 03/2019 ini menghendaki PT TPL dan semua pihak terkait untuk menghormati keputusan Pemerintah dan juga perjuangan masyarakat adat. PT TPL dan semua pihak terkait wajib mematuhi peraturan ini dan menerima semua konsekwensi legal atas semua tindakan yang bertentangan dengan hal-hal yang sudah diatur dan disahkan dalam Perda tersebut.

Tentu, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta tidak mengharapkan perda ini hanya sekedar dokumen, tetapi bagaimana perda tersebut dapat terlaksana demi kedaulatan mereka. Keluarnya nomor register perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta juga harus diikuti dengan kepastian pelepasan areal kawasan hutan dan areal konsesi PT. TPL kepada masyarakat adat. Serta penatabatasan areal seluas 5172 Ha yang nantinya akan KLHK lakukan. Semoga hal ini dapat segera Pemerintah tindak lanjuti. Salam