Tahun Ke-3 Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara sudah memasuki tahun ke-3 sejak 2017 lalu. Belum ditetapkannya ranperda tersebut menjadi perda, Masyarakat adat di Sumatera Utara beserta koalisi pendukungnya yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Hutan Rakyat Institute (HaRI), Bakumsu, Perempuan AMAN, KSPPM, dan Walhi Sumatera Utara tetap memberi perhatian penuh agar ranperda tersebut segera disahkan.

Memasuki tahun 2019, jajaran struktur Badan Perencanaan Peraturan Daerah (BPPD) pun berubah. Begitu juga pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Koalisi Percepatan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat harus kembali bersilaturami dengan jajaran BPPD DPRD Sumut yang baru. Selasa, 26 Februari 2019, Koalisi mengadakan audiensi ke Badan yang dulunya Badan Legeslasi Daerah tersebut di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pertemuan tersebut, tampak jajaran BPPD beserta anggota DPRD lain menerima kedatangan Elemen masyarakat sipil. Diantaranya adalah Drs. Aripay Tambunan, MM, Rifai Pulungan, Ikrimah Hamidy, ST,  M.Si, Brilian Mochtar, SE, MM, dan Muchrid Nasution, SE.

Arifin Saleh (PB AMAN) turut mengapresiasi bahwa DPRD Sumut terus mengawal terkait ranperda masyarakat adat di Sumut. Ia menambahkan bahwa Koalisi masyarakat sipil menganggap bahwa persoalan masyarakat adat baik itu di Indonesia secara umum maupun di Sumatera Utara ini sangat pelik terutama terhadap konflik sumber daya alam. Selain itu, Ranperda sedang DPRD dan Koalisi usulkan ruanglingkupnya tidak hanya terkait soal tanah tapi juga banyak bersentuhan secara umum kepastian hukum terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya. Jadi bicara masyarakat adat dia punya hubungan satu entitas yang berkaitan dengan wilayah-wilayah adatnya.

Menanggapi hal tersebut, Brilian Mochtar, SE mengatakan bahwa hal inti dan terpenting adalah bagaimana mengakui, melindungi dan mengatur masyarakat adat ini menjadi sub pokok pembahasan. “Karena saya sepakat sebelum nya kami berantam sama pemerintah pusat. Saya sepakat arti nya ada perda yang membatasi perusahaan untuk meberikan hutan sesuka-sukanya bair lah itu hutan dilindungi oleh negara tetapi sumberdaya yang ada didalamnya bukan berarti ditebang tetapi  mereka bisa kemudian mengambil kemenyan dihutan saya sepakat itu tapi jangan nantinya ada algojo disitu nantinya.” Ungkapnya.

Seperti diketahui, bahwa selama ini proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat tentu tidak terlepas dari Kehutanan dan Perkebunan baik itu yang dikelola langsung oleh negara atau swasta yang selama ini telah merampas ruang hidup masyarakat adat. Klaim negara terutama Kehutanan telah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Sektoral Kehutanan pada tahun 1967, yang ini kemudian mengklaim 70 % dari daratan Indonesia adalah Kawasan Hutan. Proyek jalan perampasan telah Pemerintah buka sejak saat itu. Hutan-hutan yang pada dasarnya telah masyarakat-masyarakat adat di seluruh Republik Indonesia kelola secara turun temurun sejak zaman dahulu dengan hukum-hukum adatnya masing-masing perlahan menghilang karena aturan tersebut, dimana Negara secara penuhlah yang mempunyai hak untuk mengelola hutan. Klaim Negara atas kawasan hutan kemudian menjadikan kawasan-kawasan hutan sebagai objek investasi, baik investasi pertambangan (yang juga diakomodir UU Pertambangan pada tahun 1967), Perkebunan, dan Hutan Tanaman Industri. Alhasil, masyarakat adat menjadi korban dari investasi tersebut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi, dimana wilayah adatnya Negara menjadikannya sebagai kawasan Hutan, kemudian Negara memberikannya kepada investasi industri ekstraktif, hutan tanaman industri, dan perkebunan.

Fachrizal Sinaga (HaRI) turut mengatakan bahwa ada saudara-saudara kita masyarakat ada bahwa mereka mereka mempunyai nilai-nilai bahwa tanah mereka yang diklaim sebagai kawasan hutan itu dan itu adalah model pengelolaan hutan yang sangat baik. Bagaimana mereka bisa mengambil sesuatu dari kawasan hutan tetapi juga suatu pelestarian hutan.

“Intinya masih ada nilai-nilai yang masih lekat dimasyarakat adat ini yang sangat baik untukpengelolaan hutan tapi problemnya sudah disampaikan teman-teman tadi mereka tidak punya payung hukum yang melindungi mereka. Kita lihat saja di Humbahas bagaimana mereka mengelola hutan kemenyan itu mereka mendapatkan hasil yang oke dari situ mereka mengelola itu dan spesies kemenyan yang mereka tanam itu tidak bisa tumbuh sendiri dan mereka harus berdampingan dengan pohon-pohon besar lainnya. Jadi secara ekologis itu sangat baik karena untuk tumbuh dia hurus berdampingan dengan pohon besar lainnya dan itu sebagai pengatur debit air kawasan danau toba jadi wilayah itu penting sekali untuk dipertahankan dan kalau kita melihat ada kearifan masyarakat adat yang baik disitu tetapi mereka ada masalah terkait payung hukum nya tidak ada untuk melindungi mereka harapannya perda ini bisa secepatnya.” Tambah Rizal.

Berhadir juga elemen masyarakat adat, yaitu masyarakat adat Rakyat Penunggu. Berbicara Rakyat Penunggu, Ansyaruddin, kepala Rakyat Penunggu Kampong Secanggang menyampaikan bahwa Rakyat Penunggu tidak mengelola lahan tapi bagaimana kami diikut sertakan dalam hal ini karena itu ditolak dari zaman ke zaman jadi wajib hukumnya bagi Rakyat Penunggu ini memperjuangkan dan mengambil haknya. “Saya optimis memang perda ini ketika dilahirkan tidak ada terjadinya konflik tetapi ketika hanya satu macam suku saja misal Kesultanan saya yakin akan ada konflik karena jauh sebelum Republik ini ada pun sudah ada suku yang menempati Sumatera Utara ini.”

Perjuangan masyarakat adat tentu tidak terlepas dari perjuangan perempuan-perempuan adat. Salah satu Perempuan adat yang berjuang akan hak-hak adatnya, Meiliana Yumi (Perempuan AMAN) mengungkapkan bahwa Ia sepakat dengan apa yang Koalisi Percepatan Ranperda MA Sumut bahwa selama ini kebijakan khususnya di Sumut ini belum ada yang memihak perempuan adat pada kenyataanya perempuan adat ini terus menerus memperjuangkan wilayah adatnya dan memposisikan dirinya sederajat dengan laki-laki jadi baik itu dalam pengambilan keputusan dan mempertahankan wilayah adatnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tak sedikit juga dari mereka yang mendapatkan diskriminasi dan kriminalisasi perempuan dan anak-anak. ” Kami berharap dengan adanya perda masyarakat adat ini nantinya mampu melindungi hak-hak kolektif perempuan adat.” Tambahnya.

Rifai Pulungan, salah satu anggota DPRD yang turut menyambut kehadiran Koalisi menanggapi bahwa kata Indonesia kepada dunia hutan kita. “Sekian peta nya ini dan kemudian ini yang menjadi masalah bahwa Indonesia membuat peta-peta hutan sementara di lapangan masyarakat atau perusahan atau pemerintah daerah itu membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya hutan ditebang menjadi kebun atau segala macam. Ini pertarungannya bersifat global kalau kita persempit saya usulkan kepada bapak ibu bahwa terkait ranperda ini bahwa ini kewajiban dari masyarakat hukum adat ini, apa kewajibannya yaitu mematuhi hukum positif itu dulu.” Pungkasnya.

Sementara itu, Tomy (PB AMAN) menyampaikan bahwa ada banyak alternatif pengaturan jalan lain termasuk instrumen UU Desa, Kehutanan, Permendagri No. 52, atau Permen ATR No. 10 tahun 2017 untuk menyelesaikan persoalan masyararakat adat, terutama di Sumatera Utara. “Jadi apasih yang paling penting dari semua instrumen perlindungan ini mau kita masukkan sebab tidak bisa semuanya jadi secara yuridis itu pasti sebab ini masalah tanah bukan objek saja bukan subjek hukum. Lalu secara ekonomi soal pemberdayaan dan yang paling penting adalah perlindungan kawasan hutannya, jadi tidak sekonyong-konyong ketika masyarakat adat sudah diakui maka kita bisa berbuat apa saja, dan kita tidak menginginkan itu.” Tambahnya.

Upaya mendorong pengakuan masyarakat adat dalam ranperda adalah bagaimana elemen koalisi pendukung masyarakat adat terlibat dalam penyusunan ranperda tersebut, termasuk masyarakat adat sendiri. Juniati Aritonang (Bakumsu) menyampaikan bahwa Koalisi sangat berharap keterlibatan koalisi disini dalam rangka ini dimana koalisi dengan DPRD khususnya BPPD tetap bisa bersinergi untuk bisa terlibat aktif dalam mendorong perda masyarakat adat ini.

Share :