Diskusi Publik: Gerakan Sosial dan Keadilan Iklim

 

Saurlin Siagian (Peneliti HaRI) saat menjelaskan presentasinya tentang Keadilan Iklim

Dalam upaya untuk memahami diskursus gerakan sosial dan keadilan iklim yang penting
untuk diperbincangkan dari sektor lokal, nasional, dan internasional oleh karena telah menjadi
percakapan dunia, Hutan Rakyat Institute (HaRI) mengadakan diskusi tematis bertajuk “Gerakan
Sosial dan Keadilan Iklim” di sekretariat HaRI, pada tanggal 30 Maret 2019. “Perubahan iklim
merupakan isu yang sedang populer saat ini, jadi penting bagi kita untuk melihat bahwa soal ini
kemudian dapat juga menjadi pisau bermata dua,” ucapan Rizal, moderator diskusi tematis saat
membuka percakapan.

Diskusi ini dihadiri oleh 15 orang yang berasal dari beragam organisasi, yakni BPRPI,
Srikandi Lestari, BITRA, FITRA, BAKUMSU, KNTI, dan WALHI Sumut. Adapun dua
pembicara dalam diskusi ini, Saurlin Siagian sebagai peneliti Hutan Rakyat Institute dan Diana
Adi sebagai Direktur BITRA Indonesia.

Sebagai pembicara pertama, Saurlin Siagian mengatakan bahwa, “Ada 3 level yang
menjadi bahan diskusi hari ini, mulai dari konsep, situasi global, dan terakhir situasi yang ada di
Sumut”. Presentasenya diawali dengan pemutaran film karya Greenpeace yang mendeskripsikan
terjadinya perubahan iklim dan dampaknya pada kebiasaan bertani dan nelayan, hasil panen,
hingga akhirnya menciptakan kesulitan dalam pekerjaannya. Film tersebut dijadikan sebagai
pengantar untuk menjelaskan tentang perubahan iklim secara visual.

“Saat ini sedang terjadi pemanasan Global yang ditandai dengan naiknya suhu Bumi
sekitar 2˚C dari 100 tahun lalu dengan rata-rata 15˚C. Fenomena ini dikarenakan meningkatnya
emisi karbon di Bumi yang berasal dari kegiatan industrialisasi dan alih fungsi tata guna lahan,
sebagai faktor yang paling mempengaruhi,” jelas Saurlin dalam pemaparannya.
Beliau juga mengungkapkan secara konseptual ada 4 pandangan guna merespon
perubahan iklim, yakni pandangan pasar bebas yang fokus pada pertumbuhan ekonomi. Kedua,
institusionalis berfokus pada penciptaan lembaga. Ketiga, Bioenvriomentalis yang berfokus pada
penyelamatan ekosistem. Dan terakhir, Sosial Hijau yang mengkorelasikan gerakan sosial dan
gerakan lingkungan.

Selanjutnya, Diana Adi menyebutkan, “Di Sumatera Utara ada 4 Kabupaten yang
termasuk ke dalam wilayah rentan iklim, yakni Langkat, Serdang Berdagai, Batu Bara, dan Deli
Serdang. Dalam upaya adaptasi iklim Bitra sedang bekerja di 4 Kabupaten, yakni Langkat,
Serdang Berdagai, Batu Bara, dan Simalungun. Ada beberapa kegiatan yang sedang kami
upayakan misalnya menyangkut pertanian organik. Kita sudah mulai dari dua produk, yaitu beras
organik dan pemasarannya melalui rekan-rekan NGO dengan luas lahan 60 Ha. Selain itu, kami
juga mengajak masyarakat untuk merawat pohon pelindung di daerah rawan seperti DAS,
menjaring petani muda untuk membudidayakan kopi, program pengobatan tradisional dengan
kearifan lokal, hingga mendorong Perda-Perda yang melindungi petani dan Perdes untuk
konservasi lingkungan di DAS”.

Usai pemaparan dari pemateri yang hadir, sesi diskusi berjalan dengan baik dan kondusif.
Di penghujung diskusi, salah satu peserta diskusi, Iswan Syahputra dari Bitra menuturkan bahwa, “Negara maju selalu menggunakan negara-negara berkembangan untuk menyelamatkan
lingkungan. Cara yang dilakukan dengan membeli semisal bisnis karbon ke negara berkembang.
Namun ironisnya, uang tersebut dalam implementasinya tidak jelas kemana, yang seharusnya
diperuntukkan untuk rakyat. Parahnya perusahaan-perusahaan sawit raksasa mengklaim bahwa
mereka berkontribusi untuk menjaga iklim, sehingga meminta hak atas uang tersebut.” Terakhir,
kegiatan diskusi ini ditutup dengan acara makan bersama untuk saling menjaga tali silaturahmi
dari antar lembaga yang hadir. (GW)

Share :