Diseminasi Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Perwujudan Reforma Agraria yang Berkeadilan

Medan, Senin, 04 Maret 2019

Sekber Reforma Agraria dan KPA Wilayah Sumut

Bersama : KSP, Komnas HAM, Gubernur Sumatera Utara, BPN Sumatera Utara, MSP FISIP USU, AAI Sumatera Utara, Bakumsu, HaRI, Yayasan Bitra Indonesia, Walhi Sumatera Utara, Yayasan Srikandi Lestari, BPRPI, Yapidi, YAK GBKP, Fitra Sumut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS SUMUT), Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumut, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), FITRA Sumut, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UNIMED), KNTI, Palapa, Lembaga Bantuan Hukum (LBH Medan), Yayasan Diakones Pelangi Kasih (YDPK), Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM), Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Tano Batak), KPHSU, Petrasa, Yayasan Paras.

Usep Setiawan (Kantor Staf Presiden) saat menyampaikan presentasi “Refleksi Program Reforma Agraria Pemerintah di Indonesia” 

Sekber RA Sumut, Senin, 4 Maret 2019. Sebanyak 37 lembaga elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Reforma Agraria Sumatera Utara (SEKBER RA Sumut) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sumatera Utara mengadakan Seminar Nasional “Diseminasi Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Perwujudan Reforma Agraria yang Berkeadilan”pada Senin, 04 Maret 2019 di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Jalan Dr. Sofian No. 1 Kampus USU, Padang Bulan, Medan.

Halim Sembiring Host Sekber RA Sumut menyampaikan, “Bahwa selain SEKBER RA Sumatera Utara dan KPA Wilayah Sumatera Utara, turut terlibat dan hadir bersama menginisiasi kegiatan ini antara lain Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Staf Presiden, KOMNAS HAM, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU, Magister Studi Pembangunan FISIP USU, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Hutan Rakyat Institute (HaRI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Bitra Indonesia, Walhi Sumatera Utara, Samdhana Institute, Yayasan Srikandi Lestari, Asosiasi Antropolog Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Yayasan Ate Keleng (YAK) GBKP, Yayasan Pijar Podi, dan Fitra Sumatera Utara.”

Gubernur Sumatera Utara dalam pidato sambutannya yang di bacakan oleh Ir. Halen Purba, M.M (Kadis Kehutanan SUMUT) menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun langkah strategis agar  seluruh masyarakat di Sumatera Utara mendapatkan akses terhadap tanah. Hal ini menjadi perhatian pemerintah yang perlu dilakukan secara masif dalam 5 tahun kedepan. Dr. Muriano Amin, M.Si, Dekan USU menyampaikan dalam sambutannya bahwa FISIP USU siap menjadi mitra bagi Pemda agar Pemda melakukan pendekatan humanis dalam membicarakan hal tekhnis terkait reforma agraria di Sumatera Utara.

“Perpres 86 tahun 2018 sangat layak kita apresiasi bersama, terlepas dari berbagai kekurangan yang ada dalam Perpres ini. Karenanya pelaksanaan Reforma Agraria yang berkeadilan di Sumatera Utara membutuhkan komitmen politik dari Gubernur Sumatera Utara untuk memastikan terwujudnya desentralisasi reforma agraria di Sumatera Utara, ucap Manambus Pasaribu, Direktur Bakumsu yang memoderasi seminar tersebut. Hairanysah dari Komnas HAM menyatakan, “Trend konflik agraria menunjukkan peningkatan yang cukup besar di Komnas HAM. Dimana aktor utamanya adalah negara (Polri, TNI, BUMN, BUMD), perusahanaan swasta dan perorangan. Karenanya bicara GTRA bukan hanya bicara soal akses atas sumber daya agraria semata, tetapi juga bagaimana penanganan korban-korban konflik agraria tersebut”.

Usep Setiawan, Tenaga Ahli Utama Untuk Urusan Reforma Agraria Kantor Staf (KSP) Presiden Republik Indonesia, menyampaikan bahwa permasalah konflik agraria terdiri dari (1) banyak sengketa tanah yang sudah berlangsung puluhan tahun. (2) adanya ketimpangan pengausaan lahan, (3) fenomena alih fungsi lahan secara masif, (4) turunnya kualitas lingkungan hidup, (5) kemiskinan khususnya pedesaan. (6) kesenjangan sosial terus terjadi. Hal ini di perkeras dengan kebijakan politik agraria yang berpihak pada modal. Karenanya, Perpres 86/2018 ini mengedepankan penataaan asset dan redistribusi, serta penanganan konflik-konflik agraria yang ada. Karena itu penting mendorong GTRA bisa segera terbentuk dengan melibatkan masyarakat sipil di dalamnya. Adanya Sekber Reforma Agraria di Sumut yang terdiri dari 57 lembaga / organisasi rakyat memudahkan Pemerintahan Provinsi Sumut dan Kanwil BPN untuk melibatkan masyarakat sipil di Sumatera Utara. Sudah ada paket kebijakan yaitu Inpres 8/2018 tentang moratorium sawit, Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan, dan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agararia yang menjadi payung bagi upaya reforma agraria”.

Roni Septian Maulana dari Konsorsium Pembaharuan Agararia / KPA menyatakan bahwa indeks gini rasio ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia menunjukkan kesenajangan luar biasa karena hanya 1 % penduduk menguasal 68% tanah di Indonesia. Penguasaan berupa izin HGU, HTI dan pertambangan di berikan kepada segelintir perusahaan-perusahaan. Sektor sawit 14 juta Ha, hutan produksi 68 juta Ha, dan pertambangan 40 juta Ha. Sedangkan saat yang sama terdapat 4,3 juta RT petani hanya memiliki 0,10 Ha hanya bisa untuk tempat tinggal, dan 6,7 juta RT petani  hanya memiliki 0,49 Ha. Masalah utama persoalan reforma agraria adalah (1) regulasi belum harmonis. Egosektoral masing-masing Kementrian  setiap kementria punya fungsinya masing-masing. Belum ada regulasi yang mengsinkronkan regulasi tersebut khususnya ditingkat UU. (2) Penentuan subjek dan objek dilakukan secara sepihak dari pemerintah pusat ke daerah sehingga menjadi persoalan. KPA dalam hal ini mengkritisi penetapan subjek dan objek tidak boleh sepihak, masyarakat yang harus mengusulkan. (3) Pelaksaan reforma agraria tidak dalam satu meja atau dalam satu sistem”.

Menurut Roni, “solusi dari masalah tersebut adalah memastikan (1) Mendata penguasaan tanah untuk menemukan Subyek dan Obyek  Reforma Agraria secara pastisipatif. (2) penyediaan regulasi dan anggaran yang memadai. (3) keterlibatan CSO dalam pelaksanaan refroma agraria. Jika Pemerintah enggan maka kemandegan pelaksanaan RA akan berulang. Sertifikasi bukanlah reforma agraria sejati. Siapa pun Presidennya agenda RA harus tetap didesakkan, dikuatkan, dan dikritisi. Jadi KPA tidak memihak siapapun”, tegasnya.

Sementara itu, Eva Bande dari Kabupaten Sigi, menyampaikan testimoninya terkait pengalaman Sigi mendorong  reforma agraria. “Kawasan Sigi terdiri dari 75% kawasan hutan, dan 25% non kawasan hutan. Harus lebih dulu problem agraria yang ada di wilayah di identifikasi, bahwa ada ketimpangan agraria yang mesti diselesaikan disini. Sigi amerupakan salah satu kabupaten yang tidak punya perkebuanan sawit, jadi masalahnya dengan negara terkait masalah klaim wilayah hidup mereka. Masalah agraria tersebut harus dituangkan di RPJMD dan RKP Sigi. Tiga hal dalam TORA yaitu persiapan, pelaksaaan dan monitoring dan evaluasi dari kerja agraria yang dilakukan dimana masyarakat sipil harus terlibat dan menjadi bagian menentukan mana tanah yang dijadikan TORA. Saat ini terdapat 67. 651, 65 ha wilayah skema pelepasan dari kawasan hutan di Sigi yang dalam proses identifikasi, validasi dan verivikasi Tora”.

Prof. Badaruddin, akademisi MSP FISIP USU menyatakan bahwa “Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria ini diharapkan menjadi dasar bagi perwujudan Reforma Agraria khsusunya yang terkait dengan redistribusi lahan, sebagai hal utama terkait persoalan legalisasi lahan. Sumut sebagai salah satu provinsi yang memiliki konflik agraria yang cukup banyak di Indonesia, karena itu komitmen semua pihak sangat diharapkan”.

Ir. Halen Purba, M.M, Kadis Kehutanan SUMUT menyatakan tujuan RA adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapagan kerja untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimbangan penguaasan lahan, meningkatkan kedaulantan pangan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. Hingga saat ini Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah bekerjasama dengan kementrian LHK di 13 Kabupaten yang mengusulkan TORA pada 2018. Hingga kini pelaksanaan invertarisasi dan identifikasi pada tahun 2019 terdapat 15 kabupaten yang masih tersisa”.

Ismed Syahalam mewakili Kanwil BPN Sumut mengatakan bahwa “reforma agraria adalah reformasi akses dan reformasi penguasaan asset. Kegiatan GTRA sudah berjalan tahun 2018 yang sudah di SK kan tanggal 7 Maret 2018. Namun untuk 2019 ini SK nya belum diterbitkan dan sedang kita siapkan. Sedangkan GTRA yang dananya kita sediakan hanya di kab. Langkat”.

Merespon narasumber, Diana Adi dari Bitra Indonesia, Alfi Syahrin dari BPRPI, dan Jakob dari SPSS menyatakan “apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara yang sudah menerima audensi Sekber Reforma Agraria Sumatera Utara. Penting untuk melibatkan masyaarakt sipil dalam GTRA Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Kami menunggu janji Gubsu untuk melibatkan masyarakat sipil khususnya 4 nama yang sudah di rekomendasikan Sekber RA Sumut dalam GTRA Provinsi Sumatera Utara”.

Senada itu, Wina Khairina dari HaRI (Hutan rakyat Institute) menyatakan bahwa sangat penting KSP ikut berperan melakukan asistensi kepada Kabupaten / Kota maupun provinsi dalam mewujudkan GTRA yang harusnya sudah terbentuk sejak 28 Desember 2018 sesuai amanat Perpres 86/2018. Pengalaman Sekber melakukan advokasi menunjukkan bahwa Kabupaten / Kota masih ragu melakukan upaya percepatan desentralisasi reforma agraria di kabupaten. Percepatan pembentukan GTRA di 15 kabupaten / kota yang kasus konflik agrarianya cukup tinggi bisa menjadi bahan pembelajaran dalam upaya mediasi konflik melalui GTRA sebagai mekanisme konflik yang benar dan memberikan solusi yang juga tepat”.

Kegiatan ini di tutup oleh pernyataan pamungkas dari Usep Setiawan, KSP, “Kegiatan ini adalah upaya membangun kerjasama antara Pemerintah dengan elemen masyarakat sipil dalam agenda reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria. Sebab persoalan reforma agraria adalah persoalan kita bersama. Presiden mengatakan presiden itu tugasnya melayani rakyat. Bagaimana pemerintah bersikap, ada rumus yaitu 3M, mempermudah urusan rakyat untuk diselesaikan, mempercepat masalah rakyat agar segera tuntas, dan mempermurah urusan rakyat”.

“Oleh karena itu kami kalau boleh kami berharap sebagai perwakilan KSP, Sumut ini menjadi contoh bagi Provinsi-provinsi yang lain, tidak hanya siap menjalankan Reforma Agraria, tapi menyiapkan dan menjalan kan RA ini dengan matang dengan melibatkan stakeholder. Gubsu tolong bentuk gugus tugas RA di tingkat kab/kota. Prinsipnya RA akan berhasil dan tepat sasaran jika melibatkan masyarakat emansipatif.  Oleh karena itu Gugus Tugas ini harus di isi oleh CSO yang selama ini memperjuangkan kepentingan RA. Bukan hanya di tingkat provinsi keterlibatan masyarakat ada, tapi di kab/kota juga harus ada keterlibatan masyarakat sipil itu harus ada mulai dari bawah sampai ke atas. Saran saya mari kita ubah mental kita dari mental korban menjadi mental pejuang. Karena saya percara RA ini akan jalan jika dijalankan secara damai tidak dengan kemarahan begitu juga aparat dan pemerintah harus merangkul dan mendengarkan masyarakat, lalu gunakan kekuasaan yang dimiliki untuk mempermudah urusan rakyat”, tegas Usep Setiawan.

 

Share :