Upaya Penyelesaian Konflik Agraria KTPHS oleh Komnas HAM

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (kedua dari kanan) saat menjelaskan tentang isu konflik agraria yang menjadi salah satu isu strategis Komnas HAM saat ini selain isu pelanggaran HAM berat dan intoleransi. Foto by Goklas Wisley

Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara memiliki rentetan sejarah konflik agraria yang akut, dan terkoneksi dengan atribut-atribut atau jargon-jargon besar dalam perdebatan konflik agraria di Indonesia. Ada 5 (lima) lapisan penting yang berhubungan dengan kasus Padang Halaban; Investasi skala besar era kolonial: Migrasi penduduk buruh kontrak menjadi petani, Rejim Jepang, Pangan untuk perang Asia Timur, Nasionalisasi: Reforma agraria gaya Soekarno: Pembagian SKPT (Surat Keterangan Pemilikan Tanah), Peristiwa 65 dan pembumihangusan kelompok-kelompok tani di Indonesia, hadirnya kembali investasi tanah skala besar, dan aksi reklaiming pada era reformasi (Saurlin Siagian dan Wina Khairina; “Enam Kampung yang dihilangkan”. Laporan Penelitian HaRI, 2015)

Sudah 10 tahun sejak tahun 2009, KTPHS (Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya) telah melakukan klaim di lokasi HGU aktif milik PT SMART. Mereka berasal dari 6 desa yang dihilangkan pada periode 1967-1969. Pada Desember 2014, Komnas HAM Republik Indonesia sudah mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa di Padang Halaban, telah terjadi indikasi pelanggaran HAM berat terkait kasus KTPHS terkait perampasan tanah. Kasus tersebut diikuti dengan penghilangan paksa, penyiksaan dan pembunuhan. Pada saat itu, Komnas HAM juga telah merekomendasikan para pihak (Bupati, Kepolisian, Perusahaan, Kejaksaan) untuk memastikan agar masyarakat tidak menjadi korban pelanggaran HAM untuk kedua kalinya sembari menunggu mediasi konflik atas kasus KTPHS dengan PT. SMART.

Astaman Hasibuan saat membacakan sajak “Namaku Purwono” yang menceritakan 6 desa yang dihilangkan. Foto by Goklas Wisley

Namun, sampai saat ini, belum ada penyelesaian konflik tersebut. Keterlibatan Komnas HAM melakukan mediasi sejak tahun 2014 – 2016 belum berhasil mendorong win-win solusi. PT. SMART masih belum bersedia mengeluarkan wilayah seluas 82 Ha yang sudah diduduki KTPHS dari HGUnya.

Menindaklanjuti permasalahan yang KTPHS hadapi, ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik berdiskusi bersama KTPHS di kantor HaRI (Hutan Rakyat Institute) pada Sabtu, 30 Maret 2019 pukul 14.00 WIB. Diskusi juga melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil yang turut mendukung perjuangan KTPHS seperti HaRI, Bakumsu, Ikohi Sumatera Utara, Sekber RA Sumatera Utara, FSPMI Labuhan Batu, dan FITRA Sumatera Utara.

Wina Khairina, Direktur HaRI mengatakan bahwa ada dua poin penting dalam pertemuan ini. Pertama, untuk memetakan situasi politik sekarang. Dan kedua, untuk memberikan pendekatan penglibatan masyarakat. “Jadi pelaksanaan reforma agraria seperti yang beberapa peraturan yang dibuat Pemerintah sejauh ini masih terhambat di Pemerintah Daerah, termasuk BPN dan Kantor Pertanahan di tingkat daerah, begitu juga dengan GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) yang masih tarik ulur.” Pungkas Wina.

Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa saat ini, konflik agraria menjadi isu strategis KOMNAS HAM, selain pelanggaran HAM berat dan intoleransi. “Sejauh ini Pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan agraria dengan mengeluarkan berbagai kebijakan reforma agraria, namun masih belum berjalan mulus dan mempunyai berbagai kendala yaitu ada banyak kepentingan modal dan kekuasaan di baliknya yang mempengaruhi kebijakan tersebut”.

“Saat ini peluang politik lebih terbuka, tapi bukan mudah juga, oleh karena itu kita harus letakkan pengaruh kita dan terlibat di dalamnya”. Tegasnya.

Persoalan konflik agraria, khususnya di Sumatera Timur adalah persoalan yang menyejarah. Kasus-kasus bermunculan namun wacana konflik tersebut hanya sebatas konflik antara rakyat dengan  perusahaan perkebunan. Seperti yang Astaman Hasibuan (IKOHI Sumut) katakan bahwa Konflik Agraria sering justru disebut hanya konflik masyarakat dengan perkebunan, padahal konflik ini merupakan konflik struktural dimana juga konflik antara rakyat dengan negara. “Negara lah yang harusnya menyelesaikan, karena negaralah yang memberikan izin-izin HGU.”

Ketua KTPHS, Sukardi mengungkap berbagai permasalahan yang mereka alami. Ia mengatakan bahwa status hukum saat ini ngambang dan mereka hanya bisa bertahan di lahan seluas 82 Ha dengan jumlah 300 KK (Kepala Keluarga) yang mengelola lahan tersebut. “Perusahaan mempunyai banyak HGU di sekitar desa. Posisi sekarang ini cacat hukum. Desa kami tidak dapat dimekarkan, tapi kami berupaya agar dapat memiliki KTP.”

“Saya mohon agar kami tidak digusur kembali.  Banyak program Pemerintah kami tidak pernah mecicipinya, kami hanya dijanjikan saja. Perlakukanlah kami seperti warga negara lain, kami butuh penerangan listrik, juga soal pembibitan pertanian kami dan status lahan yang sudah kami duduki.” Tambahnya.

Konflik antara KTPHS dengan Perusahaan perkebunan PT. Smart belum berkesudahan meskipun berbagai kebijakan Reforma Agraria sudah Pemerintah terbitkan. Apalagi lokasi yang KTPHS duduki berada dalam HGU (Hak Guna Usaha) yang masih aktif. Swardi, koordinator IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang) Sumut mengatakan bahwa Penerbitan HGU kayak serampangan. “BPN menerbitkan 2000 Ha. Mereka mengatakan HGU mereka berlaku sampai 2082. Kami kesulitan dengan tertutupnya informasi tentang HGU. Bupati berupaya untuk meyakinkan masyarakat untuk pindah.”

Tidak hanya hal di atas, bahwa PT. Smart memiliki permasalahan dengan HGUnya yang berkonflik dengan masyarakat. PT. Smart juga memperlakukan buruhnya dengan semena-mena. Daniel Marbun, Kordinator FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Labuhan Batu mengatakan PT. Smart memperlakukan buruhnya dengan sewenang-wenangnya dan memberangus buruhnya. “PT. Smart telah memberangus kebebasan buruh untuk berserikat, bahkan mengancam akan melakukan pemecatan bagi buruh yang masih berserikat. Karena perusahaan melarang buruhnya untuk berserikat, dari ratusan anggota kami, saat ini hanya tinggal sekitar 20-an orang saja.” Tegas Daniel.

Di Penghujung kegiatan, Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa Komnas HAM akan mengecek lagi posisi negosiasi yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM di periode sebelumnya, merekomendasikan KTPHS untuk mendapat akses layanan publik, melakukan upaya mediasi, dan akan berkomunikasi dan berkordinasi dengan Global Impact terkait kasus konflik agraria yang KTPHS hadapi dan kasus perburuhan PT. Smart. Komitmen Komnas HAM juga diikuti dengan komitmen dari KTPHS yang akan terus memperkuat organisasi tani KTPHS dan proses advokasi bersama seluruh organisasi masyarakat sipil yang terlibat.

Share :