Hutan, Hak Masyarakat Adat dan Prinsip HAM

Rianda Purba, Caldera Coffee

Dalam satu dekade terakhir, alih fungsi kawasan hutan kerap terjadi. Angka deforestasi terus mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2009-2015.Total deforestasi Indonesia pada 2014-2015 seluas 1,09 juta hektar. Yang paling masif terjadi ada di Pulau Sumatera, yaitu sebesar 519,0 ribu hektar atau 47,5 persen dari total deforestasi di Indonesia, diikuti Pulau Kalimantan sebesar 34,3 persen. (Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik, jakarta, 2017). Perlakuan atas hutan tersebut terjadi demi kepentingan bisnis dan investasi di sektor perkebunan, industri kehutanan, maupun pertambangan. Namun, masyarakat adat dan masyarakat lokal yang selama ini berinteraksi langsung dengan hutan menjadi korban dan terpinggirkan.

Hak-hak Masyarakat Adat

Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on The Rights of Indegenous Peoples) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007 merupakan penegasan hubungan antara masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah adat, sebagai hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara universal.[1]

Salah satu standar minimal untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Masyarakat Adat, yaitu memberi penegasan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting adalah hak atas menetukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dan hak atas penentuan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi merek sendiri.

Prinsip FPIC didefinisikan secara sederhana sebagai ‘Hak’ masyarakat untuk mendapatkan informasi (Informed) sebelum  (Prior) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka. Dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (Free) merumuskan keputusan untuk menyatakan setuju (consent) atau menolak.

Dengan kata lain, bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan “menerima” atau “menolak” sebuah rencana pembangunan dalam wilayah mereka atas dasar informasi yang lengkap yang disampaikan atau diperoleh masyarakat adat sejak sedini rencana  itu dicetuskan. Ini berarti bahwa  setiap pihak yang akan menyelenggarakan proyek pembangunan dalam wilayah masyarakat adat, wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang seluruh aspek proyek itu, termasuk dampak baik dan buruk kepada masyarakat adat. Dan masyarakat adat mempunyai hak untuk mendapatkan waktu cukup untuk mendiskusikan semua informasi tersebut dan berhak untuk mendapatkan nasihat atau bantuan dari pihak-pihak yang mereka inginkan. Hal ini penting mengingat perbedaan sistem nilai, cara pikir dan pandangan hidup antara mereka dengan pihak luar.

Jika diperiksa secara cermat, prinsip FPIC juga sejalan dengan Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan sejumlah hak dan kebebasan dasar yang menjadi landasan moral dan hukum. Antara lain yakni hak untuk hidup, hak untuk secara bebas menentukan nasib sendiri (self-determination) mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka, hak atas informasi, terutama informasi-informasi yang langsung berkaitan dengan kehidupan mereka, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk bebas dari intimidasi, perlakuan sewenang-wenang, penyiksaan, dan lain-lain, dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas.

Keadilan terhadap masyarakat adat hanya bisa dicapai jika unsur-unsur di atas dilaksanakan oleh negara secara simultan. Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam pergaulan internasional telah meratifikasi konvensi konvensi tersebut yakni konvensi hak sipol telah diratifikasi melalui UU no 11 tahun 2005, Konvensi Hak ekosob telah diratifikasi melalui UU 12 tahun 2005. Sedangkan Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi racial telah diratifitikasi melalui UU No 29/1999 dan konvensi tentang keanekaragaman  hayati telah diratifikasi  pada 11 april  tahun 2011 dan telah dituangkan dalam Undang Undang No 11 tahun 2013.

Dengan demikian jelas bahwa Negara Indonesia dengan pasti, mengikatkan diri pada konvensi tersebut. Hal ini tentu saja membawa konsekwensi antara lain  terbukanya akses pada masyarakat internasional untuk mengawasi pelaksanaan konten konvensi tersebut. Baik dalam bentuk produk legislasi maupun kebijakan publik bahkan sampai pada tingkat implementasinya.

 

Prinsip HAM Terhadap Masyarakat Adat

Kewajiban Negara dalam Konstitusi maupun dalam hukum HAM internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima.

  • Partisipasi, menempatkan masyarakat adat di Indonesia sebagai warga Negara Indonesia, yang menjadi subjek utama dalam politik pembangunan di Indonesia, dan oleh karena itu berhak penuh untuk diperlakukan setara, berhak penuh untuk mendapatkan semua informasi public, berhak penuh untuk menentukan pilihannya secara bebas, dan menyelenggarakan urusannya ke dalam komunitas masyarakatnya dengan perangkat sosial politik budaya yang dilindungi Negara, yang dengan sadar pula memenuhi seluruh tanggung jawab mereka kepada Negara.
  • Transparansi berpijak pada asumsi bahwa bias dalam informasi akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai, oleh karenanya, dalam konteks demokratisasi, informasi harus disampaikan sejelas-jelasnya untuk dipahami oleh si penerima informasi, bukan si pemberi informasi. Informasi ini mengalir di antara para pihak, yang merupakan implikasi dari pandangan civil society yang memetakan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang disebut pihak (stakeholders atau  party).
  • Kesetaraan (termasuk gender)/Non-diskriminasi. Kesetaraan yang dimaksud mengandaikan bahwa ada kebebasan yang setara, adanya posisi yang setara, adanya perlakukan yang setara. Kesetaraan seperti ini pun menghendaki campur tangan Negara.
  • Keberlanjutan Lingkungan. Prinsip ini adalah hasil permenungan manusia atas akibat dari perilaku manusia itu sendiri sepanjang sejarah peradabannya, khususnya dalam beberapa ratus tahun belakangan, terhitung sejak dimulainya Revolusi Industri di Inggris. Sudah lebih dari cukup bukti ilmiah maupun pengalaman empirik manusia yang menunjukkan bahwa pembangunan yang melulu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial menimbulkan krisis lingkungan dan krisis sosial di berbagai belahan bumi. Oleh karena itu prinsip ini telah menjadi sebuah keniscayaan bagi segala bentuk pembangunan dewasa ini.

 

Jalan Perampasan Wilayah Adat

HaRI mencatat bahwa ada 48 komunitas masyarakat adat sampai saat ini masih berkonflik dengan perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri di Sumatera Utara. Di sekitaran Danau Toba, terdapat 23 Komunitas masyarakat adat masih berkonflik dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Toba Pulp Lestari. HaRI mencatat, konflik tersebut berada di wilayah-wilayah adat yang luasnya mencapai 35.616, 43 Ha. Sedangkan 4 komunitas adat lainnya yang berada di sekitaran Danau Toba berkonflik dengan kehutanan, dan perkebunan.

Proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat tentu tidak terlepas dari Kehutanan, baik itu yang dikelola langsung oleh negara atau swasta yang selama ini telah merampas ruang hidup masyarakat adat. Klaim negara terutama Kehutanan telah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Sektoral Kehutanan pada tahun 1967, yang ini kemudian mengklaim 70 % dari daratan Indonesia adalah Kawasan Hutan. Proyek jalan perampasan telah Pemerintah buka sejak saat itu. Hutan-hutan yang pada dasarnya telah masyarakat-masyarakat adat di seluruh Republik Indonesia kelola secara turun temurun sejak zaman dahulu dengan hukum-hukum adatnya masing-masing perlahan menghilang karena aturan tersebut, dimana Negara secara penuhlah yang mempunyai hak untuk mengelola hutan.

Klaim Negara atas kawasan hutan kemudian menjadikan kawasan-kawasan hutan sebagai objek investasi, baik investasi pertambangan (yang juga diakomodir UU Pertambangan pada tahun 1967), Perkebunan, dan Hutan Tanaman Industri. Alhasil, masyarakat adat menjadi korban dari investasi tersebut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi, dimana wilayah adat Negara menjadikannya sebagai kawasan Hutan, kemudian Negara memberikannya kepada investasi industri ekstraktif, hutan tanaman industri, dan perkebunan.

Melalui UU sektoral Kehutanan yang mengklaim 70 % wilayah Indonesia sebagai kawasan hutan, telah menunjuk atau menjadikan hutan-hutan adat di dataran tinggi Sumatera Utara seperti di Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, dan lain sebagainya tersebut sebagai kawasan hutan Negara. Bahkan, banyak huta, nagori, atau kuta dan wilayah pemukiman masyarakat masuk dalam kawasan hutan Negara.  Lalu UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa telah menyeragamkan  bentuk pemerintahan terkecil di masyarakat.

Akibatnya, sistem-sistem pemerintahan lokal yang berbasis hukum adat dan beragam di seluruh wilayah Indonesia perlahan menghilang. Negara telah mengubahnya, menyamaratakannya menjadi Desa. Tentunya, upaya generalisasi oleh Pemerintah pada saat itu berkontribusi besar dalam semakin memudarnya bentuk-bentuk pemerintahan masyarakat yang berbasis hukum adat. Tidak hanya pada hal tersebut, memudarnya hukum adat, pranata adat baik yang mengatur hal-hal yang bersifat etis, pola tingkah laku masyarakat, sistem nilai, norma dan lain sebagainya turut diikuti dengan memudarnya sistem pengaturan wilayah adat yang di dalamnya mencakup hutan, pemukiman, perladangan dan lain sebagainya yang berbasis hukum adat turut memudar. Apalagi, Negara memang tidak enggan untuk memberikan objek wilayah adat yang telah diklaim sebagai kawasan hutan terhadap investasi modal. Di Sumatera Utara, hal tersebut juga terjadi. Pada tahun 1983, Negara memberikan konsesi kepada perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT. IIU (Inti Indorayon Utama) yang sekarang berubah nama menjadi PT. TPL (Toba Pulp Lestari) dengan wilayah konsesi lebih kurang mencapai 245.000 Ha.

Pasca reformasi, berbagai upaya pengakuan hak-hak masyarakat adat mulai menjadi perbincangan. Perbincangan semakin ramai ketika keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Putusan MK 35 menegaskan bahwa Wilayah adat (ulayat) merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat adat dan merupakan hak masyarakat adat. Putusan ini merupakan uji materi dari UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan amar putusan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Namun putusan ini menyatakan harus ada peraturan daerah di tingkat lokal (kabupaten) yang mengakui keberadaan dari masyarakat adat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena unik dan variatifnya komunitas adat di setiap daerah.

Tantangan Pengakuan Masyarakat Adat

Negara sebetulnya sudah mengatur terkait masyarakat adat. UUD 45[2], UUPA[3], dan banyak UU lain seperti UU Kehutanan, Perkebunan, UU pengesahan Konversi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati[4], UU HAM[5], dan UU lainnya, TAP MPR No. IX/2001, peraturan Pemerintah lainnya sudah mengkehendaki negara harus menghormati, melindungi, dan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.

Sayangnya, dalam prakteknya pembangunan ternyata masih belum serta merta mensejahterakan masyarakat adat khususnya masyarakat adat. Tak jarang pembangunan justru telah menyebabkan kemiskinan pada masyarakat adat sebab tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat tidak lagi berada dalam kontrol masyarakat dat yang bersangkutan, namun berada pada kekuasaan yang lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta dengan modal yang besar.

Kasus-kasus konflik antara masyarakat adat dengan negara dan pihak ketiga yang terjadi di banyak daerah di Sumatera Utara[6]. Komnas HAM mencatat bahwa 20% pengaduan ke Komans HAM adalah pengaduan sengketa pertanahan. Jumlah sengketa agraria ini terus meningkat dari tahun ke tahun, pada 2012 terdapat 1213 berkas pengaduan sengketa agraria yang masuk ke Komnas HAM, jumlah tersebut meningkat pada 2013 terdapat 1123 berkas pengaduan, dan pada 2014 meningkat menjadi 2483 pengaduan[7].

Tanah dan hutan adalah bagian dari wilayah hidup bagi masyarakat adat, dimana sumber-sumber kehidupan masyarakat adat berasal. Didalam tanah dan hutan hidup dan tumbuh aneka ragam tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta menjadi sumber gantungan hidup, sekaligus sumber spritualitas bagi masyarakat adat. Dari hutannya masyarakat adat mendapatkan sumber-sumber obat tradisional mereka. Hilang dan rusaknya hutan dan tanah menjadikan hilang dan rusaknya kehidupan masyarakat adat. Ketergantungan terhadap sumber daya hutan ini bisa dilihat dari 31.957 desa yang berada disekitar dan didalam kawasan hutan di Indonesia, 71,06 % tergantung pada kawasan hutan[8]. Sayangnya konflik terjadi berupa pengambil alihan lahan atas tanah adat. Karenanya sangat penting untuk mengenali aktor-aktor yang diduga melakukan pelanggaran terhadap MHA. Desakan mendorong percepatan pengakuan status masyarakat hukum adat (MHA) dan hak-hak ulayatnya semakin tinggi. Sementara disatu sisi terdapat ketidak pastian dan ketidak jelasan perlindungan masyarakat hukum adat. Klaim-klaim tumpang tindih masyarakat hukum adat terjadi disektor kehutanan maupun di luar hutan. Hingga kini pemerintah terus saja menerbitkan ijin-ijin yang merugikan masyarakat adat.

Tata kelola dan kebijakan Negara terhadap masyarakat hukum adat, wilayah adat dan sumber daya  alam yang cenderung kapitalistik menempatkan manusia sebagai mahkluk ekonomi dan hutan sebagai sumber ekonomi semata telah menyebabkan banyak pelanggaran hak pada masyarakat hukum adat. Proses peralihan hak dan fungsi hutan telah terjadi sejak awal abad 19 di Indonesia, demikian juga di Sumatera Utara. Hal ini bukan saja sudah merusak fungsi hutan, tetapi telah berdampak pada berkembangnya konflik vertikal dan konflik horijontal, konflik antara masyarakat adat dengan para pendatang, serta konflik antara masyarakat adat sendiri.

Perubahan yang terjadi pasca reformasi belum mampu mengkoreksi kekeliruan masa lalu dan belum juga berhasil mengubah sektor pertanahan dan kehutanan secara menyeluruh. Aparat pemerintah dan termasuk juga POLRI masih terlibat dalam konflik serta tidak mampu bersikap netral dalam banyak kasus konflik yang terjadi. Masyarakat adat selalu dikalahkan dengan pembuktian tertulis untuk klaim atas sebidang tanah. Sekian dan terimakasih (RP)

Catatan kaki:

[1] Selain itu, telah ada beberapa perjanjian internasional (kovenan) yakni kovenan Hak Ekonomi,Sosial dan Budaya (Hak EKOSOB) yang disetujui tahun 1966 dan  Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (hak SIPOL) yang disetujui  tahun 1966 ( hak sipol ). Terdapat juga beberapa konvensi lain yakni Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentk Diskriminasi (International Convention on Elimination of all Forms Racial Discriminton. ICERD) yang telah disetujui pada tahun 1965 dan konvensi tentang keanekaragaman hayati (Convention on Biological Diversity).

[2] Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3)

[3] Hak Menguasai Negara yang diatur pasal 2 juga memberikan kewenangan, ayat 4 pasal 2 ini menyatakan bahwa UUPA memberikan kewenangan kepada masyarakat adat. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

[4] Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1994, berkaitan dengan konservasi dalam huruf j menyebutkan:  “menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan koservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik, pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semcam itu.” Selanjutnya dalam Pasal 15 angka 4  Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 disebutkan, bahwa akses atas sumber daya hayati bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).

 

[5] Pasal 6 UU ini menyebutkan MHA harus diperhatikan dan dilindungi hukum, masyarakat dan pemerintah, identitas budaya MHA dan hak atas tanah ulayat selaras dengan perkembangan zaman. hak masyarakat hukum adat yang masih berlaku harus dilindungi dan dihormati oleh masyarakat dan negara. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat tersebut merupakan wujud nyata penegakkan hukum karena hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan asas‑asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

 

[6] kasus masyarakat adat Matio, kasus masyarakat adat Matio, kasus masyarakat adat Op. Ronggur Simanjuntak, kasus masyarakat adat Nagahulambu, kasus masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta, kasus masyarakat adat Turunan Op. Pagar Batu / Op. Diharbangan Pardede dan Raja Pangumban Bosi, kasus masyarakatadat Tukko Nisolu, kasus masyarakat adat Naga Tonga-Tonga, kasus masyarakat adat Sitakkubak, kasus masyarakat adatOp. Gordongan,kasus masyarakat adat Simarigung, Sihapras, Tornauli, dan kasus masyarakatadat keturunan Raja Patik Sirambe dengan PT. TPL di berbagai daerah antara lain di Toba Samosir, Tapanuli Utara, Simalungun dan Humbahas.

 

[7] Komnas HAM, Inquiri Nasional, Ringkasan Temuan 2016, hal 8.

[8] Komnas HAM, Inquiri Nasional, Ringkasan Temuan 2016, hal 10-11.