Perda Masyarakat Adat Dalam Percepatan

Di Propinsi Sumatera Utara, Perda no. 03/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat adat Pandumaaan Sipituhuta merupakan langkah awal bagi diakuinya komunitas-komuinitas masyarakat adat di Sumatera Utara. Lebih kurang 9 tahun bagi masyarakat adat pandumaan Sipituhuta untuk mendapat pengakuan. Tahun lalu, 03 juli 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Humbang Hasundutan. Butuh waktu lebih kurang 6 bulan bagi perda tersebut untuk mendapat nomor registrasi. Perda ini pun mengatur secara khusus mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta.

2 tahun lalu, DPRD Kabupaten Toba Samosir telah mensahkan Perda tentang Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat di Toba Samosir. Namun, sampai saat ini, perda tersebut belum teregristasi. Dan, masyarakat adat tetap menunggu di samping tetap berupaya mendorong kepada Pemerintah Kabupaten dan Propinsi (Biro Hukum) untuk segera mendaftarkan perda tersebut. Sehingga perda tersebut menjadi dasar hukum bagi pengakuan, penetapan, dan perlindungan komunitas-komunitas masyarakat adat beserta wilayah adatnya.

Sementara itu, Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Level propinsi Sumatera Utara memiliki nasib yang sama dengan ranperda masyarakat adat di Kabupaten Tapanuli Utara, yakni sama-sama sudah 3 tahun ada dalam program legislasi daerah. Namun, belum disahkan. Sementara di Kabupaten Simalungun, ranperda masyarakat adat belum pernah menjadi prolegda.

Sejauh ini, Ranperda masyarakat adat sudah menjadi salah satu diskusi utama bagi legislatif dan eksekutif di kabupaten-kabupaten sekitar Danau Toba. Hal ini justru berbanding terbalik dengan daerah-daerah di pesisir Timur Sumatera Utara seperti Deli Serdang dan Langkat, yang mana permasalahan masyarakat adat Rakyat Penunggu belum menjadi perbincangan. Sampai saat ini, upaya mendorong aturan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Rakyat Penunggu hanya di perbincangkan di DPRD Provinsi dalam program pembentukan peraturan daerah sejak 2017 lalu.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sudah ada 50 hutan adat yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan luas mencapai 22.193 Ha (dalam presentasi, kebijakan pengelolaan hutan adat, Direktur PKTHA, Muhammad Said, Laguboti, 15 Mei 2019). Di Sumatera Utara sendiri, baru masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta yang pada Desember 2016 lalu, mendapat SK pelepasan Hutan adat dari Presiden, yang pada awal tahun ini diikuti perdanya. Sementara, komunitas masyarakat adat lainnya di Sumatera Utara masih menanti Pemerintah, baik eksekutif maupun legeslatif mengakui mereka dan wilayah adatnya.

Mempercepat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara

Dalam rangka mempercepat progres pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Sumatera Utara. BPSKL (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) wilayah Sumatera mengadakan kegiatan FGD (Fokus Group Discussion). Kegiatan tersebut  dilaksanakan di hotel Serenauli, Laguboti, 15-17 Mei 2019 yang bertajuk “Percepatan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dan Hutan Adat di Provinsi Sumatera Utara”.

Selain mempertemukan para pihak terkait, kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut adalah untuk mengupdate perkembangan terkait kesiapan dan komitmen para pihak dalam mendorong penyusunan produk hukum daerah mengenai pengakuan masyarakat adat. Dan membuat perencanaan tindak lanjut penyusunan produk hukum daerah mengenai pengakuan masyarakat adat. Hadir Direktorat PKTHA Ditjen PSKL, perwakilan dinas kehutanan provinsi Sumatera Utara, DPRD kab. Humbahas, Pemkab/Dinas Lingkungan Hidup Humbahas/biro hukum, Tobasa, dan Tapanuli Utara, Simalungun, dan Samosir, KPH XII, XIII, dan XIV, KSPPM, AMAN Tano Batak, HaRI, Bakumsu, Martin Manurung Centre, dan Komunitas-komunitas masyarakat adata dari Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, dan Samosir.

Seperti yang telah pada beberapa paragraf awal, bahwa sejak beberapa tahun belakangan, beberapa komunitas masyarakat adat di Sumatera Utara bersama beberapa organisasi non-pemerintah telah mendorong produk hukum daerah untuk mengakui, melindungi dan menetapkan masyarakat adat dan wilayah adat, baik di level kabupaten maupun propinsi. Manambus Pasaribu, Direktur Bakumsu mengatakan bahwa dalam proses ranperda yang selama ini kita dorong baik di kabupaten atau propinsi, saya pikir ada pemahaman yang berbeda dari biro hukum propinsi dalam memandang persoalan masyarakat adat. Manambus juga mempertanyakan bahwa selama ini hanya masyarakat adat yang didampingi organisasi non pemerintah saja yang sudah memiliki langkah dan progres pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dari Pemerintah, jadi bagaimana masyarakat adat yang lainnya?

Di beberapa kabupaten di sekitar Danau Toba, pengakuan masyarakat adat memang sedang dalam proses. Sejauh ini, masyarakat adat telah bekerjasama dengan pemerintah dan DPRD. Guna mempercepat proses-proses pengakuan, Roganda Simanjuntak, kordinator AMAN Tano Batak meminta kepada PSKL agar turut mendampingi proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten-kabupaten. Selain itu, Ia juga menyesalkan bahwa ini ada tarik menarik dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. “Belum ada roadmap yang jelas, sementara ancaman ke masyarakat adat terus meningkat” tegasnya.

Masyarakat adat Sihaporas di kabupaten Simalungun mempersoalkan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.TPL (Toba Pulp Lestari) yang telah menghancurkan hutan adat Sihaporas. Masyarakat adat keturunan Oppu Mamontang Laut Ambarita ini memprotes bahwa aktivitas perusahaan turut mengganggu tanaman pertanian masyarakat adat. “ TPL menyebabkan penyakit tanaman kami semakin banyak.”

Di beberapa lokasi Masyarakat Adat, Seperti di Tornauli, kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara dan Sihaporas, Kec. Sidamanik Kab. Simalungun, ada ketegangan antara PT. TPL dengan Masyarakat Adat. Seperti yang Delima Silalahi, Direktur KSPPM sampaikan. “kita uda banyak bicara perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Sebelum ini diputuskan, bagaimana dalam konteks ini bisa gak Pemerintah menghentikan konflik sementara yang terjadi sekarang ini dan menghentikan aktivitas TPL yang membawa polisi dan TNI untuk berhadapan dengan masyarakat adat serta menyuruh PT. TPL untuk tidak melakukan aktivitas di wilayah konflik.” Tegas Delima.

Hal senada juga masyarakat adat Sihaporas katakan bahwa aktivitas PT. TPL telah menghancurkan hutan adat di Sihaporas. Selain itu tanaman pertanian masyarakat adat juga terganggu karena aktivitas Perusahaan tersebut di wilayah adat mereka. Berbagai penyakit tanaman pertanian masyarakat adat semakin banyak di Sihaporas.

Aktivitas perusahaan tanaman industri kepada beberapa komunitas masyarakat adat di beberapa wilayah tersebut justru bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 03 Mei 2019 lalu. Presiden mengatakan bahwa penangan konflik tenurial harus ditangani secara serius, “Saya sudah perintahkan cabut seluruh konsesinya demi rasa keadilan dan kepastian hukum. Ini harus dinomorsatukan, sudah jelas, ini hidup lama di situ tapi malah kalah dengan konsesi baru yang diberikan,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari kanal video daring yang diunggah Kementerian Sekretariat Negara, pada Jumat (3/5/2019).

Padahal, pada 2017 lalu, Pemerintah melalui KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menerbitkan Permen KLHK No.P.84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan. Sejauh ini peraturan ini belum bisa meredam konflik tenurial di Kawasan Hutan. Seperti yang KPA catat, bahwa sepanjang tahun 2018, ada 19 konflik agraria yang terjadi di sektor kehutanan dengan luasan 65.669,52 Ha.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Ir. Muhammad Said, MM menyampaikan dalam presentasinya bahwa perjuangan pengakuan masyarakat adat mempunyai 3 dimensi yaitu: pertama pengakuan kultural, kedua kesejahteraan ekonomi dan sosial, ketiga adalah pengakuan politik. Ia juga mengatakan bahwa dalam proses pengakuan masyarakat adat mempunyai berbagai tahapan atau mekanisme, juga dalam perda masyarakat hukum adat yang ada mekanisme evaluasi dalam prosesnya. Ia juga menambahkan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat harus didukung oleh kajian etnografi yang sebenarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rhyta Tambunan, akademisi dari jurusan antropologi Universitas Sumatera Utara mengatakan bahwa etnografi yang sebenarnya dilakukan paling tidak selama 1 tahun. Dalam konteks yang demikian itu, ia mengatakan bahwa di Sumatera Utara, terutama di daerah sekitar Danau Toba memerlukan pengetahuan yang optimal tentang sistem tenurial yang dikenal oleh berbagai komunitas masyarakat adat, yaitu etnografi  tanah adat (Batak), termasuk gambaran tentang saling interaksi penggunaan lembaga adat dengan sumber-sumber legitimasi yang resmi (Negara) menjadi suatu kebutuhan pula. Dalam presentase “Orang Batak Memaknai Tanah”, Perempuan yang akrab disapa Kakak ini menjelaskan bahwa Bagi orang Batak, tanah bernilai filosofis sama dengan seorang anak, karena anak (terutama anak laki-laki) dianggap sebagai penerus marga. Tanah dianggap sebagai tempat berpijak selama hidup dan tempat dikubur setelah mati.

Tak hanya membedah terkait permasalahan dan progres pengakuan masyarakat adat, focus group discussion ini menghasilkan rencana tindak lanjut guna mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hutan adat di Sumatera Utara. Sahala Simanjuntak, Ketua BPSKL wilayah Sumatera menyatakan dukungan terhadap masyarakat adat di Sumatera Utara. “Kami siap bersama masyarakat adat untuk menetaskan hutan adat yang ada di Sumut” tutupnya.