Bumi, Rumah Kaca Yang Semakin Panas

 

Perangkap gelombang radiasi yang merupakan dampak dari berubahnya iklim, merupakan peristiwa dimana terjadi peningkatan temperatur atau suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi, sebagai akibat dari efek rumah kaca (green house effect), dimana radiasi dari sinar matahari masuk dan terjebak di dalam atmosfer akibat gas rumah kaca (GRK), sehingga menaikkan rata-rata suhu permukaan bumi.

Beberapa contoh yang terjadi pada waktu yang lalu, antara lain, tahun 2014 hingga 2017, terjadi rob yang menenggelamkan pemukiman penduduk 3 dusun (dusun 1, 2 dan 3) yang berpenduduk 1600 jiwa di desa Bagan Kuala, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, begitu juga di desa Secanggang dan Karang Gading, Langkat. Di Desa Bedono, Jawa Tengah, sepertiga wilayah desa tenggelam di laut karena rob, yakni dusun Senik dan dusun Tambaksari. Sementara, lima dusun lainnya terancam tenggelam.

Tenggelamnya Bangkai dan pulau Satu di kabupaten Bengkulu Utara, juga akibat kenaikan muka air laut. Pada pulau Enggano justru terjadi penyempitan pulau. Rob muncul pertama kali diberitakan pada tahun 1999 di Penjaringan, Jakarta Utara. Dimana 1.193 warga menjadi korban robselama sepekan.

Menurut laporan Voice of Amerika (VoA) pada 14 Juni 2018, antara tahun 1992 sampai tahun 2011 Antartika telah kehilangan 76 milyar ton es tiap tahunnya, dan sejak tahun 2012, pencairan lapisan es itu telah mencapai 219 milyar ton per tahun, karna pemanasan global.

Pada wilayah lain, pada bulan Mei hingga September 2010 lampau, 1.168 ha tanaman pangan gagal panen di Bantul, Yogyakarta. 1.652 ha padi pada 13 Kecamatan mengalami serangan hama wereng di Klaten dan pada bulan Juli 2010 meningkat menjadi 20 ribu Ha.

Kondisi aneh akibat dari anomali iklim tersebut disebut-sebut para ahli sebagai akibat dari meningkatnya suhu rata-rata bumi yang juga biasa disebut pemanasan global atau global warming. Kondisi ini bukanlah keadaan yang main-main! Sehingga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nation) pada 12 Desember 1997 menggagas putaran pembicaraan serius mengenai hal ini dengan apa yang disebut Conference of the Parties(COP3) di Kyoto, Jepang sehingga hasil utamanya disebut Protocol Kyoto, sebagai upaya suatu perangkat hukum internasional untuk mengikat negara-negara anggota yang memuat aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam rangka pencapaian tujuan konvensi perubahan iklim.

Pada tahap awal, protocol ini sudah diratifikasi oleh 55 negara yang telah meratifikasi konvensi perubahan iklim.  Dalam kesepakatan protocol Kyoto, jumlah emisi total dari negara-negara yang meratifikasi protocol minimal 55% dari total emisi mereka di tahun 1990. Syarat pertama terpenuhi pada tanggal 23 Mei 2002 ketika Islandia menandatangani protocol tersebut, kemudian disusul Rusia yang menandatangani protocol pada 18 November 2004, sekaligus menandai telah terpenuhinya syarat kedua. Dimana jumlah emisi total negara peratifikasi protocol berjumlah sebesar 61,79%. Setelah kedua syarat terpenuhi maka Protocol Kyoto mulai berkekuatan hukum pada 16 Februari 2005. Protocol Kyoto merupakan putaran ke 3 setelah COP1 dan COP2, dimana konferensinya dibincangkan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Bumi kita berada di dalam rumah kaca, istilah rumah kaca merupakan perangkap panas. Contoh kongkritnya, seperti panas interior mobil ketika ditinggalkan di bawah terik matahari, demikian juga atmosfir bumi. Lapisan kaca yang terkontaminasi CO² dan metana membuat proses alami pantulan panas matahari terhalang. Jika GRK semakin menumpuk, maka bumi semakin panas. Pemanasan global dalam 50 tahun terakhir adalah buatan manusia, terutama dalam 200 tahun terakhir, pada era industri dimulai oleh manusia.” Demikian disampaikan Saurlin Siagian dari HaRI, sebagai pemantik dalam diskusi “Gerakan Sosial dan Keadilan Iklim” yang digelar di aula kantor Hutan Rakyat Institute (HaRI), akhir Maret 2019 lalu. “Diskusi yang dihadiri oleh para pegiat dan aktivis sosial, lingkungan dan keadilan iklim ini diselenggarakan secara bersama oleh Konsorsium Adaptif Sumatera dalam rangka menyikapi anomali iklim yang semakin parah di wilayah Barat Indonesia, terutama pulau Sumatera,” demikian diungkapkan Rizal Sinaga, sebagai organisir penyelenggaraan diskusi.

“GRK berasal dari buangan mesin kendaraan dan industri berbahan bakar fosil, terutama minyak, batubara dan gas. Begitu juga dengan pembakaran hutan yang mengakibatkan memicu karbon yang tertanam di dalam tanah, terutama gambut, menguap. Hal ini yang banyak sekali terjadi pada belakangan waktu saat pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Menurut Wetland Internasional (2006), 26% konsesi lahan kelapa sawit Indonesia berada di lahan gambut.” Papar Saurlin.

Masih berdasar pada data dan hasil riset Wetland, diperkirakan untuk memproduksi 1 ton sawit dihasilkan 20 ton CO² dari dekomposisi karbon. Karena itulah, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar peng-emisi karbon yang berasal dari pembakaran hutan dan pembukaan lahan gambut tersebut.

Suasana diskusi publik, gerakan sosial dan keadilan iklim, Akhir Maret 2019 lalu.

“Prediksi para ahli, pengaruh perubahan iklim di Indonesia akan mengakibatkan antara lain, jutaan orang harus mengungsi karena meningkatnya permukaan air laut (khususnya buat penduduk yang tinggal di Pantai Barat Sumatera dan Pantai Selatan Jawa). Komunitas adat dan orang miskin yang akan paling terpengaruh! Bencana lainnya adalah, kebakaran hutan yang semakin intens, banjir, intrusi air laut, peningkatan kekeringan, resiko badai tropis meningkat (seperti badai el-nino) dan air bersih untuk diminum sebagai kebutuhan vital, akan langka.” Paparnya.

“Kita bukan menutup mata melihat kondisi dan ancaman ini, paling tidak BITRA Indonesia telah melakukan berbagai program bersama masyarakat di pedesaan untuk upaya adaptasi dari anomali iklim ini. Pertanian ramah lingkungan, kebun tanaman campuran polikultur, konservasi daerah tangkapan air (water catchment area), penanaman pohon pada bantaran dan hulu sungai dan banyak lagi program dilakukan sebagai upaya mitigasi dan adaptasi. Namun ini masih sangat terbatas sekali. Hanya beberapa kelompok kecil di dalam desa dari puluhan ribu desa yang ada di Sumatera dan 5417 desa yang ada di Sumatera Utara. Kelompok kecil dalam desa yang terlibat dalam kegiatan ini dan mulai menjadi sadar akan keadaan dan antisipasinya diharapkan juga dapat menjadi motor penggerak kesadara masyarakat.” Demikian dipaparkan oleh Rusdiana Adi, direktur Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA) Indonesia, sebagai pemantik diskusi kedua.

“Ada 4 pandangan yang dikategorikan para ahli memandang persoalan pemanasan global ini. Pertama adalah, pandangan pasar bebas, dimana mereka berpadangan bahwa pertumbuhan ekonomi penting untuk keberlanjutan pembangunan dan mengatasi kemiskinan dan kelaparan untuk kemakmuran. Untuk memicu produksi semua dilakukan meskipun harus mengorbankan alam dan lingkungan! Efek atau masalah yang timbul karenanya, serahkan pada ahli dan tangani dengan teknologi dan modernisasi.” Begitu teori pertama yang dipaparkan Saurlin.

Berikutnya adalah pandangan kalangan institusionalis, yang percaya pada pertumbuhan, globalisasi, dan pasar bebas. Kelompok ini menekankan akan kebutuhan pada peraturan dan institusi baru, khususnya persetujuan global legal dan globalisasi mendorong peningkatan kerjasama global. Pandangan kelompok ini terhadap anomali iklim adalah, mereka merasa bahwa iklim belum krisis, tetapi jalan yang ada sekarang memang salah dan tidak boleh dilanjutkan.

Pandangan berikutnya adalah bio environmentalis yang menekankan pada keterbatasan biologis bumi (teori carrying capasity). Mereka berpandangan bahwa, manusia terlalu banyak, sumberdaya tidak cukup, akibatnya krisis dan bencana. Karna banyaknya manusia terjadi overfishing, deforestasi, hilangnya spesies, pola musim tidak stabil, dll. Karena nafsu manusia untuk menjajah dan menaklukkan segalanya di bumi. Sehingga harus dilakukan kontrol terhadap insting serakah manusia, internalisasi nilai-nilai kehidupan non manusia (tumbuhan, hewan, hukum alam), konsumsi berlebih dan globalisasi ekonomi harus dihentikan, dan ciptakan sistem ekonomi global baru yang sangat memperhatikan batas pertumbuhan.

Pandangan yang terakhir adalah pandangan sosial hijau atau keadilan iklim, yang melihat telah terjadi krisis ekologi global, tetapi penyebabnya adalah ketidakadilan sosial karena, kapitalisme skala besar (industrialisasi dan intensifikasi agrikultur), eksploitasi buruh, perempuan, masyarakat adat/lokal, dan kaum miskin, konsumsi yang tidak adil dan globalisasi adalah “masalah” yang menghancurkan otonomi lokal dan tatanan kearifan lokal. Kelompok ini berpandangan bahwa tolak sistem politik dan ekonomi dunia sekarang (kapitalisme), ganti globalisasi dengan otonomi lokal/kearifan lokal, modal sosial asli, dan keadilan distribusi konsumsi. (Isw)

Share :