Selamatkan Bindes, Selamatkan Desa dari Covid19

Bidan Desa (Bindes) adalah satuan terdepan petugas kesehatan yang berhadapan langsung dengan warga di desa. Dalam hiruk pikuk krisis nasional penyebaran covid19, Bidan desa belum mendapat perhatian serius, karena seluruh energi nasional masih tertuju kepada kesiapan perkotaan dan rumah sakit yang ada di perkotaan. Dengan arus balik yang cepat dari kota ke desa yang terjadi saat ini, maka krisis utama berpotensi pindah ke desa dalam dua bulan ke depan. Oleh karena itu, Bidan desa sebagai garda terdepan harus mendapatkan prioritas penyelamatan.

Satu Bindes melayani sekitar 700 orang, tergantung jumlah penduduk suatu desa. Di Indonesia, terdapat 83.931 desa, yang artinya, terdapat 83.931 Bindes. Provinsi Sumatra Utara terdiri dari 5.417 desa, artinya punya 5.417 Bindes di seluruh wilayah kabupaten dan kota se Sumatera Utara.  

Krisis Kota Menuju Desa

Secara nasional, hampir separuh populasi Indonesia  berada di kota yang mayoritas punya ikatan dengan kampung halamannya. Artinya, bukan hanya karena liburan, tetapi karena ketidakpastian kehidupan di kota, misalnya karena krisis ekonomi seperti terjadi tahun 1998 dan 2008, telah memicu arus balik ke pedesaan pedesaan Indonesia. Desa selalu ramah menerima kembali anak kandungnya yang migrasi ke kota.

Namun, kali ini berbeda, dunia sedang krisis karena sebuah penyakit yang bertolak belakang dengan natur orang timur; berkumpul, berjabat tangan, dan menjamu orang asing. Maka, tahun 2020 adalah tahun yang paling krusial, karena penyebaran virus kasat mata ini telah memaksa dunia jatuh kedalam krisis. Beberapa kota di Indonesia telah masuk zona merah, utamanya Jakarta dan sekitarnya, termasuk beberapa kota di Sumatera Utara. Krisis kota ini sedang berupaya dihadapi pemerintah dengan menetapkan status darurat diberbagai kota. Belum tuntas krisis kota, krisis desa sudah didepan mata.

Seperti seruan pemerintah, masyarakat juga ikut menyerukan supaya arus mudik tidak terjadi, dan masyarakat kota tidak membanjiri desa. Faktanya, banyak desa telah melaporkan warga kota dari berbagai zona merah telah mulai memasuki desa-desa. Ditengah upaya pemerintah untuk menghempang arus balik ini, bagaimanapun, desa harus bersiap dengan guncangan besar ini.

Prioritas Desa

Desa harus menyiapkan seluruh infrastrukturnya untuk meyelamatkan desa dari covid19. Upaya terbaik desa adalah pencegahan, karena pengobatan hampir tidak mungkin dimiliki oleh pedesaan seperti rumah sakit rujukan yang memadai. Pemerintah telah memberikan ruang kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran desa untuk menghadapi pandemic Covid19. Anggaran bisa dipakai untuk memastikan desa terlindungi dari penyebaran covid19. Salah satu prioritas penting desa adalah mempersiapkan petugas kesehatan di desa, Bidan Desa.

Maret lalu kami berkomunikasi dengan seorang Bindes di salah satu kampung di kabupaten Toba. Dia menyampaikan tuntutan tinggi warga kepada seorang Bindes untuk merespon seluruh jenis penyakit di level desa, termasuk covid19. Tragisnya Bindes tidak memiliki APD (Alat Pelindung Diri) yang memadai, termasuk alat pengukur suhu tubuh infrared. Sangat beresiko buat Bindes untuk melakukan tindakan medis kepada ODP (Orang Dalam Pemantauan) Covid19, termasuk melakukan tindakan kepada OTG (Orang Tanpa Gejala). Kondisi semakin rumit, karena anak mahasiswa dan para perantau yang libur, juga kehilangan pekerjaan, mulai pulang kampung, belum lagi musim mudik yang mendekat.

Kebutuhan urgent Bindes sebagai prasyarat untuk bertemu dengan ODP antara lain adalah Pengukur Suhu Tubuh Infrared, masker sesuai standar kesehatan, pakaian pelindung, sarung tangan sesuai standar, dan sanitizer. Sebagai tambahan, tanki air, sabun, dan tangki disinfektan perlu dibuat disetiap kantor Bindes, sehingga secara rutin lokasi-lokasi tertentu di desa bisa disiram dengan Disinfektan. Namun, perlengkapan dan peralatan ini tidak dimiliki oleh Bindes.

Tentu, Bindes (Bindes) tidak akan melakukan tindakan pengobatan, tetapi melakukan deteksi dini. Selanjutnya, Bindes akan menyampaikan laporan kepada atasannya di Puskesmas, dan atau rumah sakit terdekat yang dihunjuk untuk menangani Covid19, jika memerlukan penanganan lebih lanjut.

Perkiraan Kebutuhan Perlindungan Desa dari covid19

Kebutuhan prioritas desa adalah penyediaan APD kepada Bidan Desa sebagai satu satunya petugas yang akan didatangi oleh warga desa dan pendatang yang memasuki desa. Prioritas kedua adalah pembuatan Tim Jaga Desa berupa Posko dan petugas dipintu masuk dan keluar desa – dengan asumsi terdapat 2 pintu masuk dan keluar untuk satu desa. Dua posko ini akan dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang terdiri dari tangki air dan disinfektan yang cukup.

Kami ingin memberi contoh kongkrit dengan melakukan kalkulasi kebutuhan penyelamatan di satu kecamatan,  yakni kecamatan Sigumpar, kabupaten Toba.

Kecamatan Sigumpar memiliki 10 Desa. Petugas dan fasilitas yang dimiliki masing masing 11 Bindes  dan 11 kantor Polindes. Kecamatan ini memiliki satu Puskesmas di Sigumpar,  dan Pos Pembantu Puskesmas (Pustu) di desa Banualuhu. Populasi kecamatan sigumpar sekitar 8.000 penduduk.

Untuk menjawab prioritas pertama diatas, setiap Bindes harus memiliki satu lusin APD sesuai Standar kesehatan untuk melakukan tindakan kepada ODP Covid19 dan atau OTG lainnya. Taksiran biaya dibutuhkan adalah sebanyak 10.000.000 rupiah untuk satu desa, terdiri dari 1 buah pengukur suhu tubuh infrared 500.000, Masker 1 paket 500,000, Pakaian Pelindung 1lusin 1,200,000, sarung tangan satu kardus 800,000, sanitizer 1.000.000.

Prioritas kedua adalah paket tangki air, sabun, dan disinfektan ditempatkan di pintu desa atau kantor kepala desa senilai 4.000.000. Termasuk biaya pengiriman/transportasi total 2.000.000. Petugas keamanan desa akan dilakukan secara gotong royong dan bergantian.

Fencenel Harefa, S.IP, Kordinator Hutan Rakyat Institute (HARI), Medan