Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara Akan Disahkan Tahun Depan

Dok. HaRI

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak, dan Penetapan Masyarakat Adat Di Provinsi Sumatera Utara saat ini masih didorong dalam proses legislasi. Topik ini menjadi bahan diskusi dalam Webinar bertajuk “Mendesaknya Pengesahan Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara” yang diselengarakan pada Rabu (28/10), oleh Hutan Rakyat Institute dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darma Agung.

Webinar dibuka dengan presentasi Dekan FISIP UDA, Prietsaweny Riris T.Simamora,S.Sos.,M.si, pada paparannya  masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah di sebuah wilayah. Eksistensi masyarakat adat diwariskan secara turun-temurun sebagai suatu suku bangsa sesuai dengan pula budaya dan lembaga, serta dijamin di dalam konstitusi negara Indonesia.

Dengan begitu jaminan hukum atas keberadaan masyarakat adat sangat diperlukan khususnya di Sumatera Utara melalui Perda Masyarakat Adat, dimana sejak digagas sejak 2016 hingga saat ini masih juga belum disahkan.

Drs. Soetarto, M.Si. Sekretaris DPD PDI-P Sumatera Utara memberikan catatan penting dalam upaya pengesahan Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara, menurutnya perlu dibentuk aliansi di tingkat nasional sehingga di tingkat daerah lebih mudah mengupayakan percepatan Ranperda.

Ia menyampaikan, “sikap PDI jelas, jelasnya apa, di tingkat nasional sebagai anggota komisi II, Djarot menyampaikan akan mendorong, dan mengawal prosesnya secara nasional, agar apa yang disebut dengan undang-undang masyarakat adat bisa diakui secara hukum, sehingga bisa menjadi payung hukumnya di Ranperda”.

Disinggung mengenai lambatnya pengesahan Ranperda, Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara Dr. Jonius Taripar. Hutabarat, S.Si, M.Si menjelaskan bahwa konsultasi yang dijalankan dalam proses menuju pengesahan Ranperda ini terganggu oleh pendemi Covid-19.

“Ranperda ini merupakan Carry Over, yang artinya sudah di bahas oleh para anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, dan kembali dilanjutkan anggota DPRD yang baru periode 2020-2024, sehingga membutuhkan waktu untuk memberikan posisi politiknya,” ujarnya.

Pada sesi tanya jawab, Meiliana Yumi selaku tokoh Perempuan Adat meminta penjelasan DPRD Sumatera Utara terkait tindakan PTPN 2 yang melakukan perampasan tanah adat dua kampung BPRPI di kabupaten langkat.

“Situasi kami seluruh masyarakat adat Rakyat Penunggu memang sangat merasa terancam dengan okupasi dua kampung ini, jadi bagaimana kira-kira kami mendapat pendampingan, dan advokasi terutama DPRD Sumatera Utara agar ini tidak merembet kampung-kampung yang lain,” jelas Meiliana.

Dr. Jonius Taripar dalam tanggapannya menegaskan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat akan berusaha untuk melindungi masyarakat. Kemudian dalam upaya selanjutnya berkomitmen menjadwalkan pertemuan dengan masyarakat adat, dan akan memanggil pihak PTPN 2 terkait persoalan dengan Rakyat Penunggu di Kabupaten Langkat.

Selain itu Dr.Jonius mengatakan, “komisi A bersama ketua Bapemperda Sumatera Utara sudah sependapat bahwasanya kami tahun depan akan mengesahkan Perda Pengakuan Masyarakat Adat di Sumatera Utara, itu target kami, dan hal ini sudah kami bawakan ke dalam rapat kerja DPRD Sumatera Utara untuk tahun 2021”. (FH)