Konflik Lahan dan Kerusakan Lingkungan Terus Terjadi dalam Operasi PT TPL

Warga ada Pandumaan-Sipituhuta memperlihatkan hutan alam yang ditebang untuk jadi kebun kayu eukaliptus TPL. beberapa tahun lalu. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

oleh Ayat S Karokaro [Medan] di 7 April 2021

Belum lama ini, berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil memaparkan temuan lapangan atas operasi PT Toba Pulp Lestari maupun Riau Andalan Pulp and Paper, perusahaan yang berafiliasi dengan Sukanto Tanoto. Mereka juga mempertanyakan klaim komitmen berkelanjutan yang perusahaan buat berbeda dengan kondisi lapangan.

Perusahaan perkebunan kayu, PT Toba Pulp Lestari Tbk (Perseroan) adalah perusahaan bubur kertas (pulp), dan kertas di Danau Toba, Sumatera Utara. Di Sumatera, selain TPL, perusahaan bubur kertas milik Sukanto Tanoto ini juga ada Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), bagian dari April Group, antara lain beroperasi di Riau.

Dari Kantor Walhi Sumut Medan dan di D’Caldera Coffee Jalan Sisingamangaraja Medan, sejumlah kelompok masyarakat sipil berkumpul membahas perusahaan ini.

Dari D’Caldera Coffee Medan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Jikalahari, menyampaikan kajian-kajian mereka.

Roganda Simanjuntak, Ketua AMAN Tano Batak, menyatakan, kehadiran TPL di Tano Batak , melahirkan banyak persoalan. Ketegangan dan konflik agraria terus meningkat di konsesi mereka. Masyarkat adat pun terus melawan klaim perusahaan di wilayah adat mereka.

Kondisi ini, katanya, menambah daftar panjang masyarakat adat korban kriminalisasi di Tano Batak. Sampai saat ini, katanya, sekitar 70 warga adat kena kriminalisasi TPL karena mempertahankan wilayah adat dan menghentikan perusakan hutan.

Upaya kriminalisasi ini makin kuat, katanya, karena perilaku kepolisian yang diskriminatif dan tak profesional.

Berdasarkan temuan mereka, yang mendanai TPL dan April Group di perbankan nasional adalah bank-bank pemerintah yaitu BRI dan BNI.

“Kita sebagai rakyat Indonesia dan nasabah, simpan uang di dua bank itu, dipakai untuk menghajar kita, merusak hutan, lingkungan, merampas tanah dan memenjarakan masyarakat adat,” kata Roganda, dalam temu media, belum lama ini.

AMAN Tano Batak menyurati Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan membuat gerakan agar masyarakat menarik uang dari kedua bank itu sebagai simbol perlawanan kepada perbankan yang mendanai TPL.

Sementara analisis Walhi Sumut, TPL jadi penyumbang laju deforestasi terbesar di provinsi itu dalam 10 tahun terakhir.

“Dampaknya, kerusakan hutan alam, merusak tangkapan air dan mengganggu sumber kehidupan masyarakat adat, seperti hutan kemenyan,” kata Putra Septian, Manager Kajian dan Advokasi Walhi Sumut.

Data Walhi, dari 167.912 hektar izin konsesi TPL, seluas 46.885 hektar berada di Bentang Alam Tele.

Temuan Forum Pajak Berkeadilan, terjadi dugaan pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak ekspor pulp larut TPL pada 2007-2016 berpotensi merugikan negara sebesar Rp1,9 triliun. Modusnya, diduga melakukan salah klasifikasi jenis ekspor, yang dilaporkan sebagai pulp grade kertas berkode HS 470329, yakni kode produk bleached hard wood kraft paper (BHKP) untuk produksi kertas dan tisu.

Protes warga sekitar Danau Toba, atas operasi PT TPL yang merampas ruang hidup mereka. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

Dalam catatan otoritas di Tiongkok, menerima kiriman dissolving pulp (pulp larut) dari Indonesia. Periode itu hanya TPL yang memproduksi pulp larut di Indonesia.

Pulp larut untuk memproduksi viscose tercatat dengan kode HS 470200 untuk bikin viscose produk tekstil, dan harga jauh lebih tinggi dibanding pulp grade kertas. Sepanjang 2007-2016, total ekspor pulp larut Indonesia tercatat 150.000 ton. Namun, Tiongkok mencatat mengimpor pulp larut dari Indonesia 1,1 juta ton.

Pada 2017, TPL sudah melaporkan produk ekspor sebagai pulp larut, justru April Grup, korporasi di Riau, diduga mengulang praktik misklasifikasi pada ekspor dari Riau ke Tiongkok.

Rocky Pasaribu, bagian Advokasi KSPPM mengatakan, terkait TPL sejatinya perusahaan ini tidak takut pemerintah. Ada banyak kebijakan pemerintah dilanggar perusahaan hingga tak heran terjadi pelanggaran HAM, maupun pencemaran lingkungan. Contoh di Parlilitan, tanaman masyarakat adat terbabat habis, konflik pun terjadi.

Dia bilang, dugaan pelanggaran bukan hanya kriminalisasi, atau pelanggaran HAM, dan perampasan wilayah adat, juga berpotensi rugikan negara. Mereka, katanya, tidak melaporkan satu produk mereka ke negara yang menyebabkan perusahaan tak membayar pajak cukup besar.

Artikel ini bersumber dari mongabay.co.id