Konsultasi CSO Rekomendasikan Wadah Pemantauan BRI di Indonesia

Bertempat di Jakarta, puluhan organisasi CSO di Indonesia melakukan pertemuan membicarakan implikasi sosial dan lingkungan proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia. Pertemuan yang berlangsung sejak 20 hingga 21 Oktober itu berhasil merekomendasikan pentingnya wadah pemantauan terhadap proyek itu segera dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil.

Apa itu proyek BRI?

Belt and Road Initiative (BRI) adalah strategy pembangunan global yang mencakup perdagangan, infrastruktur, teknologi, keuangan dan pertahanan yang diinisiasi oleh pemerintah Tiongkok. Agenda yang terbilang ambisius ini, dengan dana yang ditaksir mencapai 1 trilliun Dollar (US), dirancang untuk mendukung beberapa proyek di lebih dari 60 negara di dunia yang secara khusus menyasar pembangunan seperti infrastruktur pelabuhan, jalan, jalur kereta api, bandara, bendungan hingga jaringan pembangkit listrik (Russel & Blake, 2020).

Pendanaan proyek-proyek BRI tidak hanya digelontorkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan raksasa Tiongkok. Peta jalan yang sudah dirancang dengan rapih mengharapkan sumber-sumber pendanaan dari lembaga-lembaga perbankan. Pemerintah-pererintah dan perusahaan-perusahaan berdomisili dimana proyek BRI dilakukan juga memberikan pendanaan untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayahnya. Sebagai contoh, pemerintah Italia dan Luxembourg secara resmi sudah melakukan penandatanganan dukungan pendanaan untuk prooyek-proyek BRI di negara mereka.

Melalui skema BRI, investasi Tiongkok meningkat tajam di Indonesia. Pada tahun 2017, proyek-proyek yang berjalan dibawah skema BRI menyumbang investasi sebesar 53 miliar Dollar, menobatkan Indonesia menjadi satu dari tiga destinasi investasi teratas di Asia Tenggara (ANU, 2021).

Praktik proyek BRI

Dari perjalanan proyek-proyek BRI yang ada, beberapa kajian dan laporan menyebutkan bahwa proyek-proyek BRI menyumbang konsekuensi lingkungan dan sosial. Untuk melakukan percepatan pembangunan, analisa-analisa dampak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga muncul kesan minimnya persiapan melakukan uji kelayakan dan analisa dampak dari pembangunan. Salah satunya adalah temuan di dalam evaluasi China Bank terhadap proyek Batang Toru tentang masalah-masalah lingkungan di dalamnya. Langkah China Bank perlu diapresiasi, akan tetapi ini membuktikan banyaknya kesalahan-kesalahan dilakukan sejak proyek direncanakan.

Contoh lain, pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menorehkan perjalanan panjang terkait akuisisi lahan sehingga menyebabkan naiknya skema pembiayaan proyek dan penundaan penyelesaian dari target yang direncanakan. WALHI Jawa Barat mencatat bahwa banyak terjadi pengabaian hak-hak bekerja dan atas tanah masrarakat rentan (2019).

Penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh HARI, terdapat beberapa titik yang tidak dijangkau ketika melakukan analisis dampak lingkungan oleh proyek KCJB). Ditemukan beberapa kelompok masyarakat tidak pernah dilibatkan di dalam skenario Mitigasi dan tidak mendapatkan kompensasi dari konsekuensi pembangunan jalur kereta. Salah satu masyarakat tersebut berada di desa Laksana Mekar, Padalarang, Jawa Barat yang mengalami kerusakan pada pemukiman mereka akibat ledakan dinamit.

Beberapa proyek tambang Batubara yang didanai oleh perusahaan perbankan dan investor dari Tiongkok juga menerima kesan negatif. Selain memang pendanaan proyek tambang Batubara sudah cukup problematis – karena bertentangan dengan semangat Cop 26 Glasgow – ada banyak konsekuensi yang muncul diantaranya konflik atas lahan dan kondisi pekerjaan yang tidak berpihak pada pekerja seperti upah yang lebih rendah dari upah minimum sesuai regulasi dan minimnya akses terhadap jaminan kesehatan. Hal ini ditemukan di beberapa proyek PLTU di Sumsel 1, Sumsel 8, dan Simpang Belimbing (AEER, 2020).

Kajian terkait proyek BRI di Indonesia yang dilakukan oleh HARI Institute bekerjasama dengan Asia Society Policy Institute (ASPI) mengidentifikasi bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan memerlukan sebuah wadah partisipatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakt dilibatkan dalam Free Prior Informed Consent (FPIC) sejak awal. Wadah ini bersifat kolektif yang menghimpun semua pemangku kepentingan dalam proyek-proyek BRI di Indonesia yang mencakup masyarakat lokal, pemerintah, perusahaan pelaksana proyek, lembaga pendana dan pemberi investasi (Tiongkok dan Indonesia), universitas, dan lembaga masyarakat sipil (LSM).

Konsultasi Masyarakat Sipil

Mempertimbangkan pentingnya wadah kolektif ini, WALHI bersama HARI Institute melakukan konsultasi nasional di Indonesia yang bertujuan memperkenalkan keragaman perspektif dari masyarakat sipil tentang pelaksanaan proyek BRI dan Investasi infrastruktur lainnya di Indonesia. Selain itu juga, konsultasi nasional ini bertujuan menyusun strategi dan mencari solusi praktis tentang bagaimana proyek-proyek BRI dan infrastruktur lainnya dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, HAM dan sosial serta memperbaiki pola-pola investasi China yang ramah dan adil terhadap lingkungan dan sosial. Konsultasi nasional ini mengundang beberapa perwakilan lembaga masyarakat sipil yang banyak berinteraksi dan mendampingi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan proyek-proyek BRI dan infrastruktur lainnya di beberapa wilayah di Indonesia.

Rekomendasi

Konsultasi yang berlangsung dua hati itu merekomendasikan utamanya penting membentuk strategi bersama koalisi masyarakat untuk secara khusus melakukan monitoring terhadap proyek BRI dan proyek lainnya yang terkait dengan BRI. Selain itu, platform monitoring penting ditindaklanjuti dalam bentuk kelompok kerja masyarakat sipil.

Selain itu, Kelompok kerja dibawah kordinasi WALHI dan HARI akan menggunakan momentum G20 meeting di Bali pada bulan november, dan AIB Anniversary 2023 di Indonesia, sebagai arena untuk mendiskusikan terkait BRI dengan berbagai pihak.

Rekomendasi lainnya termasuk meluaskan keterlibatan CSO di Indonesia beyond yang hadir dalam konsultasi, meluaskan advokasi koalisi ke lembaga eksektufi dan legislatif di Indonesia, melakukan penguatan terhadap advokasi berbasi evidence, sehingga perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait issu lingkungan dan sosial atas proyek proyek BRI di Indonesia.

ZX